UU Ciptaker Disahkan, Begini Pernyataan Sikap Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law

A. Bahwa hal ini sebagai bentuk represif terhadap hak menyampaikan pendapat. Perkembangan dari hari ke hari, Pemerintah maupun DPR kian tak mendengar suara rakyatnya sendiri. Dari waktu ke waktu, penolakan juga tak putus, terus menguat dan bergelombang di berbagai penjuru tanah air.

Keprihatinan bertambah ketika kekerasan terjadi di lapangan, terutama dilakukan aparat dalam bentuk represi brutal hingga bentuk penangkapan/penahanan, yang hari-hari belakangan ini meluas di lapangan. Sikap represif itu bukan tak mungkin disebabkan kebijakan Mabes Polri mengeluarkan Telegram STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020, yang memerintahkan melakukan pengintaian, pencegahan bahkan penindakan untuk rakyat yang kontra Omnibus Law.

Pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui aksi demonstrasi juga menyasar mahasiswa dan akademisi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Surat Edaran No. 1035/E/KM/2020 perihal himbauan Pembelajaran secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja, telah berupaya mengingkari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik. Jelas hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan Negara Hukum Indonesia.

B. Melanggar konstitusi

Bukankah Pasal 28 UUD 1945 mengiringi kelahiran Republik Indonesia, bahwa kebebasan tersebut merupakan jalan konstitusional bagi warga negaranya untuk menagih janji penguasa. Demi menegakan nilai-nilai konstitusi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, kami dari Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law, berupaya menjalankan tugas akademisi untuk mencerdaskan masyarakat melalui seri Kuliah Bersama Rakyat (KBR) yang memasuki hari ke-20 sejak 14 Oktober hingga 2 November 2020, dengan substansi kritik yang begitu mendasar, komprehensif, detil dan menganalisis dampaknya bagi persoalan kesejahteraan sosial generasi bangsa Indonesia di masa mendatang terhadap berlakunya UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU yang kemudian oleh Presiden disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dari kajian KBR selama dua minggu terakhir, non-stop tanpa jeda sekalipun di hari libur, semakin meyakini bahwa secara formal, draft UU Omnibus Cipta Kerja yang berubah-ubah halaman, hingga tujuh kali perubahan sejak pengesahannya 5 Oktober 2020 lalu, dan bahkan secara substansi yang begitu banyak memiliki kelemahan mendasar, bahkan bertentangan dengan arah mandat demokrasi konstitusional. Kajian KBR meliputi isu perburuhan, lingkungan, hubungan pusat dan daerah, desain politik hukum, penyiaran dan kebebasan media, persaingan usaha dan isu monopoli korporasi, dan pembahasan formal perundang-undangan (simak di Youtube PUSaKO FHUA Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCjl1cCWGyevQvH3sr6vK1iA )

Hingga detik ini, kami semua terus bertanya-tanya, mengapa memaksakan hukum yang ditolak oleh rakyatnya sendiri? Kepentingan apa yang sedang dibawa oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin? Bila memang untuk rakyat, mengapa tak mendengar suara rakyatnya yang di jalanan tumpah ruah menolak klaim kekuasaan? Hingga, kami para akademisi mempertanyakan, apakah rezim Jokowi-Ma’ruf Amin sedang menguatkan tirani hukum kekuasaan yang hanya menguntungkan kuasa oligarki, menebalkan problem korupsi yang kian sistematik untuk jarah sumberdaya alam?

Bukan tidak mungkin Indonesia sedang bekerja memperkuat pondasi ekonomi politik negara hukum, ataukah negara kekuasaan di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Terakhir, kami mengingatkan, hidup berbangsa dan bernegara bertujuan untuk pencerdasan kehidupan warga bangsa, upaya progresif kesejahteraan umum, serta bangunan pondasi kuat demokrasi konstitusional sesuai prinsip Negara Hukum Indonesia. Rezim hari ini, bagi kami, sedang berlayar mengarah kuasa kapitalisme oligarki yang tidak berfikir terhadap masa depan kemanusiaan dan keadilan eko-sosial. Bijaklah, dan segera batalkan pemberlakuan UU Cipta Kerja sesegera mungkin! Dan hentikan penangkapan terhadap mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan kritik dan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. (**)

Perwakilan Aliansi Akademisi Tolak Omnibus Law

1. Irwansyah (FISIP Universitas Indonesia)

2. Haris Retno Susmiyati (FH Universitas Mulawarman)

3. Dhia Al Uyun (FH Universitas Brawijaya)

4. Abdil Mughis Mudhoffir (FIS Universitas Negeri Jakarta)

5. Herlambang P. Wiratraman (FH Universitas Airlangga)

Dukungan atas pernyataan sikap ini dapat disampaikan melalui tautan: bit.ly/tolakomnibus

322 akademisi menyatakan secara tegas menolak UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Para akademisi tersebar di 119 Universitas/Sekolah Tinggi/ Politeknik

namun tidak mewakili institusi bertindak atas nama individu

1. Universitas Bengkulu

2. Universitas Janabadra

3. Universitas Brawijaya

4. Institut Pertanian Bogor

5. Universitas Brawijaya

6. Universitas Telkom

7. Universitas Diponegoro

8. Universitas Islam Malang

9. Univ Maritim Raja Ali Haji

10. Universitas Riau

11. Universitas Padjadjaran

12. Universitas Negeri Makassar

13. Universitas Jambi

14. IAIN Tulungagung

15. Universitas Indonesia

16. IAIN Salatiga

17. Universitas Wisnuwardhana Malang

18. STKIP PGRI JOMBANG

19. STIESIA SURABAYA

20. Universitas Muhammadiyah Tangerang

21. Universitas Muhammadiyah Makassar

22. Universitas Borneo Tarakan

23. Universitas Madako

24. Universitas Andalas

25. Universitas Mulawarman

26. Universitas Tompotika Luwuk

27. UWP Surabaya

28. Universitas Billfath Lamongan

29. Universitas Terbuka

30. Universitas Mataram

31. Universitas Lambung Mangkurat

32. Universitas Jenderal Soedirman

33. Universitas Panca Bhakti Pontianak

34. Universitas Surakarta

35. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

36. President University

37. Universitas Pendidikan Indonesia

38. Universitas Indonesia

39. STIKES Yayasan RS.Dr.Soetomo

40. STIE Amkop Makassar

41. Politeknik Negeri Lampung

42. STH Jentera

43. UIN Alauddin Makassar

44. Institut Teknologi Bandung

45. Universitas Budi Luhur

46. Universitas Muhamadiyah Bengkulu

47. Universitas Gajah Mada

48. Universitas Trisakti

49. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

50. Stikubank Semarang

51. ISBI Bandung

52. Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

53. Universitas Muhammadiyah Malang

54. UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA

55. Universitas Sumatera Utara

56. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

57. Universitas Islam Negeri

58. STIT Al Fattah Lamongan

59. Universitas Tadulako

60. UBP Karawang

61. Universitas Esa Unggul

62. Universitas Darul 'Ulum

63. Universitas Muhammadiyah Surakarta

64. Mahasiswa FK YARSI

65. UPN Veteran Yogyakarta

66. UIN Imam Bonjol Padang

67. FSRD Universitas Sebelas Maret Solo

68. UNISMA

69. Universitas Cenderawasih Jayapura

70. Universitas Muhammadiyah Surabaya

71. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

72. Sekolah Tinggi Hukum Militer

73. Universitas Bung Hatta

74. Universitas Komputer Indonesia

75. Poltekkes Kemenkes Jakarta II

76. UPN Veteran Jawa Timur

77. Universitas Gadjah Mada

78. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

79. IIB Darmajaya

80. IAIN BATUSANGKAR

81. Universitas Hasanuddin

82. Universitas Sebelas Maret

83. Universitas Negeri Makassar

84. Universitas Tanjungpura

85. Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon

86. STEI SEBI

87. STIE Perdagangan

88. STIE Jayakarta

89. Universitas Krisnadwipayana

90. Institut STIAMI

91. Univ. Islam Assyafiiyah

92. Universitas Jember

93. IAIN Jember

94. Institut Teknologi Sepuluh November

95. STIAMI Jakarta

96. Universitas Trisakti

97. Universitas Islam Indonesia

98. Universitas Pamulang

99. Unika Soegijapranata

100. Universitas Muhammadiyah Purwokerto

101. Universitas Syiah Kuala

102. Universitas Ahmad Dahlan

103. President University

104. UIN Sunan Kalijaga

105. Universitas Muhammadiyah Pontianak

106. Politeknik Negeri Ketapang

107. Stikes Kuningan

108. Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam

109. IAIN SULTAN AMAI GORONTALO

110. IAIN Ponorogo

111. IAIN TERNATE

112. University of Technology Yogyakarta

113. IAIN TERNATE

114. Universitas Khairun

115. Universitas Palangkaraya

116. Universitas Muhammadiyah Kotabumi

117. Universitas Buana Perjuangan Karawang

118. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta

119. Universitas Lampung