Koalisi Selamatkan MK Resmi Gugat UU MK, Uji Formil dan Uji Materiil Sekaligus

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana yang turut andil dalam uji formil dan uji materiil UU MK menyatakan bahwa, ada beberapa persoalan dalam UU itu. Sedikitnya ada enam masalah formil yang disorot oleh Koalisi Selamatkan MK. Dia pun membeberkan beberapa persoalan tersebut. Menurut pria yang biasa dipanggil Kurnia itu, proses pembahasan UU tersebut dilakukan secara tertutup. ”Tidak melibatkan publik, tergesa-gesa,” imbuhnya.

Kurnia menyebutkan, RUU MK diproses paling cepat sepanjang sejarah. Sebab hanya butuh tujuh hari untuk membahas sampai mengesahkan UU tersebut. Bahkan, pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM-nya tuntas dalam waktu tiga hari. ”RUU MK memecahkan rekor sebagai undang-undang uang tercepat dibahas dan disahkan,” ungkap dia. Alhasil tidak banyak yang bisa dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi.

Tidak hanya itu, UU MK juga dinilai menjadi jalan penyelundupan hukum oleh koalisi. ”Dengan dalih menindaklanjuti putusan MK,” kata dia. Persoalan itu tampak dalam aturan yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan hakim sampai 15 tahun, kemudian peningkatan usia minimal untuk hakim konstitusi menjadi 55 tahun, serta penghapusan periodesasi jabatan hakim. Koalisi menyebut, itu bagian upaya DPR dan pemerintah ’menjinakan’ MK.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, RUU MK yang sudah disahkan menjadi UU MK tidak memenuhi syarat carry over, melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademiknya dinilai sekedar formalitas, serta berdasar pada UU yang invalid. Untuk itu, koalisi menguji UU MK. ”Mengunggat proses pembentukan UU MK yang dibangun dengan fondasi yang cacat formil,” tegas Kurnia.

Tidak hanya itu, koalisi menilai UU MK anti-demokrasi dan menabrak nilai-nilai negara hukum. Sebab melalui UU tersebut mereka menilai tali mandat rakyat yang dititipkan kepada DPR dan presiden seolah putus. Sebabnya, segala bentuk aspirasi, kritik, dan saran tidak lagi dipertimbangkan pada pembahasan RUU MK yang diproses dalam hitungan hari. Itu sangat mengecewakan bagi mereka.

Koalisi juga menilai bahwa UU MK berpotensi menjadi masalah dalam implementasi fungsi MK. ”Yang erat kaitannya dengan kepentingan publik yang lebih luas. Yaitu sebagai penegak konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara,” beber Kurnia. Mirisnya, lanjut dia, UU itu disahkan di antara banyaknya produk hukum yang mengundang banyak kritik. Termasuk UU Ciptaker.

Khusus masalah materiil, Kurnia menyampaikan, koalisi menyoal limitasi latar belakang calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung (MA), penafsiran konstitusional sistem rekrutmen hakim konstitusi, penafsiran konstitusional usia minimal menjadi hakim konstitusi dan masa bakti hakim konstitusi, ketentuan menindaklanjuti putusan MK oleh pembentuk UU, dan perpanjangan masa jabatan berlaku untuk hakim petahana.(syn/)