JAKARTA– Pemerintah akhirnya mengundangkan UU Cipta Kerja yang disahkan DPR 5 Oktober lalu. Presiden meneken UU tersebut Senin (2/11) lalu dan Menkum HAM mengundangkannya di hari yang sama, menjadi UU nomor 11 Tahun 2020. Masih banyak catatan terhadap UU tersebut. Baik dari sisi substansi maupun redaksional.
Dari sisi redaksional misalnya, masih ada kekeliruan dalam naskah UU dan penjelasannya setebal 1.187 halaman itu. Misalnya pada pasal 6 di halaman 6 yang berbunyi, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a. Pasal 5 yang menjadi rujukan tidak memiliki substansi yang dimaksud. Karena seharusnya, pasal 6 merujuk pada pasal 4 huruf a.
Kesalahan redaksional itu langsung menjadi pembicaraan publik karena langsung muncul di awal. Tidak hanya itu, kesalahan juga muncul di Bab XI tentang Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja. Tepatnya di halaman 757 yang berisi perubahan pasal 53 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan di pasal .
Bunyi ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perpres. Padahal, penetapan keputusan yang dianggap dikabulkan secara hukum disinggung di ayat (4). Artinya, rujukannya ada di ayat (4).Sementara ayat (3) menyinggung soal permohonan yang diproses melalui sistem elektronik.
Direktur Ekeskutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Gita Putri Damayana menyebutkan bahwa ini baru temuan awal. Ke depannya, kemungkinan besar akan ditemukan kesalahan-kesalahan lain yang secara teknis bisa mempengaruhi substansi. "Kalau memantau, jangan-jangan akan lahir lagi dan ada temuan baru terus," ungkap Gita kepada Jawa Pos kemarin (3/11).
Sebetulnya, menurut Gita, kesalahan redaksional ini bukan barang baru. Sebelumnya, peneliti PSHK sudah pernah menemukan kasus serupa dalam UU Pemda 32/2004. Pasal yang bermasalah itu kemudian dibawa ke MK untuk uji materi dan akhirnya dilakukan perbaikan.
"Yang mengerikannya di UU Ciptaker ini baru yang ketahuan sekarang dari 1807 pasal," lanjutnya. Gita menilai, kedua pasal yang ditemukan itu saja sudah menunjukkan buah dari proses penyusunan yang dipaksakan dan mengorbankan prinsip transparansi.
Meski demikian, hal ini tidak akan berpengaruh pada UU yang sudah digugat ke Mahkamah Konsitusi. Sejak diketok palu oleh DPR, beberapa pihak masyarakat sipil sudah mengajukan uji materi ke MK. Kemudian diketahui ada beberapa perubahan teknis dalam UU tersebut. Namun, Gita menegaskan bahwa prosesnya berjalan secara paralel dan seharusnya tidak saling mempengaruhi.
"Ini merupakan konsekuensi yang harus kita terima karena pembahasan yang ugal-ugalan tersebut," ujarnya. Terlebih ini menjadi pembuktian bagi MK untuk bisa melakukan pengawasan secara utuh terhadap UU yang sudah disahkan. "Kalau dari awal MK sudah ikut dalam pembahasan, justru sistem perundang-undangan kita jadi kacau," lanjutnya.
Hal yang bisa dilakukan pemerintah saat ini, menurut PSHK, adalah dengan melakukan koreksi redaksional. Selain koreksi, Gita juga mendorong agar pemerintah menunda terlebih dahulu penerbitan peraturan turunan. Karena peraturan pokoknya belum tuntas dan beres. "Ini kan ada 400 lebih peraturan pelaksana, ini ditunda dulu sampai proses ini selesai di UU pokok," tegas Gita.
Selain itu, Gita juga membahas soal Perppu. Meski Presiden Jokowi telah meneken UU tersebut, secara hukum tetap bisa dikeluarkan Perppu untuk mengganti UU Ciptaker ini. "Kalau argumentasi hukum, untuk mengoreksi bisa. Tapi kalau dari politik, bisa panjang diskusinya," pungkasnya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui masih ada hal yang dia sebut sebagai kesalahan teknis penulisan di UU Ciptaker. Meskipun, menurut dia sejak menerima berkas dari DPR, pihaknya sudah me-review dan mendapati kesalahan teknis. Dan perbaikannya sudah disepakati dengan DPR.
’’Kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja,’’ terangnya kemarin (3/11). Dia menyebut kekeliruan itu menjadi catatan dan masukan bagi Kemensetneg terkait kendali kualitas RUU yang akan diundangkan.
Tidak lama setelah UU Ciptaker diunggah di situs setneg.go.id, website tersebut mendadak tidak bisa diakses. Sepanjang pagi kemarin, publik yang hendak mengakses situs tersebut, termasuk koran ini harus gigit jari. Setelah percobaan kesekian kali, pukul 15.00 situs tersebut kembali normal dan UU Ciptaker bisa diunduh.
Sementara, dari sisi substansi, berbagai pihak di bidangnya masing-masing menyampaikan kritiknya. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut, omnibus law malah menimbulkan celah korupsi terkait pembentukan lembaga pengelola aset (Sovereign Wealth Fund/SWF). Meski, memang lembaga tersebut sudah dibentuk di oleh negara-negara Skandinavia untuk mengelola aset mereka.
Seperti di Norwegia, SWF mempunyai dua tujuan. Pertama, menyimpan hasil dari keuntungan industri minyak sebagai cadangan uang ketika negara mengalami krisis. Kedua, digunakan untuk berinvestasi di bidang lingkungan hidup, termasuk energi terbarukan.
Sedangkan di Indonesia hanya pengelolaan aset saja. "Kurang tepat ya untuk menarik investasi langsung (foreign direct investment/FDI), yang terjadi adalah pola penerbitan surat utang dengan jaminan aset pemerintah dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Ini yang berisiko tinggi apabila gagal bayar maka aset akan disita," kata Bhima dihubungi Jawa Pos tadi malam.
Yang perlu dicermati, dalam UU cipta kerja pasal 158 ayat 4 menyebut, bahwa kerugian yang dialami lembaga bukan kerugian negara. Padahal, pada pasal 157 dikatakan, sumber investasi pemerintah pusat yang dilakukan oleh Lembaga dapat bersumber dari aset negara, BUMN, atau sumber lain yang sah.
"Di sini ada celah merugikan keuangan negara dalam jangka panjang apabila nilai aset negara menurun karena salah kelola," ungkapnya.
Catatan selanjutnya, pada pasal 161 tertulis, bahwa pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bhima menilai, bunyi aturan tersebut agak tricky. Padahal, hanya BPK yang bisa menentukan ada kerugian negara atau tidak.
"Bagaimana bisa didefinisikan kerugian Negara kalau UU Cipta Kerja sudah mengunci ruang pengawasan yang baik?" ujar Bhima heran.
Buruh Tolak UU Ciptaker
Diundangkannya UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja ditanggapi buruh. Mereka meminta agar aturan ini dibatalkan.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia secara tegas menyatakan menolak aturan itu. Organisasi itu meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut. ”Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh,” kata Presiden KSPI Said Iqbal kemarin.
Setelah menerima salinan UU No 11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan, KSPI segera mengkaji. Maka terdapat banyak pasal yang merugikan buruh.
Said membeberkan, berlakunya sistem upah murah sangat merugikan. Itu terlihat dari sisipan Pasal 88C Ayat 1 yang menyebutkan gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Lanjut pada Pasal 88C Ayat 2 yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. ”Penggunaan frasa dapat dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak menetapkan UMK,” ucapnya.
Said menambahkan, KSPI meminta agar UMK harus tetap ada tanpa syarat. Selain itu juga UMSK serta UMSP tidak boleh dhilangkan. Jika ini terjadi, maka akan berakibat tidak kepastian pendapatan akibat berlakunya upah murah.
Undang-undang itu juga menghilangkan batas waktu kontrak. Menuruy Said ini bisa menuebabkan adanya pegawai kontrak seumur hidupnya. ”Hal ini berarti, tidak ada job security atau kepastian bekerja,” ucapnya. Dia menyatakan dalam UU No 13 Tahun 2003, PKWT atau karyawan kontrak batas waktu kontraknya dibatasi maksimal lima tahun dan tiga periode kontrak.
UU No 11 Tahun 2020 mengapus Pasal 64 dan 65 UU No 13 Tahun 2003. Said juga menunjukkan undang-undang baru itu juga menghapus batasan lima jenis pekerjaan yang terdapat di dalam Pasal 66 yang memperbolehkan penggunaan tenaga kerja outsourcing. Sebelumnya diatur, tenaga outsourcing hanya untuk cleaning service, cattering, security, driver, dan jasa penunjang perminyakan. ”Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga outsourcing, maka semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama bisa menggunakan karyawan outsourcing,” tutur Said.
Said berpendapat dengan sistem kerja outsourcing, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya. Menurutnya agen outsourcing sering berlepas tangan untuk bertanggungjawab terhadap masa depan pekerjanya. ”KSPI meminta penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya dibatasi lima jenis pekerjaan saja sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003,” katanya.
Hal lainnya yang membuat KSPI meminta pencabutan aturan baru itu adalah nilai pesangon yang dikurangi. Mulanya 32 bulan upah menjadi 25 upah. Rinciannya 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan.
Upaya Judicial Review
Ikhtiar melawan UU Ciptaker yang dilakukan melalui jalur konstitusional oleh berbagai organisasi buruh memang penting. Namun beberapa pihak menilai masih ada jalan lain yang mestinya bisa dilakukan sebelum JR. ”Semestinya, presiden yang harus melakukan eksekutif review dengan menerbitkan perppu pembatalan UU Ciptaker,” ungkap Direktur LBH Jakarta Arif Maulana kepada Jawa Pos kemarin.
Menurut Arif, UU Ciptaker yang mendapat banyak sorotan lantaran proses pembentukannya diliputi aneka persoalan sudah cukup jadi landasan untuk eksekutif review. Sayangnya opsi tersebut tidak diambil oleh presiden. ”Kalau presiden sendiri tidak mau melakukan eksekutif review meski pun kalau (UU Ciptaker) keliru, pilihan upaya hukumnya memang JR ke MK,” terang dia. Karena itu, pihaknya memandang JR juga perlu dilakukan.
Sejauh ini, lanjut Arif, LBH Jakarta memang belum mengajukan JR kepada MK. ”Kami baru akan diskusikan minggu ini soal kemungkinan advokasi,” kata dia. Senada dengan Arif, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyatakan bahwa masih ada jalan lain yang bisa diambil sebelum JR. Selain eksekutif review yang tidak dilakukan presiden, RUU inisiatif DPR dinilai bisa menjadi jalan lain.
Asfin menyebutkan, fraksi-fraksi di DPR yang tidak sepakat dengan pengesahan UU Ciptaker bisa mengajukan RUU itu. ”Untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja, meniru UU 25 tahun 1997,” ungkap dia. Selain jadi jalan melawan UU Ciptaker yang diprediksi bisa merugikan banyak pihak, langkah fraksi-fraksi DPR yang menolak UU Ciptaker bisa menunjukan keseriusan mereka.
YLBHI, sambung Asfin, masih menunggu komitmen politik DPR untuk mendengar suara rakyat. ”Agar rakyat bisa lihat juga apakah penolakan itu serius atau tidak,” imbuhnya. Dia pun menekankan lagi, sejak awal UU Ciptaker sudah cacat. Bahkan sampai presiden menandatanganinya, keanehan masih bermunculan. ”Kesalahan-kesalahan fatal, itu bukti pembuatan UU-nya memang ugal-ugalan,” tambah dia.
Tidak hanya itu, kesalahan-kesalahan yang masih muncul dalam UU Ciptaker yang sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) menunjukkan bahwa pembentukan UU itu dipaksakan. ”Sudah cacat formil, harusnya (UU Ciptaker) gugur,” tegas Asfin. Namun demikian, berbagai upaya tetap harus dilakukan untuk melawan UU tersebut. Termasuk JR di MK. ”Yang mau JR itu hak mereka,” tandasnya.
Sekjen Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah mengatakan, gugatan terhadap UU Ciptaker yang sampai ke MK sudah lima perkara. Yang terbaru, gugatan yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kemarin. Hanya saja, lanjut dia, ada satu gugatan yang ditarik ulang. "Jadi ada tiga permohonan sudah diregistrasi" ujarnya kemarin.
Tiga permohonan tersebut tersebut adalah perkara nomor 95/PUU-XVIII/2020 yang diajukan tiga warga Papua, perkara nomor 95/PUU-XVIII/2020 yang diajukan empat warga Jawa Timur dan perkara nomor 87/PUU-XVIII/2020 Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa. Perkara nomor 87 dijadwalkan menjalani sidang pemeriksaan besok (4/10).
Sementara untuk permohonan dari KSPI dkk, Guntur menyebut belum diregistrasi karena masih melengkapi permohonannya. "Bagi permohonan yang belum lengkap diberikan waktu selama 7 hari kerja untuk melengkapi permohonan," imbuhnya.
Terkait penanganan ke depan, Guntur menyebut sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Apakah akan dipersidangan secara bersama-sama atau dipisahkan. "Tergantung kebutuhan persidangan yang menjadi domain Bapak Ibu Hakim," terangnya. Dia juga memastikan, MK akan bersikap profesional dan independen dalam menangani perkara. Sehingga akan berupaya memutus dengan seadil-adilnya. (byu/deb/lyn/han/syn/far)
Grafis
Kesalahan Redaksional UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*
1. Halaman 6, Pasal 6.
Tertulis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a. Yang benar adalah pasal 4 huruf a
2. Halaman 757, Pasal 53 ayat 5
Tertulis, sebagaimana dimaksud ayat (3). Yang benar adalah ayat (4)
Keterangan
*Temuan hingga Selasa (3/11).
Sumber: UU nomor 11 Tahun 2020
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!