Status Merapi Naik Level III

Status dinaikkan oleh BPPTKG karena aktivitas kegempaan yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Menurut Kepala BPPTKG Hanik Humaida, peningkatan aktivitas Gunung Merapi sudah terpantau sejak 2018. Lantas pada 21 Juni 2020 sempat terjadi erupsi eksplosif. ”Sejak saat itu kegempaan internal vulkanik baik gempa dalam (VTA) dangkal (VTB) serta gempa rambatan (MP) fase banyak terus meningkat,” jelas Hanik kemarin (5/11)

Hanik menjelaskan, pada erupsi Mei 2020, terjadi gempa rambatan sebanyak 174 kali tapi tidak terdeteksi gempa VTA maupun VTB. Kemudian pada erupsi bulan Juli mulai terjadi gempa vulkanik dengan VTA 6 kali serta VTB 33 kali disertai gempa rambatan (MP) 339 kali.

Kemudian setelah erupsi 21 Juni, alat Electronic Distance Measurement (EDM) yang dipasang di pos Babadan memantau adanya pemendekan baseline sepanjang 4 sentimeter yang menunjukkan penggembungan tubuh Gunung Merapi. Pemendekan terus berlangsung dengan kecepatan 3 milimeter per hari sampai bulan September.

Kemudian sejak Oktober 2020, angka kegempaan meningkat semakin intensif. Pada 4 November tercatat gempa vulkanik rata-rata 29 kali per hari dengan MP 272 kali per hari. Pada titik ini, energi kumulatif aktivitas seismik Merapi dalam setahun sudah mencapai 58 gigajoule.    

”Dari data-data di atas, kondisi Merapi sudah melampaui kondisi menjelang munculnya kubah lava April tahun 2006. Tapi masih lebih rendah dari erupsi tahun 2010,” jelas Hanik.

Meski demikian, Hanik menyebut, foto udara terakhir tanggal 3 November mencatat belum ada pertumbuhan kubah lava yang signifikan. Namun, dengan kegempaan dan deformasi yang terus terjadi, kemungkinan terjadi ekstrusi magma secara cepat yang merupakan salah satu indikasi akan datangnya letusan eksplosif. 

”Potensi bahaya sejauh ini berupa guguran lava, lontaran material dan awan panas sejauh maksimal 5 kilometer,” kata Hanik.

Sejauh ini, kata Hanik, belum ada teknologi yang mampu memprediksi kapan puncak aktivitas Gunung Merapi. Karakter utama letusan merapi saat ini diprediksi masih bersifat evusif dengan sedikit kemungkinan disertai letusan eksplosif. ”Dengan data yang kita miliki sampai ini, belum menunjukkan (kondisi, Red) seperti erupsi tahun 2020,” papar Hanik

Kapusdatinkom BNPB Raditya Jadti mengungkapkan, BPTTKG telah mengeluarkan beberapa rekomendasi. Di antaranya, pemetaan sektoral terkait prakiraan daerah bahaya meliputi 12 desa yang tersebar di Daerah Istimewa Jogjakarta dan Provinsi Jawa Tengah. 

Beberapa desa yang masuk prakiraan daerah bahaya di Jogjakarta yaitu Glagaharjo, Kepuharjo dan Umbulharjo di Kecamatan Cangkringan, Sleman.

Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah, tiga kabupaten teridentifikasi memiliki wilayah-wilayah desa yang masuk prakiraan daerah bahaya, yaitu Magelang, Boyolali, dan Klaten.

Beberapa desa dan kecamatan yang masuk tiga kabupaten tersebut di antaranya Ngargomulyo, Krinjing dan Paten di kecamatan Dukun, Magelang, Tlogolele, Klakah dan Jrakah di Kecamatan Selo, Boyolali. serta Tegal Mulyo, Sidorejo dan Balerante di Kecamatan Kemalang, Klaten.

”Di samping itu, rekomendasi kedua yang diberikan oleh BPPTKG yakni penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi dalam kawasan rawan bencana (KRB) III direkomendasikan untuk dihentikan,” kata Raditya.

Selanjutnya, pelaku wisata agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB III Gunung Merapi, termasuk kegiatan pendakian ke puncak Gunung Merapi. Terakhir, Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten dapat mempersiapkan sesuatu yang terkait dengan upaya mitigasi bencana akibat letusan Gunung Merapi yang bisa terjadi setiap saat.

Status kenaikan aktivitas Gunung Merapi ini telah disampaikan BPPTKG kepada kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernur Jawa Tengah dan para bupati di beberapa wilayah. (tau/jpg/far/k16)