JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan calon kepala daerah (cakada) terkait risiko konflik kepentingan donatur dalam pembiayaan pilkada. Mekanisme sponsorship itu berpotensi membuka celah korupsi ketika cakada tersebut terpilih nantinya.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, sumbangan donatur mempunyai konsekuensi pamrih. Terutama dalam hal mendapatkan kemudahan perizinan bisnisnya. Konsekuensi lain, kata Nawawi, yakni keleluasaan sponsor dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Juga keamanan dalam menjalankan bisnisnya.
”Hasil survei KPK di 2018 menunjukkan 82,3 persen dari cakada yang diwawancarai menyatakan ada donatur dalam pendanaan pilkada,” ujarnya dalam diskusi dalam jaringan (daring), kemarin (5/11).
Merujuk laporan harta kekayaan (LHK) cakada, rata-rata total harta pasangan calon mencapai Rp 18,03 miliar. Ada satu pasangan calon yang memiliki harta minus Rp 15,17 juta.
Di sisi lain, survei KPK di 2018 memperlihatkan kebutuhan dana untuk ikut pilkada di tingkat kabupaten atau kota adalah Rp 5-10 miliar. Sementara untuk menang harus menyediakan uang sekitar Rp 65 miliar. Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme sponsorship sulit dihindari, terutama bagi cakada yang memiliki harta di bawah rata-rata.
“Survei KPK di 2018 itu bertanya kepada cakada, apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan balasan di kemudian hari saat para cakada menjabat? Jawabannya, sebagian besar cakada, atau 83,80 persen dari 198 responden, menyatakan akan memenuhi harapan tersebut ketika dia menjabat,” lanjut Nawawi.
Kebutuhan dana pilkada, sebut Nawawi, mencakup beberapa hal. Di antaranya, uang mahar kepada partai politik pendukung, advertising, sosialisasi kepada konstituen, honor saksi di TPS, gratifikasi kepada masyarakat pemilih, serta biaya penyelesaian hukum konflik kemenangan pilkada.
Pelaksana Harian (Plh) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra meminta seluruh cakada dan pemilih bersama-sama mewujudkan pilkada berintegritas. KPU mendorong peserta pilkada menandatangani pakta integritas. KPU telah mengembangkan aplikasi sistem informasi dana kampanye (sidakam) untuk mendorong keterbukaan informasi keluar-masuk dana kampanye. (tyo/jpg/far/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!