JAKARTA– Polemik yang ditimbulkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) belum usai. Belum lama diundangkan, sudah ada wacana bahwa UU itu bakal direvisi parlemen. Sebab, masih ditemukan kesalahan redaksional dan administratif dalam regulasi setebal 1.187 halaman tersebut.
Rencana yang disampaikan anggota Badan Legislasi DPR Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno itu langsung dipertanyakan Fraksi Partai Demokrat. ”Jika bahas RUU ini mengikuti prosedur normal, tidak terburu-buru atas nama Covid-19, hasilnya tidak seamburadul ini,” tutur anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman.
Sejak awal, Demokrat menolak pengesahan UU tersebut dan akan mengajukan legislative review. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun mengapresiasi wakilnya di parlemen. ”Saya bangga ketika kita semua menyaksikan sampai last minute, detik-detik terakhir, kita akhirnya menyatakan walkout,” jelasnya.
Rencana legislative review itu didukung kalangan buruh yang kemarin (9/11) kembali berunjuk rasa di depan kompleks parlemen. ”Kami meminta DPR melakukan legislative review untuk merevisi atau membatalkan UU Cipta Kerja,” tegas Presiden KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Said Iqbal. Selain itu, buruh meminta DPR memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan mendesak upah minimum 2021 dinaikkan.
Iqbal menegaskan, aksi itu bakal terus dilakukan hingga UU Ciptaker dibatalkan, dicabut, atau direvisi. Kalangan buruh juga telah mendaftarkan uji materi UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Di tempat terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa pemerintah membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk memberikan usul terkait dengan UU Ciptaker. Saat ini pemerintah merampungkan 40 rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan 4 rancangan peraturan presiden (RPerpres) sebagai peraturan pelaksana UU Ciptaker. (deb/mia/dee/c14/byu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!