JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyematkan tanda kehormatan dari negara untuk 71 tokoh, kemarin (11/11). Baik untuk para mantan pejabat di periode pemerintahan sebelumnya maupun tokoh-tokoh lain seperti tenaga kesehatan. Karena masih pandemi, tidak semua penerima tanda kehormatan hadir di Istana Negara untuk menerima langsung.
Di antara para tokoh itu, ada nama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan mantan panglima TNI Jenderal (Pur) Gatot Nurmantyo. Khofifah mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama dalam kapasitasnya sebagai Menteri Sosial periode 2014-2018. Sementara Gatot mendapatkan Bintang mahaputera Adipradana sebagai Panglima TNI periode 2015-2017.
Begitu pula sejumlah nama lain seperti Menlu Retno Marsudi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mantan Menko PMK Puan Maharani, hingga mantan Kapolri Jenderal (Pur) Sutarman. Rinciannya, 32 Bintang Mahaputera Adipradana, 14 Bintang Mahaputera Utama, 2 Bintang Jasa Utama, 14 Bintang Jasa Pratama, dan 9 Bintang Jasa Nararya.
Ditemui usai penganugerahan tanda kehormatan, Khofifah mengatakan bawha tanda kehormatan itu adalah hasil dari kolaborasi dan kerja keras banyak pihak. Khususnya tim di Kemensos saat dia masih menjadi Menteri. Mulai dari staf birokrasi, relawan sosial, dan pihak lain yang bersinergi dengan Kemensos saat itu.
’’Jadi ini hak mereka untuk bisa mendapatkan apresiasi,’’ terangnya. Hanya saja, secara personal penghargaannya diberikan kepada mensos, dalam hal ini Khofifah. Namun pada dasarnya itu adalah kerja kolektof seluruh tim di Kemensos.
Tanda kehormatan tersebut, sambung Khofifah, menjadi pijakan Kemensos untuk bekerja lebih baik. Di mana saat ini Kemensos masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang salah satunya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). ’’Dulu saya menginisiasi ada program yang kita sebut SIKS NG, Sistem Informasi Kesejahteraaan Sosial Next Generation,’’ lanjutnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa Gatot sebenarnya diundang untuk menerima langsung penghargaan tersebut. ’’Dalam suratnya, Pak Gatot Nurmantyo itu menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan,’’ terangnya.
Pertama adalah karena masih dalam suasana Covid-19. Kedua, karena merujuk pernyataan TB Hasanudin bahwa tanda kehormatan tidak lazim diberikan di November, mengingat biasanya di Agustus.
Mengenai hal itu, Mahfud memberikan penjelasan. Menurut dia, pada Agustus lalu disepakati bahwa pemberian tanda kehormatan dipecah menjadi dua sesi. ’’Yang separuh Agustus, yang separuh sekarang,’’ lanjut mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu. Sehingga tetap bisa memenuhi standar protokol kesehatan dalam pandemi.
Prinsipnya, tutur Mahfud, tidak lebih dari 2020. Karena pada 2021 sudah ada lagi daftar calon penerima yang akan diseleksi. Yang jelas, gatot tetap menerima tanda kehormatan. ’’Nanti dikirim melalui Sekretaris Militer,’’ tambah Mahfud. Karena Gatot menyatakan menerima tanda kehormatan tersebut. (byu/mia/jpg/dwi)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!