JAKARTA – Penggunaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap) dalam pilkada 2020 akhirnya mendapat kepastian. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) kemarin (12/11), Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu menyepakati hasil resmi pilkada tetap menggunakan model manual.
Namun, sirekap tetap dipakai di pilkada 2020. RDP sepakat untuk menempatkan sirekap sebagai alat bantu penghitungan, rekapitulasi, serta bahan publikasi. Hal itu akan ditetapkan di peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara serta peraturan tentang rekapitulasi suara.
Rapat berjalan alot. Pada awalnya, KPU menginginkan sirekap tidak hanya digunakan sebagai alat bantu, tapi juga menjadi basis data rekapitulasi. Hanya, semua anggota komisi II tidak sepakat dengan usulan itu.
Anggota Komisi II Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, pihaknya mengapresiasi niat baik KPU untuk memaksimalkan teknologi. Namun, momennya tidak tepat. Waktu yang tersisa tidak cukup banyak. Padahal, ada banyak problem teknis yang perlu diselesaikan. ’’Bukan hanya infrastruktur internet, melainkan juga SDM,’’ katanya.
Anggota Komisi II Fraksi PDIP Johan Budi juga sependapat. Dia menilai sirekap baru dipahami penyelenggara. Sementara itu, jajaran petugas di bawah belum cukup familier.
’’Mungkin (baru) yang di pusat melek teknologi,’’ tuturnya. Jika sistem baru dipaksakan di tengah SDM yang tidak siap, dia khawatir penerapan sirekap akan rentan, baik potensi kesalahan maupun pelanggaran.
Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, sirekap memiliki problem terkait jaringan internet. Dari pantauan Bawaslu, ada 33.412 TPS yang tidak memiliki akses internet. Bahkan, 4.432 di antaranya tidak punya akses listrik.
Jika upload hasil dari TPS dilakukan di tempat lain, Bawaslu menilai ada kerawanan.
’’Kalau berpindah, akan ada potensi manipulasi,’’ kata Abhan.
Meski tidak sesuai rencana, Ketua KPU RI Arief Budiman menghormati kesepakatan RDP. Dia mengatakan, sebetulnya sirekap bukan sistem yang disiapkan prematur. KPU mempersiapkannya sejak setahun lalu.
Kendati hanya menjadi alat bantu, Arief memastikan sosialisasi sirekap terus berjalan. Dalam waktu dekat, KPU melakukan simulasi terkait dengan skala lebih besar. ’’Pada 21 November mendatang kami melakukan lebih masif,’’ ujarnya.
Bagi petugas KPPS, KPU juga akan memberikan bimbingan teknis sebanyak dua kali. Bimbingan itu dilaksanakan pasca pelantikan KPSS pada 24 November. ’’(Untuk) audit sistem dilakukan BPPT. Sampai saat ini masih berproses,’’ tandasnya. (far/c7/bay)
Grafis
Poin-Poin Kesepakatan:
1. Hasil resmi pilkada berdasar rekapitulasi manual
2. Sirekap hanya alat bantu rekapitulasi untuk publikasi
3. KPU harus menyiapkan SDM yang cakap mengoperasikan Sirekap
4. KPU harus menyusun peta jaringan internet di setiap TPS
5. KPU perlu mengoptimalkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi
6. KPU harus memastikan keamanan dan keaslian dokumen digital Sirekap
7. Jumlah maksimal pemilih per TPS 500 orang
8. Bawaslu diminta cermat dan hati-hati dalam menggunakan kewenangan
Sumber: RDP komisi II dengan KPU, Bawaslu, Kemendagri (12/11)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!