JAKARTA – Waktu pemungutan suara yang kian dekat membuat potensi pelanggaran politik uang (money politics) meningkat. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan dimanfaatkan pasangan calon demi mendulang suara secara instan adalah pemilih pemula. Untuk diketahui, pemilih pemula merupakan masyarakat yang baru kali pertama mendapat hak menyalurkan suaranya dalam pemilu. Umumnya adalah warga usia 17–18 tahun atau baru duduk di sekolah menengah atas (SMA).
Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, dari hasil kajian, kategori pemilih pemula rentan menjadi sasaran politik uang di proses pemilihan. Penyebabnya adalah masih kurangnya pemahaman politik sehingga kerap berpikir pragmatis. Apalagi, pendidikan politik di Indonesia tidak diajarkan sejak dini. ”Beberapa riset menunjukkan, salah satu kelompok rentan sasaran politik uang adalah pemilih pemula,” ujarnya kemarin (16/11). Berdasar daftar pemilih tetap (DPT) pilkada 2020, jumlah pemilih pemula mencapai 1.506.256 orang.
Kerawanan tersebut harus dicegah. Dewi menilai perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang masif. Misalnya dengan menggencarkan sosialisasi yang melibatkan siswa-siswi di sekolah. Pemilih pemula, tutur dia, perlu memahami dampak negatif politik uang. ”Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan dampak dalam mendorong generasi muda untuk peduli terhadap bahaya politik uang,” ucapnya.
Di Kota Solok, misalnya, sosialisasi sudah dilakukan dengan konsep cerdas cermat antarsiswa SMA. Dewi mengingatkan, bahaya politik uang bukan hanya melanggar undang-undang. Dampak yang lebih parah adalah menurunkan kualitas pilkada dan memengaruhi jalannya kebijakan daerah oleh kepala daerah terpilih.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar meminta masyarakat cermat dalam memilih kepala daerah. Dia mengingatkan agar yang dipertimbangkan dalam mencoblos adalah kapasitas, bukan karena pertimbangan pragmatis. ”Yang dapat mengelola pemerintahan, mengelola pembangunan, mengelola masyarakat, serta mengelola ekonomi dan sistem kehidupan kenegaraan di tengah Covid-19,” tuturnya.
Bahtiar menambahkan, pilkada merupakan momentum yang harus dimanfaatkan untuk memilih pemimpin yang bisa membawa masyarakat keluar dari kesulitan. Untuk itu, dia berharap publik bisa hadir di TPS sehingga partisipasi dapat memenuhi target. ”Jika pemilih paham arti penting memilih, target nasional tingkat partisipasi pemilih pada pilkada ini sebesar 77,5 persen bisa tercapai,” pungkasnya. (far/c9/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!