Masih Perdebatkan Pengusul RUU Pemilu

Kemarin (19/11), Baleg menggelar rapat pembahasan kajian RUU Pemilu dengan agenda mendengarkan penjelasan dari tenaga ahli. Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengutip tenaga ahli menyampaikan, RUU itu belum memenuhi asas pembentukan UU. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Firman, jika sudah dibawa ke Baleg, seharusnya RUU sudah siap untuk sinkronisasi, pemantapan, pembulatan, dan harmonisasi. Juga harus sudah dalam bentuk draf final yang disepakati internal komisi pengusul. Namun faktanya, kata dia, RUU tersebut belum final. ’’Masih ada beberapa pasal yang belum disepakati pengusul, yaitu Komisi II,’’ terangnya setelah rapat.

Politikus Partai Golkar itu mengusulkan tiga opsi. Pertama, RUU Pemilu dikembalikan ke Komisi II selaku pengusul. Semua fraksi sudah harus menyepakati pasal-pasal dalam draf RUU sebelum diserahkan ke Baleg.

Opsi kedua, kata Firman, RUU tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihaknya dan menjadi usul inisiatif Baleg. Sedangkan opsi ketiga, RUU Pemilu diserahkan ke pemerintah. Dengan begitu, pemerintah menjadi inisiator RUU yang akan menentukan pelaksanaan Pemilu 2024 itu. Sampai rapat Baleg berakhir, belum ada keputusan yang diambil. ’’Mungkin Baleg akan rapat lagi nanti untuk ambil keputusan,’’ tambahnya.

Anggota Baleg dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki mencatat, ada sejumlah pasal yang belum disepakati dalam RUU Pemilu. Di antaranya sistem pemilu, keserentakan pemilu, dan besaran kursi dapil. Selain itu, presidential threshold, parliamentary threshold, dan konversi suara hasil pemilu belum disepakati.    

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Heri Gunawan mengatakan, draf RUU Pemilu yang dimiliki fraksi-fraksi masih berbeda-beda. Pihaknya tidak sepakat jika dilakukan pembahasan di Baleg. ’’Prinsipnya kami meminta draf RUU Pemilu dikembalikan kepada Komisi II untuk disempurnakan,’’ ujar anggota Fraksi Partai Gerindra itu. (lum/c17/byu/jpg/dwi/k8)