JAKARTA– DPR RI menjadi lembaga negara terkorup versi Global Corruption Barometer (GCB) 2020. Hasil survei itu dirilis Transparency International Indonesia (TII) dan menjadi evaluasi tersendiri bagi parlemen.
Anggota DPR Taufik Basari mengatakan, data yang disampaikan TII merupakan hasil survei yang berdasar opini dan persepsi publik. Jadi, hasil survei tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi DPR. ”Ini sangat penting menjadi bahan perbaikan ke depan,” tuturnya saat dihubungi Jawa Pos (4/12).
Karena itu, Tobas (sapaan Taufik Basari) mengajak para koleganya di DPR untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Yaitu tugas pengawasan, anggaran, dan legislasi. Menguatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, memperjuangkan aspirasi dan nasib rakyat melalui anggaran, serta berusaha membuat undang-undang (UU) yang bermanfaat bagi rakyat.
Khusus untuk korupsi, politikus Partai Nasdem itu menyatakan, DPR harus menguatkan pengawasan internal. Jangan sampai ada lagi anggota dewan yang terlibat korupsi. ”Sesama anggota DPR harus saling mengingatkan agar tidak melakukan korupsi,” tegas dia.
Hasil survei GCB menyebutkan bahwa DPR berada di urutan pertama institusi paling korup di Indonesia. Ada 51 persen publik yang yakin atas hal tersebut. Meskipun persentasenya sudah turun dibandingkan 2017 yang mencapai 54 persen dan 2013 di angka 89 persen. Setelah DPR, di posisi kedua ada pejabat pemerintah daerah (48 persen).
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karius menjelaskan, hasil survei TII tersebut tidak terlalu mengejutkan. Walaupun setahun terakhir penangkapan anggota DPR oleh penegak hukum jarang terdengar. ”Namun, publik rupanya masih cenderung menganggap DPR sebagai lembaga terkorup,” ucap dia.
Artinya, lanjut Lucius, persepsi soal korupsi tidak hanya didasarkan pada ada atau tidaknya penangkapan terhadap anggota legislatif. Ada faktor lain yang membuat persepsi itu tetap melekat di benak publik.
Misalnya, DPR dinilai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas lemahnya penegakan hukum korupsi melalui revisi UU KPK. ”Revisi UU KPK masih dianggap sebagai cara pelaku atau pembela koruptor mengamankan diri dan tindakan korupsi mereka,” cetusnya. (lum/c9/byu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!