Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Fasilitas Fiskal Dukung Vaksinasi dan Penanganan Covid-19

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
KEBIJAKAN: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers tentang kedatangan vaksin Covid-19, terutama mengenai fasilitas fiskal untuk mendukung vaksinasi dan penanganan Covid-19 di Jakarta.
KEBIJAKAN: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers tentang kedatangan vaksin Covid-19, terutama mengenai fasilitas fiskal untuk mendukung vaksinasi dan penanganan Covid-19 di Jakarta.

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan fasilitas fiskal dan anggaran khusus untuk mendukung program vaksinasi dan penanganan Covid-19. Kedatangan 1,2 juta vaksin Covid-19 Minggu (6/11) lalu, memanfaatkan kemudahan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta pajak atas impor vaksin Covid-19.


Advertisement

Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan, nilai pabean dari import 1,2 juta dosis vaksin ini diperkirakan sebesar USD 20.571.978. “Perkiraan fasilitas fiskal yang diperoleh dari importasi vaksin Covid-19 ini adalah sebesar Rp 50,95 miliar, di mana untuk pembebasan bea masuk sebesar Rp 14,56 miliar, dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 36,39 miliar.”

Kemudahan fasilitas fiskal yang diberikan tersebut sesuai dengan Peraturan Keuangan nomor 188/PMK.04 tahun 2020, mengenai Pemberian  Fasilitas Kepabeanan dan atau Cukai, serta Perpajakan Atas Impor Pengadaan Vaksin Di Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

Tidak hanya sampai di situ, Kementerian Keuangan juga telah mencadangkan Rp 35,1 triliun dari Anggaran Tahun 2020 untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19 dan Rp 60,5 triliun di tahun 2021 untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19.

Advertisement

Lebih jauh lagi, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa total anggaran di tahun 2021 untuk pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19 mencapai Rp 60,5 triliun. Rinciannya, Rp 18 triliun untuk antisipasi pengadaan vaksin Covid-19. Rp 3,7 triliun antisipasi imunisasi atau program vaksinasinya. Rp 1,3 triliun untuk pembelian sarana-prasarana laboratorium Litbang dan PCR. Di mana Kementerian Kesehatan akan melakukan pengadaan sebesar Rp 1,2 triliun, dan Badan POM sebesar Rp 100 miliar.

“Kita juga masih mencadangkan iuran JKN untuk masyarakat yang tidak mampu, yaitu untuk yang kelas 3. Sementara Rp 35,1 triliun yang berasal dari anggaran 2020, kita alokasikan untuk pengadaan vaksin dan penanganan kesehatan,” ujarnya

Hingga tahun 2020, Kementerian Kesehatan telah membelanjakan Rp 637,3 miliar, untuk pengadaan vaksin. Lalu untuk pemenuhan alat pendukung program vaksinasi Covid-19 Kemenkeu telah membelanjakan mulai dari jarum suntik, alkohol swab, dan safety box sebanyak Rp 277,45 miliar.

Advertisement

Juga karena vaksin harus disimpan di tempat pendingin, maka dibelanjakan vaksin refrigerator 249 unit, cold box 249 unit, alat pemantau suhu vaksin 249 unit, vaksin carrier 498 unit, dan alat pelindung diri (APD), dengan total pembelanjaan sebesar Rp 190 miliar.

Selanjutnya, kebutuhan alat untuk 3T (testing, tracing, dan treatment) akan terus diperlukan meskipun vaksin Covid-19 sudah tiba. “Itu berarti masih akan ada anggaran untuk pembelian berbagai alat, seperti PCR dan reagen pada tahun 2021 nanti,” ujar Menteri Keuangan.

“Seperti diketahui meskipun sudah ada vaksin, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak Menko Perekonomian, dan Bapak Menteri Kesehatan, kita semuanya masih harus waspada, Pemerintah akan terus menjalankan 3T (testing, tracing, dan treatment),” tutup Menteri Keuangan.  (pen/ssw/krs/ind/k15)

 

 

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer