Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di acara akad nikah putrinya, Najwa Shihab di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain, Rizieq Shihab, lima orang lainya juga ditetapkan sebagai tersangka.
"Ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka, pertama penyelenggara saudara MRS," ujar Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, (10/12). Yusri mengatakan selain Habib Rizieq Shihab, ada lima orang lainnya juga dijadikan tersangka, yakni ketua panitia berinisial Haris Ubaidilah, sekretaris panitia berinisial Ali Alwi, Maman Suryadi selaku penanggung jawab, Ahmad Sabri Lubis selaku penanggung jawab acara, dan terakhir berinisial Idrus kepala seksi acara.
"Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan Polda Metro Jaya pada Selasa, 8 Desember 2020 kemarin," katanya. Adapun sebelumnya, keenam orang tersangka itu berstatus sebagai saksi, tapi kini menjadi tersangka berdasarkan perkembangan penyidikan kasusnya.
Saat ini, polisi masih mengembangkan lagi kasus kerumunan kekarantiaan kesehatan tersebut. "Pertama penyelenggara saudara MRS di Pasal 160 dan 216 KUHP, kedua ketua panitia, sekretaris panitia, penanggung jawab acara, dan kepala seksi acara," paparnya.
Dijelaskan Yusri, Rizieq Shihab terjerat Pasal 160 KUHP terkait penghasutan dan terancam hukuman maksimal enam tahun penjara. Sementara pada Pasal 216 KUHP, Rizieq Shihab terancam hukuman maksimal satu tahun penjara. Lima tersangka lainnya dijerat Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman satu tahun penjara.
Yusri menjelaskan, setelah ini polisi akan melakukan upaya paksa terhadap Rizieq Shihab dan lima tersangka lainnya. "Keenam tersangka ini Polri dalam hal ini kita akan mengenakan upaya paksa yang dimiliki polri. Sesuai perundang-undangan apa upayanya, yaitu upaya pemanggilan atau penangkapan," tutupnya.
Di sisi lain, Sekretaris Bantuan Hukum FPI Aziz Yanuar menyatakan telah mendengar kabar ditersangkakannya Rizieq Shihab oleh Polda Metro Jaya. "Kita baru mengetahui, jadi kita tim kuasa hukum akan berkoordinasi dengan Habib Rizieq terkait hal ini," jelas Aziz.
Terkait pernyataan Kapolda Metro Jaya yang akan menangkap Rizieq dan tersangka lainnya, Wakil Sekretaris Umum (Wasekum) FPI itu menuturkan, memang kepolisian memiliki hak melakukan penangkapan. ”Tapi kami tidak mau bersuudzon dan tetap berprasangka baik dengan humanis dari pihak kepolisian,” ujarnya.
Dia masih merahasiakan posisi Rizieq dengan alasan keamanan karena alasan proses pemulihan. Namun Aziz menegaskan bahwa Rizieq telah mengambil sikap terkait keenam anggota pengawalan yang tewas tersebut. "Kami kuasa hukum akan berdiskusi lagi terkait dinamika yang ada saat ini," pungkasnya.
Pada bagian lain, Rizieq Syihab angkat bicara terkait enam pengawalnya yang tewas di tangan polisi. Dalam video yang disiarkan Front TV, Rizieq mengatakan bahwa pada awalnya bersama keluarga dengan empat mobil berangkat pukul 22.00. ”Berangkat malam agar tidak terkena kemacetan,” tuturnya.
Saat berada di jalan tol, terdapat banyak mobil yang mencoba untuk menyalip dan membahayakan rombongan. Laskar tersebut mengusir mobil-mobil itu hingga tidak masuk ke rombongan. ”Enam pengawal itu melakukan tugasnya dengan baik, dengan cantik,” jelasnya.
Tidak ada yang mengetahui siapa yang berupaya masuk ke rombongan dan menyalip tersebut. Karena itu disebut awalnya orang tidak dikenal. ”Tanpa pengawal ini tentu kami sudah dibawa ke medan pembantaian. Para pengawal ini kelas keluarga biasa,” ujarnya.
Setelah mereka hilang dan diculik. FPI Karawang menyisir jalan tol dan tiap rumah sakit. Namun, tidak menemukan enam pengawal yang hilang tersebut. ”Yang akhirnya Kapolda Metro Jaya mengakui yang melakukan penguntitan bagian dari mereka dan enam pengawal telah tewas dibantai,” jelasnya.
Dia mengatakan, untuk kasus tersebut akan menempuh jalur hukum yang sesuai prosedur. Bila jalur hukum ini ditempuh, pasti akan menguak siapa dibalik pembantaian tersebut. ”Ormas Islam juga telah satu kata, harus dibentuk Tim Pencari Fakta,” urainya.
Komnas HAM, Amnesty Intenasional serta Komnas Perempuan dan Anak juga diharapkan ikut menangani. Khusus untuk Komnas Perempuan dan Anak, perlu dipahami bahwa dalam penguntitan itu terjadi teror terhadap keluarga. Terdapat enam balita, tiga bayi dan sejumlah perempuan. ”Bayi menangis karena mobil melaju tidak wajar akibat diikuti dan coba diganggu,” tuturnya.
Masih terkait pendalaman insiden yang melibatkan anggota Laskar FPI dan personel Polda Metro Jaya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengirim surat untuk memanggil direktur utama PT Jasa Marga dan kapolda Metro Jaya. "Surat panggilan telah dilayangkan," ungkap Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin Al Rahab kemarin.
Amiruddin menyatakan, pemanggilan tersebut dilakukan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM untuk melengkapi data serta informasi yang mereka butuhkan. Sejak kali pertama mendapat informasi enam anggota Laskar FPI meninggal dunia di Jalan Tol Jakarta - Cikampek, mereka langsung bergerak. "Semoga semua pihak dapat bekerja sama untuk membuat terang peristiwa itu," ujarnya.
Komnas HAM berkomitmen mendalami insiden tersebut berdasar pada fakta serta nilai-nilai kemanusiaan. Amiruddin memastikan, timnya bekerja independen tanpa intervensi dari pihak manapun. Menurut dia, pihaknya menjalankan tugas sebagaimana amanat yang diberikan kepada Komnas HAM. Tentu saja tanpa dipengaruhi oleh apapun di luar ketentuan maupun aturan yang berlaku.
Sementara itu, Komisi III memanggil perwakilan keluarga dari enam orang korban penembakan yang tewas di Tol Cikampek Senin lalu (7/12). Mereka didampingi oleh kuasa hukum Achmad Michdan dan Aziz Yanuar dari Front Pembela Islam (FPI), menyampaikan tuntutan serta harapan dari pihak keluarga.
Perwakilan keluarga menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota Komisi III. Antara lain soal hasil autopsi dan nasib barang-barang bawaan para korban yang bisa menjadi barang bukti. Keluarga menerangkan bahwa barang-barang korban tidak dikembalikan kepada mereka, terutama alat komunikasi atau telepon seluler.
"HP itu begitu berarti karena bisa saja merekam kejadian-kejadian. Keluarga belum dapat, oleh karena itu barang tersebut harus diamankan," tegas Michdan dalam forum RDP. Dia pun menuntut agar pengamanan alat komunikasi dilakukan oleh pihak institusi yang tidak bermasalah, atau di luar kepolisian.
Keluarga juga menegaskan tentang klaim kepemilikan senjata yang menurut mereka hoaks. Para korban, jelas para keluarga, tidak membawa senjata yang mengancam. Namun untuk hal tersebut, Komisi III masih menampung keterangan dan menunggu penjelasan dari pihak kepolisian dan hasil penyelidikan agar tidak terjadi simpang siur.
"Hari ini kami menunggu penjelasan detail. Kami menunggu keterangan agar kita bisa melakukan langkah-langkah ke depan," jelas Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa yang memimpin RDP kemarin.
Keluarga dan kuasa hukum juga meminta segera dibentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mengusut tuntas kasus ini. Termasuk keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin keamanan keluarga karena mereka mengakui merasa terancam dengan kehadiran oknum-oknum ke rumah dengan alasan mengecek kondisi keluarga.
"Bukan hanya Komnas HAM, ya. LPSK juga kita minta berperan aktif supaya tidak liar informasinya," tegas Michdan. Keluarga pun berharap supaya info-info palsu tentang anggota keluarga mereka yang sudah meninggal tidak disebarluaskan.
Sementara itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi berharap ormas-ormas Islam untuk tetap istiqamah dalam dakwah amar ma’ruf nahyi munkar yang mengedepankan kebijaksanaan. Dia menilai saat ini ada pergeseran pemahaman sebagian orang dalam memaknai tugas dakwah tersebut. Amar ma’ruf disampaikan dengan cara lembut, bijak, dan penuh kedamaian. Sementara nahyu munkar harus dengan cara keras.
’’Hal tersebut tidak sepenuhnya benar,’’ katanya saat memberikan sambutan dalam dialog ormas Islam tingkat pusat kemarin. Dia menjelaskan Rasulullah mengajarkan untuk melaksanakan amar ma’ruf nahyi mungkar harus dengan penuh kebijakan.
Zainut menegaskan dakwah itu mengajak, bukan mengecek. ’’Merangkul bukan memukul. Ramah, bukan marah-marah. Dan menasihati bukan memaki-maki,’’ jelasnya. Dia meyakini ormas Islam di Indonesia mampu bersama-sama merawat nilai yang merupakan hakikat agama dan ilmu pengetahuan. Yaitu nilai untuk menjawab permasalahan kemanusiaan.
Masih terkait pendalaman insiden yang melibatkan anggota Laskar FPI dan personel Polda Metro Jaya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengirim surat untuk memanggil direktur utama PT Jasa Marga dan kapolda Metro Jaya. "Surat panggilan telah dilayangkan," ungkap Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Amiruddin Al Rahab kemarin.
Amiruddin menyatakan, pemanggilan tersebut dilakukan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM untuk melengkapi data serta informasi yang mereka butuhkan. Sejak kali pertama mendapat informasi enam anggota Laskar FPI meninggal dunia di Jalan Tol Jakarta - Cikampek, mereka langsung bergerak. "Semoga semua pihak dapat bekerja sama untuk membuat terang peristiwa itu," ujarnya.
Komnas HAM berkomitmen mendalami insiden tersebut berdasar pada fakta serta nilai-nilai kemanusiaan. Amiruddin memastikan, timnya bekerja independen tanpa intervensi dari pihak manapun. Menurut dia, pihaknya menjalankan tugas sebagaimana amanat yang diberikan kepada Komnas HAM. Tentu saja tanpa dipengaruhi oleh apapun di luar ketentuan maupun aturan yang berlaku. (Ygi/idr/wan/deb/syn)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!