JAKARTA– Sejumlah rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah dijalankan. Hasilnya, Bawaslu mencatat ada penurunan tren partisipasi pemilih.
Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menyatakan, jumlah pemilih yang datang di PSU tidak sebanyak saat pelaksanaan pilkada 9 Desember lalu. ”Dari hasil pengawasan Bawaslu, partisipasi pemilih menurun pada PSU dibandingkan pemungutan suara serentak,” ujarnya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, (16/12).
Bahkan, lanjut Afifuddin, ada yang selisih penurunannya lebih dari 50 persen. Misalnya di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Sulawesi Utara. Saat pemungutan suara serentak 9 Desember, partisipasi mencapai 91,87 persen. ”Jumlah tersebut menurun pada PSU menjadi hanya 43,9 persen,” imbuhnya.
Hal serupa terjadi di salah satu TPS di Jawa Tengah. Partisipasi menurun dari 77 persen pada 9 Desember menjadi 72 persen saat PSU. Hingga kemarin rekomendasi PSU yang sudah dikeluarkan mencapai 103 TPS di 23 provinsi. Namun, Komisioner KPU RI Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi belum bisa menyampaikan di mana saja PSU yang belum terlaksana. Dia mengaku masih melakukan proses rekapitulasi data secara nasional.
Terpisah, kasus pemecatan penyelenggara kembali diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masing-masing adalah anggota Bawaslu Pegunungan Arfak (Pegaf) Papua Elihut Towansiba dan anggota Bawaslu Minahasa Utara Rahman Ismael. Pemecatan terhadap Elihut bermula dari laporan masyarakat. Gara-gara mabuk minuman keras di kantornya, Elihut melakukan pelecehan seksual terhadap koleganya, anggota Bawaslu Marliana Mandowen.
Dalam klarifikasinya, Elihut berdalih tidak sadar saat melakukan hal tersebut. Bahkan, teradu sudah mendatangi kediaman Marlina untuk meminta maaf dengan membawa sejumlah uang tunai untuk menyelesaikan permasalahan secara adat. Namun, Marlina menolak.
Sementara itu, Rahman Ismael dipecat sebagai anggota Bawaslu Minahasa Utara. Dia diadukan karena melakukan perselingkuhan dengan salah seorang PNS di lingkungan Pemkab Minahasa Utara. Kasus perselingkuhan itu sendiri memantik keributan yang melibatkan kedua keluarga.
Anggota DKPP Ida Budhiati mengatakan, tindakan teradu Elihut mengonsumsi minuman keras di kantor saja sudah tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Selain itu, tindakan kekerasan seksual telah mencoreng martabat penyelenggara pemilu serta melecehkan semangat penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
Dalam kasus Rahman, tindakan teradu menjalin hubungan dengan status masih terikat perkawinan yang sah tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. ”Alih-alih menjadi panutan, sikap dan tindakan teradu justru menimbulkan dampak buruk bagi kehormatan dan martabat penyelenggara pemilu,” tegasnya. (far/c9/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!