JAKARTA– Satu demi satu rekanan proyek bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kemensos mulai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya PT Mandala Hamonangan Sude. Direktur keuangan perusahaan tersebut, Rajif Amin, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara, (23/12).
Agenda pemeriksaan terhadap rekanan penyedia bansos itu mulai dilakukan KPK pekan ini. Informasi yang diperoleh Jawa Pos, pemeriksaan tersebut untuk menggali informasi terkait siapa penerima manfaat (beneficial owner) dari perusahaan rekanan bansos. ”Kita dalami (penerima manfaat) dari pemilik kuota (bansos),” ujar sumber Jawa Pos di internal KPK.
Merujuk dokumen daftar nama rekanan yang diterima Jawa Pos, PT Hamonangan tercatat mendapat kuota bansos sebanyak 758.713 paket yang terbagi dalam 6 tahap. Yakni tahap 7 hingga 12. Diantara rekanan penyedia bansos, perusahaan yang beralamat di Menteng, Jakarta Pusat itu masuk dalam daftar pemilik kuota ‘jumbo’.
Untuk diketahui, ada 109 perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan penyedia bahan kebutuhan pokok (sembako) untuk bansos penanganan Covid-19. Baik itu rekanan berbentuk Perusahaan Umum (Perum), Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Usaha Dagang (UD), hingga koperasi.
Total ada 289 kontrak pengadaan bansos yang digarap melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). Nilai kontrak keseluruhan mencapai Rp 6,7 triliun. Terbagi dalam paket kontrak tahap 1 hingga 12 dan paket bansos untuk komunitas. Paket yang dikerjakan dari tahap 1-12 sebanyak 21.770.526. Dan paket komunitas 1.937.722. Dengan demikian jumlahnya 23.708.248 paket.
Sejauh ini, KPK baru menyebutkan keterlibatan satu rekanan dalam kasus suap fee bansos. Yakni, PT Rajawali Parama Indonesia (RPI). Perusahaan yang diduga milik tersangka Matheus Joko Santoso (pejabat pembuat komitmen di Kemensos) itu tercatat mendapat kuota bansos untuk komunitas sebanyak 16.914. Nilai kontraknya Rp 4,566 miliar.
PT RPI juga mendapat kuota untuk tahap 10, 11 dan 12. Jumlag paket setiap tahap tersebut sebanyak 18.713. Nilai kontrak untuk setiap pekerjaan sama, yakni Rp 5,052 miliar.
Sumber Jawa Pos mengatakan fokus penyidikan KPK saat ini menelusuri siapa saja pihak yang diduga menikmati aliran duit suap fee bansos. Setiap informasi yang diperoleh dari situ akan ditindaklanjuti untuk menguatkan konstruksi perkara. ”Yang jelas kita mau naikkan ke pasal 2 ayat 2 (UU Pemberantasan Tipikor),” jelasnya. Pasal itu mengarah ke hukuman mati.
Selain memeriksa petinggi PT Hamonangan, KPK juga memeriksa saksi lain. Yakni Indah Budi Safitri dan Robin Saputra. Robin merupakan anggota tim pengadaan barang/jasa bansos sembako untuk penanganan Covid-19. Penyidik KPK juga memeriksa eks Mensos Juliari P. Batubara. ”Saksi-saksi masih diperiksa,” kata Plt Jubir KPK Bidang Penindakan Ali Fikri tadi malam. (tyo)
10 Rekanan Bansos Kuota ‘Jumbo’
Nama Kuota /paket
Perum Bulog 3.318.972
PT Junatama Foodia Kreasindo 1.613.000
PT Anomali Lumbung Artha 1.506.900
PT Integra Padma Mandiri 1.500.000
PT Cipta Mitra Artha 1.250.000
PT Famindo Meta Komunika 1.230.000
PT Bumi Pangan Digdaya 811.355
PT Asricitra Pratama 790.394
PT Mandala Hamonangan Sude 758.713
PT Indoguardika Vendos Abadi 720.000
Sumber : Dokumen terbatas
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!