Memasuki 2021, pandemi Covid-19 masih melanda. Pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah (PR), mulai soal vaksinasi hingga pemulihan ekonomi. Meski begitu, sebuah survei menyebutkan bahwa masyarakat yakin pemulihan ekonomi bisa dilakukan segera.
JAKARTA - Survei tersebut dilakukan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) akhir Desember 2020. Di samping menghimpun pendapat masyarakat mengenai partai politik selama pandemi, mereka mengumpulkan jajak pendapat terhadap upaya pemulihan ekonomi.
Direktur Eksekutif LKPI Arifin Nur Cahyono menjabarkan, 76,6 persen responden menyatakan puas dan yakin dengan usaha pemerintah memulihkan ekonomi, khususnya ekonomi rumah tangga. Diduga, hal itu disebabkan adanya bantuan sosial bagi masyarakat yang telah didistribusikan sejak September 2020.
“Hanya 18,7 persen yang menyatakan tidak puas pada usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. Sebab, tidak ada dampak positif terhadap keadaan ekonomi rumah tangga masyarakat,” jelas Arifin kemarin (3/1).
LKPI juga mendapati data 81,7 persen responden siap mengikuti program vaksinasi. Sementara jumlah responden yang mengapresiasi dan menilai positif upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 sebesar 71,8 persen.
Survei itu dilakukan pada 20 hingga 27 Desember 2020 dengan responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Sampel ditentukan dengan metode mix mode karena pandemi yang membatasi wawancara tatap muka.
Di sisi lain, meski ada respons positif terhadap penanganan Covid-19, Arifin menyebutkan bahwa persepsi terhadap korupsi cenderung negatif. ”Hasilnya, 61,8 persen responden menilai korupsi di Indonesia mengalami peningkatan,” terangnya. Terutama karena dua kasus korupsi yang melibatkan dua menteri Kabinet Indonesia Kerja II, yakni Edhy Prabowo (Gerindra) dan Juliari Batubara (PDIP).
Arifin mengungkapkan bahwa kasus korupsi itu berpengaruh besar terhadap tingkat pilihan masyarakat untuk partai asal para mantan menteri tersebut. Kasus itu berpengaruh juga ke persepsi masyarakat terhadap kabinet yang berjalan saat ini. Namun, survei tersebut dilakukan sebelum pengumuman reshuffle kabinet sehingga persepsi masyarakat saat ini bisa saja berbeda.
Terpisah, anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan ekonomi baru akan bisa terlihat jika vaksin yang didistribusikan pemerintah efektif. Anis memandang, hingga saat ini belum terlihat strategi pemerintah yang komprehensif dalam penyediaan dan pembagian vaksin.
“Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pandemi, kontroversi pembelian vaksin yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah,” jelas politikus PKS itu.
Di sisi lain, Anis menilai upaya pemulihan ekonomi bisa dilakukan lewat beberapa cara. Upaya-upaya tersebut harus dimaksimalkan. “Peran belanja APBN, belanja PEN, belanja BUMN, penyaluran kredit, serta pembiayaan dari perbankan sangat penting untuk dipacu,” tuturnya. (deb/c9/bay/jpg/kri)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!