JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang pendahuluan perselisihan hasil pilkada (PHP) 2020 hari ketiga. Sejumlah perkara pilkada calon tunggal mendapat giliran diperiksa (28/1). Salah satu PHP calon tunggal yang disidangkan kemarin adalah pilkada Raja Ampat. Permohonan diajukan Pjs Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch Richarth Charles Tawaru.
Dalam persidangan, mereka mempersoalkan keputusan KPU Raja Ampat yang tidak meloloskan akreditasi para pemantau independen. Padahal, akreditasi tersebut dibutuhkan sebagai dasar pemantauan. Termasuk untuk mewakili kotak kosong.
Namun, Surat KPU Kabupaten Raja Ampat No 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/020 menyatakan seluruh pemantau yang mendaftarkan diri di KPU Raja Ampat tidak memenuhi syarat akreditasi. ”Padahal, dokumen kelengkapan pemohon sebagai pemantau telah lengkap berdasar peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Muhammad Ruliandi selaku kuasa hukum Richarth.
Ruliandi menyebutkan, diberangusnya lembaga pemantau dengan tidak memberikan sertifikat akreditasi merupakan upaya terencana dan sistematis untuk menghilangkan kedudukan hukum. Ada indikasi melanggengkan calon tunggal. Karena itu, dia menilai pilkada calon tunggal di Raja Ampat bertentangan dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.
Gugatan calon tunggal juga terjadi di Pilkada Manokwari Selatan. Gugatan diajukan mantan bakal paslon Sebelum Mandacan dan Imam Syafi’i.
Menurut mereka, adanya calon tunggal sudah didesain KPU sebagai termohon bersama elite politik. Pemohon yang didukung Partai PAN dan Gerindra telah mendaftarkan diri ke termohon sebanyak tiga kali berturut-turut. Termasuk di masa perpanjangan pendaftaran calon.
”Namun, tetap saja tidak diloloskan pihak KPU,” ujar kuasa Hukum Ivan Robert. Menurut Robert, syarat pencalonan pemohon, baik saat pendaftaran awal maupun di masa perpanjangan, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain Manokwari Selatan dan Raja Ampat, sengketa PHP paslon tunggal terjadi di Kota Balikpapan, Kutai Kartanegara, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Komering Ulu Selatan.
Kasus lain yang menonjol dalam persidangan kemarin diajukan paslon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor urut 02 Isdianto dan Suryani. Pasangan petahana yang kalah itu meminta Keputusan KPU Kepulauan Riau terkait hasil pilgub dibatalkan.
Kuasa hukum Hery Firmansyah menilai pilkada dilakukan dengan tidak profesional. Dia menyebut KPU melanggar asas luber dan jurdil, antara lain tidak menyampaikan undangan kepada pemilih, adanya simpatisan yang jadi anggota KPPS, hingga praktik money politic.
”Seperti pemberian uang sebesar empat juta kepada majelis taklim ibu-ibu di Kota Batam, pemberian uang sebesar satu juta rupiah kepada penyelenggara pemilu,” papar Hery.
Pemohon meminta MK memutuskan melakukan pemungutan suara ulang. Khususnya di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga yang dinilai penuh kecurangan. Selain tiga perkara tersebut, ada 34 perkara lain yang disidangkan MK kemarin. (far/c13/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!