JAKARTA– Jalur karir lulusan pendidikan guru penggerak dipastikan cemerlang. Kesempatan menjadi kepala sekolah terbuka lebar. Pasalnya, lulusan guru penggerak akan jadi syarat untuk jabatan pemimpin satuan pendidikan ini ke depan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menuturkan, para guru yang tergabung dalam Program Guru Penggerak memiliki kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. Sebab, tujuan dirancangnya program ini ialah menyiapkan pemimpin pembelajaran di masa depan. Di samping, memberikan pembekalan kompetensi kepada guru di semua jenjang.
”Ke depan, kalau mau punya karir sebagai kepala sekolah tentu harus melewati program Guru Penggerak,” tuturnya dalam keterangan resminya, (12/1).
Nadiem menjelaskan, melalui Program Guru Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bukan sebatas mau mengajari menjadi guru. Namun dapat menggerakkan guru untuk mengubah pola pikirnya guna selalu mengutamakan siswa dalam proses pembelajaran.
Menurutnya, semua guru yang baik tahu bahwa ada yang tidak beres dengan cara mengajar saat ini. ada yang salah dalam prosesnya. ”Insting guru itu sudah benar. Jadi tugas Kemdikbud adalah memerdekakan insting tersebut,” ungkapnya.
Karenanya dia berharap akan semakin banyak guru terlibat dalam program ini. Untuk angkatan pertama, jumlah peserta memang masih dibatasi, hanya 2.800 orang. Namun, dia memastikan kuota akan terus ditambah seiring dengan tingginya minat para guru.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril mengatakan,proses pembekalan angkatan pertama Program Guru Penggerak saat ini sudah berlangsung. Mereka akan menjalani pembekalan kompetensi Guru Penggerak selama sembilan bulan ke depan. ”Total aakan ada enam angkatan,” ujarnya.
Proses pembekalan ini menggunakan pendekatan andragogi dan blended learning (daring dan luring). Di mana, 70 persen kegiatan dilakukan dalam bentuk on the job learning (belajar di tempat kerja) di mana guru sebagai peserta PGP tetap bertugas mengajar dan menggerakkan komunitas di sekolah. Hal ini untuk mendukung hasil belajar yang implementatif berbasis lapangan nantinya.
Sementara, 20 persen kegiatan dirancang dalam bentuk kegiatan belajar bersama rekan sejawat dan 10 persen lainnya dilakukan dalam bentuk pembelajaran bersama narasumber, fasilitator, dan pendamping. Selama pelaksanaan program, guru akan dibimbing dan didampingi oleh instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik (pendamping).
Sebagai informasi pada tahap pertama, seleksi calon Guru Penggerak angkatan ketiga sedang berlangsung hingga 15 Maret 2021. Pada tahap pertama peserta akan melakukan pengisian biodata, pengisian esai, unggah dokumen dan tes bakat skolastik. Selanjutnya, pada tahap kedua yaitu pada 31 Mei - 10 Juli 2021 akan dilakukan seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Pengumuman hasil seleksi calon Guru Penggerak angkatan ketiga akan disampaikan pada 13 Agustus 2021.
Di sisi lain, Iwan turut menyinggung soal kasus guru honorer di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dia memastikan, Kemendikbud telah secara aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bone untuk menyelesaikan kasus guru honorer Hervina di SD Negeri 169 Sadar, Kabupaten Bone tersebut.
Sebagai informasi, Hervina yang telah 16 tahun menjadi guru honorer tiba-tiba dipecat setelah mengupload gaji bulanannya di media sosial. Padahal, tujuannya mengunggah gajinya sebesar Rp 700 ribu itu untuk mengeluh atau menyudutkan pihak terkait. Sayangnya itu ditanggapi berbeda oleh pihak terkait, sehingga langsung memecatnya tanpa diberi kesempatan klarifikasi.
Iwan mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kadisdik Bone untuk mencari solusi terbaik terkait kejadian ini. Pihaknya bersama dengan Kadisdik Kab. Bone berkomitmen mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengedepankan musyawarah dan solusi untuk kedua pihak. ”GTK Kemendikbud mendorong semua pihak termasuk kepala sekolah dan guru honorer bersangkutan untuk bermusyawarah terlebih dahulu,” ungkapnya.
Menurutnya, komunikasi antara Kepala SDN 169 Sadar dan Ibu Hervina akan dilanjutkan pada Senin (15/2). Dalam pertemuan tersebut akan dilakukan musyawarah, klarifikasi, dan mencari solusi terbaik.
”Kemendikbud akan terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan untuk memastikan kejadian ini terselesaikan dengan keputusan yang baik untuk semua pihak,” pungkasnya.
Kemendikbud sendiri sedang berusaha menyelesaikan masalah guru honorer ini. salah satunya, dengan membuka kuota satu juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi guru honorer segala usia. ”Mekanisme ASN PPPK dapat menjadi salah satu solusi untuk menghindari terjadinya kasus seperti ini,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, seleksi PPPK ini juga merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru dan kesejahteraan guru honorer, termasuk perlindungan kerja guru di berbagai daerah.
Menurut Iwan, PPPK dan PNS statusnya sama-sama aparatur sipil negara (ASN) berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Gaji dan tunjangan PPPK sama dengan PNS. Selain itu, pada manajemen PPPK, terdapat pasal pemutusan hubungan perjanjian kerja yang sudah diatur dan ada prosedurnya sehingga bisa memberikan perlindungan kerja kepada guru. ”Hal ini akan menjawab persoalan kesejahteraan guru honorer,” tegasnya. Karenanya, dia mengimbau seluruh Pemerintah Daerah untuk memastikan dan mengajukan usulan formasi kebutuhan guru PPPK segera. (mia)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!