Tahapan Pileg Dimulai Tahun Depan, Pemerintah-DPR Perlu Pikirkan Beban Petugas

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengatakan, secara prinsip, pihaknya harus menjalankan apapun isi undang-undang yang disepakati. Namun jika diberi ruang memberi masukan, KPU ingin agar pelaksanaan Pilkada tidak dilakukan di tahun 2024.

Ilham menjelaskan, salah satu hasil evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 lalu adalah tingginya beban petugas. Bahkan, ada ratusan petugas yang gugur akibat beratnya tugas yang diemban. Nah, jika desain tersebut dilanjutkan dan ditambah Pilkada dalam waktu berdekatan, maka beresiko. "Beban kerja KPPS perlu diperhatikan," ujarnya dalam diskusi, (12/2).

Selain beban teknis penyelenggaraan yang berat, lanjut dia, dari aspek kualitas juga rawan terjadi penurunan. Sebab, jika terlalu banyak pemilu dalam waktu berdekatan, penguasaan pemilih terhadap calon akan rendah.  

Dia khawatir, narasi publik hanya akan tersedot pada isu pemilihan presiden. Sementara isu lainnya, khususnya di daerah tidak mendapat porsi. "Padahal Penting juga masyarakat mengetahui calonnya seperti di pemilihan DPRD," imbuhnya.

 Namun jika pemerintah dan DPR tetap memutuskan menggelar Pilkada di 2024, lanjut dia, maka KPU akan menyiapkan sejumlah upaya efisiensi tahapan. "Penting menyederhanakan tahapan agar persiapan lebih baik," tuturnya. 

Sebab jika pemilu nasional digelar di April 2024, maka tahapannya akan dimulai 22 bulan sebelumnya atau jatuh pada Agustus 2022. Sementara tahapan Pilkada akan dimulai di tahun 2023. Tahapan yang beririsan dari segi waktu membutuhkan strategi efisiensi untuk meringankan kerja petugas. 

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja sepakat dengan ide pemisahan pemilu nasional dan Pilkada. Bagja menuturkan, meski penyelenggara wajib menjalankan tugasnya, namun dia berharap pembuat kebijakan tidak sewenang-wenang. "Negara harus memikirkan penyelenggara walaupun kami harus melaksanakan," ujarnya.

 Apalagi, lanjut dia, sudah ada putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait desain keserentakan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan pemilu 2019. Dalam putusannya, MK hanya mewajibkan keserentakan Pilpres dengan pemilihan DPD dan DPR RI. 

Sementara Pemilihan DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota boleh dilakukan terpisah atau diserentakkan bersama Pilkada. Bagja menilai, opsi yang diberikan MK sangat layak untuk dipertimbangkan sehingga beban penyelenggara tidak terlalu berat. 

"Kami berharap bisa dipisahkan. Ini juga amanat putusan MK. Ada Enam pilihan alternatif keserentakan dalam putusan MK," imbuhnya. 

Sementara itu, pembatalan revisi UU Pemilu secara mendadak memunculkan berbagai dugaan. Salah satunya terkait agenda untuk menyiapkan Gibran Rakabungming Raka sebagai calon Gubernur DKI 2024. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Luqman Hakim anggapan tersebut spekulatif dan mengada-ada. 

Namun, kata dia, namanya spekulasi atau menduga, siapapun dan apapun boleh saja. Karena Indonesia negeri bebas. "Tidak ada larangan siapapun untuk menduga-duga," terang Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB itu. 

Luqman mengatakan, keputusan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada, semata-mata karena pertimbangan situasi nasional yang membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengalami masalah serius.

 Partai koalisi pemerintah yang lain tentu memahami situasi itu, sehingga memberikan dukungan penuh agar agenda pemerintah berhasil. Diharapkan kesehatan dan ekonomi rakyat dapat dipulihkan kembali. Jadi, keputusan penghentian pembahasan RUU Pemilu sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu. 

Menurut dia, jika pun benar Gibran akan maju pada Pikada DKI Jakarta 2024, itu hak politik yang dilindungi konstitusi. Tentu Gibran dan Presiden Jokowi sendiri yang bisa menjawab kebenarannya soal itu. Partai koalisi pemerintah tidak pada posisi kepentingan seperti itu. 

PKB, kata Luqman, dan partai lain dalam koalisi pemerintahan juga mempunyai agenda sendiri terhadap Pilkada 2024, termasuk Pilgub DKI. PKB belum terlalu serius berpikir ke sana. Saat ini baru awal 2021, masih jauh menuju 2024. Meski demikian, di internal PKB tentu juga sudah ada ancang-ancang.

 Untuk Pilgub DKI Jakarta 2024, PKB sudah menyiapkan beberapa kader mumpuni. Diantaranya, Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI), Faisol Reza (Ketua Komisi VI DPR RI), Cucun Ahmad Syamrizal (Ketua FPKB DPR RI) dan Hasbiyallah Ilyas (Ketua DPW PKB DKI Jakarta). Dari luar unsur partai, PKB melirik artis Rafi Ahmad dan Agnes Monica untuk ditimang sebagai cagub DKI Jakarta 2024. (far/lum)