JAKARTA– Dualisme Partai Demokrat memasuki babak baru. Penentuan legalitas hukum partai berlogo Mercy itu kini ada di tangan pemerintah. Partai Demokrat kubu Moeldoko memastikan telah menyerahkan berkas-berkas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan HAM.
Darmizal, salah seorang pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko, membenarkan hal itu. ’’Kemarin (Senin, 15 Maret, Red) sudah diterima, sudah diserahkan,’’ jelas Darmizal ketika dikonfirmasi kemarin (16/3). Dokumen itu diterima Dirjen AHU Kemenkum HAM Cahyo R. Muzhar.
Namun, Darmizal belum mau membuka detail susunan kepengurusan hasil KLB. Darmizal meminta publik menunggu. Dia menjamin bahwa susunan tersebut akan dibuka dan disampaikan langsung oleh Moeldoko selaku Ketum. ’’Mohon bersabar, kita menunggu. Selesai dalam beberapa hari ini,’’ katanya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun tampak kembali muncul di depan publik. Kemarin dia menghadiri rapat kerja Komisi V DPR. Seusai rapat, dia menyatakan optimistis bahwa hasil KLB itu diterima pemerintah. ’’Dari sisi aturan perundangan yang berlaku, saya yakin dong. Kalau saya nggak yakin, nggak melakukan itu,’’ tegasnya.
Menkum HAM Yasonna H. Laoly membenarkan hal itu. Dia menegaskan bahwa Kemenkum HAM akan meneliti sebelum mengambil keputusan terkait dokumen KLB Deli Serdang. ’’Kita lihat dulu. Biasanya kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi. Tentu ada tenggat yang kita berikan,’’ jelas Yasonna.
Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan, sebagaimana Undang-Undang Partai Politik, Kemenkum HAM punya waktu tujuh hari untuk melakukan verifikasi dan pengesahan. Sementara itu, terkait AD/ART, pemerintah punya waktu 14 hari untuk mengesahkannya. ’’Melihat timeline secara aturan legal formal, akhir Maret ini sudah ada kepastian tentang nasib Demokrat,’’ ujar Umam.
Alumnus University of Queensland, Australia, itu menyatakan, ada kejanggalan dalam proses pendaftaran kubu Moeldoko di Kemenkum HAM. Pasalnya, sempat terjadi pencabutan surat keterangan adanya sengketa di internal partai. Atas dasar itu, Umam meminta pemerintah adil dan objektif. Keputusan Kemenkum HAM harus didasarkan pada verifikasi pemilik suara secara cermat dan sah, baik secara legal maupun politik.
’’Pemerintah juga harus klir dalam menetapkan AD/ART mana yang dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan Kemenkum HAM,’’ imbuhnya. Apalagi, Kemenkum HAM sudah mengesahkan AD/ART Kongres Demokrat 2020 menjadi lembaran negara. (deb/far/lum/c7/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!