Sudah Haid, Bukan Patokan Perempuan Siap Dinikahkan

Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Amany Lubis mengatakan tugas utama dalam menekan angka pernikahan di bawah umum atau di usia anak adalah memperbaiki paradigma masyarakat. ’’Yaitu paradigma masyarakat bahwa perempuan yang boleh menikah adalah perempuan yang sudah haid,’’ katanya di Jakarta (18/3).

Dia menegaskan haid itu adalah sebuah pengalaman biologis yang dialami perempuan. Haid, menurut Amany, tidak menjamin kondisi kedewasaan pada perempuan. Dia menuturkan perempuan yang sudah haid belum tentu sudah dewasa dan dapat bertanggung jawab atas keluarga.

’’Dewasa adalah yang sudah tahu hak dan kewajiban. Termasuk dalam berumah tangga,’’ katanya. Dia menjelaskan saat ini MUI sedang melakukan upaya pendewasaan usia perkawinan. MUI melakukan upaya itu melalui kaidah prinsip fiqih sesuai tuntunan Islam. Tujuannya adalah membentuk keluarga Indonesia yang bahagia, sakinah, mawaddah, warrahman, serta jauh dari resiko perceraian dan kemiskinan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga angkat bicara mengenai permasalahan yang masih jadi sorotan itu. Dia menyatakan, perkawinan anak di bawah usia 18 tahun merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan dan termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebab, setiap anak berhak merasakan kehidupan yang aman dan nyaman. Melewati masa tumbuh kembangnya dengan optimal dan mencapai potensinya yang maksimal. Juga terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan kasar lainnya. Intinya, diasuh dengan baik dan tidak dinikahkan saat masih usia anak-anak.

Isu tersebut masih jadi sorotan pemerintah. Pasalnya, sampai sekarang masih ada saja keluarga atau orang tua yang mengizinkan bahkan memaksa anaknya untuk menikah dini. Kondisi itu jelas akan berdampak pada keberlangsungan hidup sang anak dan keturunannya. Baik itu kesulitan dalam hal akses pendidikan, kualitas kesehatan, dan berpotensi mengalami tindak kekerasan. Serta, dapat menyebabkan kemiskinan antar generasi.

"Anak yang dilahirkan pun juga akan ikut terdampak. Karena data membuktikan anak stunting terlahir dari ibu yang masih berusia anak," tutur Bintang. Karena itu, tegas dia, perlu adanya pendewasaan usia yang lebih matang agar siap memasuki jenjang perkawinan. Salah satunya menyadari dengan tidak menikahkan anak saat masih berusia anak. Pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media diharapkan saling bersinergi untuk berkomitmen menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia.

Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya bimbingan atau konseling pranikah. Bahkan dia mendukung jika negara membuat regulasi pasangan siap dinikahkan setelah menjalani konseling pranikah. Menurutnya dalam setiap persoalan keluarga, khususnya sampai perceraian, pihak perempuan dan anak-anak kerap dirugikan. Untuk itu perlu memperkuat ketahanan keluarga dari ancaman perceraian. (wan/shf)