JAKARTA– Tingkat kepermisifan atau keterbukaan generasi muda terhadap isu radikalisme lebih tinggi daripada masyarakat umum. Hal itu menjadi salah satu isu yang terpotret dalam survei Indikator Politik Indonesia terkait suara anak muda perihal isu sosial politik bangsa. Survei tersebut dilakukan pada 4 hingga 10 Maret 2021. Sampelnya adalah masyarakat pada rentang usia 17 hingga 21 tahun yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan basis demografinya.
Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyatakan, keresahan generasi muda terhadap radikalisme sebetulnya masih tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan masyarakat umum, angkanya lebih rendah. Kesimpulan itu didapat dari sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam survei melalui sambungan telepon tersebut.
Soal tingkat mendesak atau tidaknya radikalisme, misalnya, hanya 49,4 persen yang menilai mendesak ditangani. Dalam survei sebelumnya yang menyasar masyarakat umum atau lintas generasi, angkanya mencapai 58,3 persen. ”Dibanding populasi umum, urgensi (penanganan) radikalisme lebih kuat di masyarakat umum,” ujarnya dalam rilis survei (21/3).
Pada pertanyaan lain, tingkat kepermisifan juga tak jauh beda. Hanya 41,6 persen generasi muda yang menilai radikalisme harus menjadi perhatian serius karena mengancam. Angka itu lagi-lagi lebih rendah daripada masyarakat umum yang mencapai 56,3 persen.
Di sisi lain, dari aspek religi-kultural, survei Indikator mencatat bahwa anak muda cenderung toleran. Mayoritas tidak keberatan jika nonmuslim mengadakan acara keagamaan dan membangun tempat ibadah di sekitar mereka. Angkanya di atas 60 persen. Hal itu, kata Burhanuddin, merupakan sinyal positif. ”Anak muda jauh lebih toleran. Orang tua perlu belajar dari anak muda,” tutur penulis buku Kuasa Uang tersebut.
Namun, dalam isu politik, angka toleransinya masih rendah. Dalam hal dipimpin presiden nonmuslim, misalnya, angka yang keberatan relatif masih tinggi. Yakni 39 persen keberatan, 27 persen tidak keberatan, sisanya mengaku tergantung calon dan tidak menjawab. ”Cenderung intoleran dari aspek politik,” imbuhnya.
Menanggapi hasil survei itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya sudah memprediksi permisifnya generasi muda terhadap isu radikalisme. Dia mengakui, angka yang toleran terhadap radikalisme masih tinggi. Bahkan, dari survei Indikator, ada 7 persen yang menilai persoalan itu tidak mendesak sama sekali. ”Kalau kita kalikan dengan jumlah populasinya itu kan tinggi sekali,” ujarnya.
Tingginya angka kepermisifan terhadap isu radikalisme, lanjut Yaqut, tak lepas dari kebiasaan generasi muda yang dekat dengan media sosial (medsos). Berdasar laporan yang dia terima dari mantan terpidana terorisme, medsos menjadi salah satu medium untuk menyebarkan paham-paham radikal. ”Mereka (mengaku, Red) menjadi radikal itu karena berinteraksi dengan orang yang sama-sama terpapar radikalisme melalui media sosial,” ungkapnya. Dia menilai medsos sangat rentan. Sebab, informasi keagamaan yang disampaikan cenderung tidak utuh.
Hasil survei itu, kata Yaqut, akan menjadi masukan bagi lembaganya. Ke depan, dia menilai upaya-upaya deradikalisasi perlu diintensifkan di medsos. ”Kebijakan keagamaan terkait perilaku radikal seharusnya diarahkan pada transformasi digital,” tuturnya. (far/c9/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!