JAKARTA- Polemik terkait definisi jeda lima tahun bagi calon kepala daerah eks terpidana korupsi akhirnya berakhir. Dalam putusan kemarin (22/3) malam, Mahkamah Konstitusi (MK) memberi kepastian dengan membatalkan Yusak Yaluwo sebagai bupati terpilih Kabupaten Boven Digoel. Yusak dinilai belum menyelesaikan masa jeda lima tahun sebagai mantan terpidana kasus korupsi.
Sebelumnya, KPU dan Bawaslu berbeda pendapat terkait definisi itu. KPU memandang, masa jeda harus dihitung sejak yang bersangkutan bebas murni dan tidak menjalani masa percobaan. Sementara Bawaslu berpendapat, masa jeda terhitung sejak seseorang keluar dari penjara. Akibat perbedaan itu, Bawaslu mengembalikan status Yusak sebagai pasangan calon setelah sempat dibatalkan oleh KPU.
Namun dalam pertimbangannya, MK menilai keputusan Bawaslu itu tidak tepat. Dalam penafsiran MK, yang dimaksud masa jeda lima tahun berarti sudah menyelesaikan secara penuh sesuai amar putusan pengadilan. “Melalui putusan ini pula, Mahkamah perlu menegaskan,” ujar hakim MK Wahiduddin Adams. Putusan MK, kata Wahiduddin, bisa menjadi dasar jika ada kasus serupa ke depannya.
Dengan demikian, lanjut dia, Yusak baru bisa disebut selesai menjalani masa hukuman pada 26 Januari 2017. Berbeda dengan penafsiran Bawaslu yang menyebut 7 Agustus 2014. Dengan demikian, jeda lima tahun bagi Yusak baru tuntas pada tahun 26 Januari 2022.
Dengan pertimbangan itu, MK juga memutuskan bahwa Pilkada di Boven Digoel harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara penuh. Sebab dalam prosesnya telah terjadi pelanggaran dalam masa pencalonan. “Dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan paslon nomor empat (Yusak, Red),” tuturnya.
Sementara itu, Putusan di Boven Digoel merupakan satu dari 13 putusan yang dibacakan MK kemarin. Dalam perkara lainnya, MK memutuskan pelaksanaan PSU di sembilan daerah lain. Yakni Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu, Penukal Abab Lematang Ilir , Halmahera Utara, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Mandailing Natal, Kota Banjarmasin, dan Provinsi Jambi.
Cakupan PSU di masing-masing daerah cukup beragam. Di Labuhanbatu Selatan misalnya, MK memerintahkan PSU pada 16 TPS di dua kecamatan, Halmahera Utara empat TPS di tiga kecamatan, dan Labuhanbatu ada 9 TPS di empat kecamatan.
Sementara di Penukal Abab Lematang Ilir, MK memutuskan PSU pada empat TPS di dua Kecamatan, Halmahera Utarar empat TPS di tiga kecamatan, Rokan Hulu 25 TPS di satu kecamatan, Mandailing Natal tiga TPS di dua kecamatan, dan Indragiri Hulu satu TPS di Kecamatan Batang Gangsal. Kemudian PSU Kota Banjarmasin di 80 TPS tiga Kelurahan.
Adapun di Pilgub Jambi, MK memutus coblosan ulang pada 88 TPS di lima kabupaten. Yakni Muaro Jambi (59 TPS), Kerinci (7 TPS), Batanghari (7 TPS), Tanjung Jabung Timur (14 TPS) dan Kota Sungai Penuh (1 TPS).
Dengan penambahan sepuluh daerah, total ada 16 daerah yang harus menjalani PSU. Sebelumnya, ada enam daerah yang diputus PSU pada Kamis dan Jumat pekan lalu. (far/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!