Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jelaskan Pasal Digitalisasi Sertifikat Tanah

Sofyan menjelaskan bahwa informasi yang beredar di masyarakat tersebut keliru. Pasal yang dikutip dari Permen ATR/BPN 1/2021, tepatnya pasal 16 ayat (3), disalahartikan. ”Ini gara-gara pasal 16 dikutip di luar konteks yang menyebabkan seolah-olah (sertifikat akan diambil negara, Red),” jelasnya.

Sofyan meluruskan bahwa upaya digitalisasi sertifikat fisik menjadi sertifikat elektronik itu hanya untuk memindahkan data. Ketika dilakukan digitalisasi data, buku tanah dan sertifikat fisik akan diminta untuk diinput. Setelah itu dokumen-dokumen fisik tersebut akan distempel sebagai tanda telah dicatat secara digital. Dokumen itu bisa dikembalikan ke pemilik.

”Kalau mau dikembalikan, bisa kita kembalikan supaya masyarakat yakin tidak ada perubahan,” lanjut Sofyan. Namun, dokumen fisik itu hanya berfungsi sebagai bukti pegangan masyarakat. Tidak berlaku lagi seperti sebelumnya. Sofyan mengibaratkan dokumen fisik yang sudah di-scan seperti paspor yang sudah digunting.

Sofyan menambahkan, jika masih meragukan validitas dokumen elektronik tersebut, masyarakat bisa membandingkannya dengan dokumen fisik yang dikembalikan tadi. Kendati demikian, anggota Komisi II DPR tetap memberikan kritik terhadap pengesahan permen itu. Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang merasa komisi II tidak diberi tahu atau diajak dalam pembahasannya.

Legislator PDIP tersebut juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur dan SDM terkait digitalisasi. Dia menilai Kementerian ATR/BPN belum menjamin keamanan sibernya. Sebab, data-data elektronik bisa juga dengan mudah disalahgunakan atau diubah. ”Justru, menurut saya, permen ini akan menimbulkan sengketa-sengketa di bawah. Bisa saja sertifikat elektronik itu ganda, kan bisa di-hack,” tuturnya. (deb/c9/bay)