Persiapan Gelar Coblosan Ulang, KPU Rekrut Lagi Petugas Ad Hoc

Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan jajaran provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak PSU. Karena jumlah coblosan ulang setiap daerah berbeda, persiapannya juga disesuaikan. ’’Persiapan masing-masing daerah disesuaikan dengan putusan MK. Termasuk jumlah TPS, kebutuhan anggaran,’’ ujarnya kepada Jawa Pos (24/3).

Raka menjelaskan, untuk daerah yang angka PSU-nya tidak masif, kebutuhan anggaran relatif lebih murah. Sebab, penyelenggara tidak perlu merekrut banyak petugas ad hoc. Hanya cukup merekrut petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara).

Sementara itu, bagi daerah dengan PSU di banyak kecamatan hingga satu kabupaten, kebutuhan jajaran ad hoc lebih masif. ’’Jika seluruh kabupaten, maka perlu dipersiapkan mulai dari KPPS, PPS (panitia pemungutan suara desa/kelurahan), hingga PPK (panitia pemilihan kecamatan),’’ imbuhnya.

Lantas, apakah dana yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan yang besar? Raka menyebut KPU saat ini masih menghitung kebutuhan dan mengecek ketersediaan dana. ’’Apakah perlu penambahan atau tidak akan menyesuaikan dengan ketersediaan,’’ kata pria asal Bali itu. Jika ada kekurangan, penambahannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). ’’Prinsipnya, anggaran tahapan pilkada bersumber dari NPDH (naskah perjanjian hibah daerah),’’ ucapnya.

Persiapan serupa dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, pihaknya juga tengah mengalkulasi kebutuhan anggaran. Jika masih ada sisa, dana tersebut yang digunakan untuk pengawasan PSU. ’’Kita akan inventarisasi dulu,’’ kata pria asal Pekalongan tersebut. Jika sudah ada kepastian jadwal PSU dari KPU, pihaknya bisa mempersiapkan rekrutmen pengawas ad hoc.

Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin meminta jajaran untuk memperketat pengawasan. Hal itu dilakukan untuk memastikan pelanggaran di TPS maupun tingkat di atasnya tidak lagi terjadi. ’’Kita harus siap dalam koordinasi bersama KPU,’’ ujarnya. Selain itu, Afif menegaskan, protokol kesehatan (prokes) harus tetap menjadi perhatian dalam PSU. Sebab, penularan Covid-19 masih banyak terjadi. (far/c17/bay)