Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada sampai saat ini belum menemui kendala. Kebutuhan anggaran bagi penyelenggara juga terjamin. Hal itu terjadi setelah pemerintah daerah (pemda) di 16 daerah yang menggelar PSU sudah menyatakan kesiapannya.
Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto menyatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan pemda. Dalam rapat itu Kemendagri sudah memberikan arahan. ”Sudah kami rapatkan. Agar pemda mempersiapkan anggarannya,” ujarnya kepada Jawa Pos (26/3).
Ardian menjelaskan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Pilkada, kebutuhan anggaran menjadi kewenangan pemda. Saat muncul PSU, mau tidak mau pemda wajib menanggung kebutuhan. ”Harus dianggarkan, tidak bisa tidak dianggarkan,” imbuhnya. Bagi yang tidak sempat mengalokasikan dalam APBD 2021, pemda bisa melakukan realokasi.
Namun, lanjut Ardian, untuk besarannya, pemda harus berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu setempat. Apabila anggaran hibah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2020 masih tersisa, itu dapat dimanfaatkan. ”Dalam melakukan penambahan anggaran, harus memperhatikan sisa hibah sebelumnya,” tutur dia. Sebaliknya, jika cukup, tidak perlu dilakukan penambahan anggaran.
Lantas, bagaimana jika ruang fiskal yang tersedia terbatas? Apalagi, daerah seperti Nabire dan Boven Digoel harus menggelar coblosan ulang di seluruh TPS sekabupaten. Biayanya tentu tidak sedikit. Ardian mengungkapkan, dari hasil koordinasi, dua pemda tersebut juga sudah menyatakan komitmennya. ”Sementara mereka laporkan masih sanggup untuk anggarkan,” ujarnya.
Terpisah, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo meminta KPU segera mengeluarkan jadwal tahapan PSU pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jadwal itu dibutuhkan Bawaslu agar segera menyiapkan kerja-kerja pengawasan di beberapa daerah. ”Selain itu, agar nanti saat pelaksanaan pengawasan tidak ada penafsiran. Jika ada yang melakukan pelanggaran pada masa tahapan, bisa kami proses,” tuturnya dalam diskusi kemarin.
Dewi menambahkan, jadwal yang dirilis KPU akan berkaitan langsung dengan fungsi pengawasan dan penanganan pelanggaran. Saat tahapan berjalan, pengawasan secara otomatis berlangsung. ”Kita akan bangun persepsi yang sama,” ucapnya.
Anggota KPU Hasyim Asyari menerangkan, saat ini pihaknya belum bisa mengeluarkan jadwal tahapan PSU. Sebab, jadwalnya masih dibuat KPU provinsi dan kabupaten/kota yang menggelar PSU. Nanti jadwal itu akan disetorkan dan ditetapkan KPU RI. ”Saat ini (jadwal PSU, Red) sedang dirumuskan jajaran kami. Jika sudah selesai semua, nanti akan kami rilis jadwalnya,” jelas dia. (far/c9/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!