Agar Larangan Mudik Bisa Efektif, Terbitkan Perpres, Hentikan Aktivitas Terminal, Bandara dan Pelabuhan

Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengungkapkan, salah satu cara agar larangan mudik berjalan efektif adalah menerbitkan Peraturan Presiden. Dengan aturan tersebut, semua KL bisa bekerja sinergis dan maksimal. ”Selain itu, untuk keberlangsungan usahanya, bisnis transportasi umum darat wajib mendapatkan bantuan subsidi seperti halnya moda udara, laut dan kereta,” jelas Djoko (28/3).

Selaih itu, agar efektif, pelarangan mudik tidak boleh terlalu banyak memuat pengecualian. Hal ini penting karena belajar dari pelarangan mudik tahun 2020, banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk mengakali larangan mudik. Kemudian munculnya tren-tren yang tidak diinginkan seperti angkutan umum ber pelat hitam serta pengangkutan orang dengan truk-truk.

Adanya pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik lebaran kata Djoko telah terbukti menimbulkan banyak penafsiran dan penyimpangan. ”Berpotensi terjadinya pungutan liar. Surat keterangan dapat dijadikan lahan subur pendapatan tidak resmi,” jelasnya. 

Jika pemerintah mau serius melarang, kata Djoko, caranya mudah yakni dengan menghentikan semua operasional transportasi di bandara, terminal penumpang, stasiun kereta dan pelabuhan pada rentang waktu pelarangan mudik yakni tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Seperti tahun 2020 dimana operasional KA jarak jauh, kapal laut dan penerbangan domestik dan internasional,  berhenti operasi mulai 25 April hingga 9 Mei (selama 15 hari).

”Tidak perlu ada pengecualian, sehingga hasilnya akan lebih terasa manfaatnya. Perlu dipertimbangkan menggunakan frasa melarang, namun nanti masih banyak pengecualian yang dilakukan,” jelas Djoko. 

Bercermin pada libur panjang sebelumnya dan libur lebaran tahun lalu, Djoko merasa bahwa pemerintah bakal mengulang kesalahan masa lalu. Apalagi jika tidak dilakukan evaluasi menyeluruh. Polri yang memiliki wewenang di jalan raya tidak mampu melarang sepenuhnya mobilitas kendaraan. Masyarakat punya cara mengakali dengan berbagai macam.

Rencana operasi di lapangan kata Djoko harus diperbaiki. Tidak seperti tahun lalu hanya mampu menghalau kendaraan roda empat ke atas. Sementara sepeda motor dapat melengang sampai tujuan, karena banyak jalan pilihan yang dapat dilalui. Keterbatasan anggaran dan apparat Polri menjadi kendala.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan subsidi bagi pengusaha transportasi darat yang sangat merasakan dampak kebijakan larangan mudik lebaran. Tahun lalu, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diusulkan Organda tidak ditanggapi serius oleh pemerintah. Adanya bantuan ke pengemudi transportasi umum selama tiga bulan, kenyataannya tidak tersalurkan tepat sasaran. Pengemudi ojek justru ikut mendapatkan bantuan itu. Tidak ada kordinasi dengan Organda setempat. ”Ini menjadi masalah karena tidak ada satupun instansi pemerintah memiliki data pengemudi transportasi umum yang benar,” jelas Djoko 

Dampak lain yang diperkirakan, seperti angkutan umum pelat hitam akan semakin marak. Kendaraan truk diakali dapat digunakan mengangkut orang. Bisnis PO Bus resmi makin terpuruk setelah tahun lalu juga mengalami masa suram. Pendapatan akan berkurang dan menurun drastis. Mudik menggunakan sepeda motor masih mungkin dapat dilakukan. Karena jalan alternatif cukup banyak dan sulit dipantau.

Sementara itu, DPR mengapresiasi kebijakan pemerintah melarang mudik pada Lebaran tahun ini. Namun, mereka mengingatkan bahwa pemerintah juga harus konsisten dan tegas dalam penerapannya. Jika tidak, maka kejadian pada 2020 bisa terulang di mana masyarakat berbondong-bondong pulang kampung sebelum pelarangan ketat berlaku.

Anggota Komisi V DPR Lasmi Indaryani menegaskan, masyarakat harus diarahkan dengan aturan yang tegas dan konsisten antara satu lembaga dengan lembaga pemerintah lainnya. Sebab, masih ada kemungkinan regulasi antar kementerian berbeda dan tidak segaris perihal larangan mudik. "Semua jajaran harus satu bahasa dan tindakan," tegas Lasmi.

Dia menambahkan, kebijakan yang terkait dengan larangan harus diberlakukan untuk semua moda transportasi. Misalnya aturan antara moda kereta api, pesawat, kapal laut, dan bus harus sama satu sama lain. Tidak seperti tahun lalu di mana pengawasan terhadap bus dan kendaraan jalur darat lebih longgar ketimbang moda transportasi laut dan udara.

Jika tidak, maka tujuan larangan mudik bakal berakhir sama seperti tahun lalu. "Menurut saya, kunci keberhasilan larangan mudik adalah regulasi yang jelas dan tegas serta penerapan di lapangan yang konsisten dan adil," katanya.

Di sisi lain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN-RB) menuntut para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Khususnya, menaati kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran tahun ini. Termasuk mengingatkan keluarga besar dan lingkungan sekitarnya.

"Sebaiknya lebaran di rumah saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo. Itu semua dilakukan demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Dia juga mengimbau agar ASN tidak bepergian ke tempat wisata di masa libur lebaran nanti. Atau lokasi lainnya yang berpotensi menimbulkan keramaian.

Jika ada kedapatan melanggar, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi terkait wajib memberikan sanksi. "Saksi disiplin wajib diberikan kepada ASN maupun keluarganya yang nekad mudik," tegas Tjahjo. Dia mengaku belum bisa memberikan penjelasan yang mendetail mengenai tindak lanjut dari aturan mudik lebaran. Namun, dia memastikan surat edaran resmi dari pihaknya untuk para ASN bakal keluar hari ini.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah menyoroti kebijakan larangan mudik lebaran 2021 yang baru diumumkan pemerintah. ’’Masyarakat pasti mendukung,’’ katanya. Dengan catatan ketentuan tersebut harus bijak. Kemudian konsisten, tidak diskriminasi, dan yang paling penting tidak berubah-ubah. Selain itu juga harus sinkron lintas sektor atau kementerian.

Lina mengatakan seharusnya kebijalan larangan mudik tidak cukup disampaikan secara garis besar saja. Tetapi juga harus segera disusun panduan teknis atau detail aturannya. Dia juga berpesan supaya dalam menyusun panduan teknis itu, pemerintah mempelajari kesalahan-kesalahan atau kelemahan larangan mudik tahun lalu.

’’Prinsipnya kalau tidak boleh mudik itu harus tegas bagaimana dan siapa yang mengawalnya,’’ katanya. Apakah nanti akan dilakukan pemeriksaan di titik-titik krusial akses keluar Jakarta dan sekitarnya atau kota-kota besar lainnya. Pemerintah harus belajar dari tahun lalu. Sebab tahun lalu banyak pemudik lewat jalan tikus. Ada juga yang menggunakan kendaraan mewah, mobil ambulan, bahkan mobil untuk mudik diangkut truk untuk melewati pos pantau.

Kemudian dia menegaskan kebijakan harus konsisten dan tegas. ’’Jangan seperti tahun lalu. Mudik dilarang tapi pulang kampung boleh,’’ paparnya. Larangan mudik nanti apakah juga sekaligus melarang masyarakat di kota-kota besar ke daerah untuk berwisata. Misalnya orang Jakarta dan sekitarnya rame-rame ke Bogor untuk berwisata karena tidak bisa mudik.

Dia tidak ingin kebijakan larangan mudik itu pilih kasih. Misalnya orang kaya boleh rekreasi kemanapun saat lebaran. Dengan alasan pemerintah saat ini sedang berupaya menghidupkan kembali pariwisata. Sementara orang tertentu tetap dilarang mudik. Padahal wisata dan mudik sama-sama mobilisasi massa.

Kemudian dia menegaskan jangan sampai ada kebijakan yang dadakan. Misalnya di tengah puasa nanti, muncul kebijakan larangan mudik hanya untuk PNS, TNI, Polri dan pegawai BUMn saja. Sementara masyarakat umum boleh. Tetapi pada saat itu waktu lebaran sudah mepet, tiket transportasi umum terbatas dan relative sudah mahal. (tau/idr/deb/shf/wan)