TANA PASER – Usai dilantik para pegawai negeri sipil (PNS) di jabatan fungsional (jabfung) beberapa hari lalu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Paser Katsul Wijaya mengingatkan bahwa seluruh PNS harus siap ditempatkan di posisi apa pun. Baik struktural maupun fungsional. Termasuk kekurangan jabfung yang saat ini masih terdapat di Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Katsul menegaskan, seluruh PNS harus siap ditugaskan kapan pun dan di posisi apa pun. “Kami akan menunjuk langsung PNS di posisi tersebut. Karena ini sangat penting untuk memperlancar urusan lelang pekerjaan,” kata Katsul, Minggu (28/3).
Wakil Bupati Paser Syarifah Masitah Assegaf yang mengetahui kondisi ini juga merespons langsung. Bahwa posisi tersebut harus segera diisi. Menurut dia, jangan sampai program pembangunan pemerintah terhambat karena tidak ada jabfung urusan lelang.
“Siapa pun harus siap ditempatkan di posisi fungsional. Termasuk jabfung lelang barang dan jasa,” tutur Masitah. Diketahui, dari informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Paser, belum ada PNS fungsional yang memenuhi persyaratan menjadi Tim Pokja Lelang Jabfung di UKPBJ. Sebab, selain PNS fungsional, mereka harus melalui beberapa uji kompetensi. Namun, saat diminta mengikuti uji kompetensi tersebut, mayoritas enggan berjuang agar lulus sertifikasi pejabat lelang.
Banyak PNS yang enggan jabfung di UKPBJ lantaran risiko dan beban pekerjaan yang tidak sebanding dengan tunjangan kinerja (tukin) yang diterima meski di 2021 mendatang, BKPSDM sudah mengusulkan kenaikan untuk tukin di UKPBJ. Yaitu untuk jabfung tingkat muda setara tukin atau insentif eselon IV, jabfung madya setara eselon III, dan utama setara eselon II.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa, menginstruksikan pemerintah daerah wajib memiliki tenaga jabfung fungsional khusus di UKPBJ. Batas tersebut mulanya hingga akhir 2020 sudah ada. Jika tidak ada, pemerintah daerah tidak bisa melelang kegiatan proyek di UKPBJ ini dan meminjam tenaga jabfung dari daerah lain. Namun, aturan ini dilonggarkan kembali sampai batas akhir 2021. (jib/rdh/k16)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!