JAKARTA– Pembacaan putusan gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK diprediksi tidak akan lama lagi. Koalisi masyarakat sipil berharap berbagai persoalan yang muncul di tubuh KPK bisa menjadi pertimbangan MK dalam memutus perkara.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, sejumlah kasus yang belakangan muncul menunjukkan revisi UU KPK yang digadang-gadang pemerintah dan DPR tidak efektif. Misalnya pembentukan dewan pengawas (dewas) yang awalnya bertujuan meningkatkan integritas jajaran di KPK.
Namun, situasi internal KPK justru bermasalah. Muncul sejumlah kasus yang dipicu dari dalam, yang justru mencoreng nama KPK. Contohnya pencurian emas barang bukti kasus korupsi oleh oknum pegawai KPK. Lalu yang terbaru, adanya dugaan suap yang dilakukan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial terhadap penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju demi mengondisikan penghentian kasus.
”Setelah dibentuknya dewas yang digadang-gadang katanya membuat KPK berintegritas, ternyata justru ada persoalan ini,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Jelang Putusan Uji Materi (23/4).
Sejak awal masyarakat sipil sudah menyoroti keberadaan Dewas KPK yang berpotensi menghambat penanganan perkara. Namun, pemerintah dan DPR bergeming. Eksekutif dan legislatif bersikukuh dengan pilihan revisinya. ”Kasus ini membantah dalil RUU KPK untuk membuatnya berintegritas,” cetus Asfinawati. Sebaliknya, keberadaan dewas sedikit banyak memengaruhi performa KPK yang terlihat menurun dalam hal penindakan.
Asfinawati khawatir terungkapnya kasus suap Robin hanya permukaan. Sementara praktik jual beli perkara yang sebenarnya jauh lebih besar.
Ahli hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti menambahkan, buah revisi UU KPK lainnya yang menimbulkan polemik adalah wewenang terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Tak tanggung-tanggung, KPK menerbitkan SP3 kali pertama dalam kasus kelas kakap, yakni kasus BLBI Sjamsul Nursalim dan istrinya.
”Bisa jadi akan ada SP3 berikutnya. Salah satu kuncinya kenapa SP3 bisa dikeluarkan karena revisi UU KPK,” ujarnya. Dia menilai kewenangan SP3 membuka ruang lain untuk jual beli perkara. Terlebih jika tidak ada integritas di level penyidik. Padahal, tanpa kewenangan SP3, KPK cukup kuat. Hal itu membuat penyidik sangat hati-hati dan tidak asal-asalan dalam menangani perkara.
Bivitri juga menyoroti norma tentang izin penggeledahan melalui dewas. Dia menilai mekanisme tersebut hanya memperpanjang proses penyidikan. Artinya, potensi kehilangan momen sangat mungkin terjadi. Seperti kasus hilangnya truk berisi alat bukti dalam kasus suap pajak. ”Jadi bukan hanya soal waktu, tapi ada kebocoran-kebocoran yang mungkin timbul,” ujar dia.
Sebelumnya Juru Bicara MK Fajar Laksono menyatakan, sembilan hakim MK tengah melanjutkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) terkait perkara gugatan UU KPK. Dia menyebutkan, uji materi UU KPK akan diputus dalam waktu yang tidak terlalu lama. (far/c9/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!