JAKARTA– Kedatangan ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Indonesia baru-baru ini terus mendapat kecaman. Apalagi, bertepatan dengan kebijakan larangan mudik di dalam negeri. Ketegasan pemerintah pun dipertanyakan.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, kedatangan para TKA ini telah mencederai hati para buruh yang terpaksa tidak mudik. Belum lagi, mereka yang belum menerima tunjangan hari raya (THR) dan ter-PHK akibat pandemi Covid-19. ”Ini adalah sebuah ironi yang menyakitkan dan mencederai rasa keadilan. Apalagi terjadi di saat jutaan pemudik yang menggunakan motor, bisa dipastikan mereka adalah buruh dihadang di perbatasan-perbatasan kota,” ungkapnya, (18/5).
Ia menegaskan, KSPI dan buruh Indonesia menolak masuknya TKA asal Tiongkok yang bisa jadi unskill workers atau buruh kasar tersebut. Ia menilai, para TKA ini seolah kebal hukum akibat berlakunya UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Khususnya aturan yang mengatur bahwa buruh kasar masuk ke Indonesia tidak perlu lagi izin tertulis dari menteri ketenagakerjaan. Hal ini tentu bisa berakibat fatal karena mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal. Padahal saat ini, rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan, karena banyak yang ter-PHK akibat pandemi.
”Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja. Tapi saat ini cukup si perusahaan pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut (RPTKA),” keluhanya.
Terpisah, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadhly Harahap menjelaskan, sampai saat ini kebijakan proses pelayanan untuk permohonan baru penggunaan TKA masih sama. Yakni dihentikan sementara. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Upaya Pencegahan masuknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Namun, hal ini dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan obyek vital strategis/nasional. Itu pun harus berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian/lembaga terkait sepanjang mengikuti ketentuan protokol kesehatan.
”Pemerintah tetap berjuang melawan Pandemi Covid-19. Namun ekonomi tetap berjalan lewat proyek-proyek strategis nasional, selama membawa kemanfaatan yang luas,” katanya.
Menurut dia, proyek tersebut pun hanya melibatkan sedikit TKA untuk proses alih teknologi. Lebih banyak keterserapan pekerja domestik. Selain itu, TKA didatangkan investor sesuai izin serta ketentuan/prosedur protokol kesehatan.
Selain itu, Chairul memastikan pemerintah tetap melakukan pengendalian terhadap penggunaan TKA di Indonesia. Salah satu bentuk pengendaliannya adalah penggunaan TKA tetap mengacu pada jabatan tertentu yang dapat diduduki TKA serta kewajiban lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta dibatasi waktu tertentu.
”Jumlah TKA dipastikan tidak akan melebihi pekerja Indonesia dalam suatu perusahaan. Pemerintah dalam memberikan izin penggunaan TKA tetap memperhatikan penggunaan tenaga kerja lokal,”paparnya.
Keberadaan dan kebutuhan TKA di Indonesia saat ini, kata Chairul, sebagian besar diperlukan dalam rangka investasi penanaman modal asing untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Serta, percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Itu pun akan dilakukan pengawasan untuk memastikan para TKA yang bisa bekerja di Indonesia hanya pekerja asing yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan. Mereka juga wajib memenuhi persyaratan dan proses perizinan yang berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan. (mia)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
