Jalur hukum ditempuh untuk menyelesaikan polemik alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Rabu (2/6), perwakilan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) mengajukan gugatan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
PASAL-pasal terkait alih status kepegawaian di Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diuji. Hotman Tambunan, perwakilan pegawai, menuturkan, ada dua pasal di UU Nomor 19/2019 tentang KPK yang dimohonkan ke MK untuk diuji.
Yakni, Pasal 69B Ayat (1) yang mengatur ketentuan tentang alih status penyelidik dan penyidik KPK yang belum berstatus ASN dapat diangkat sebagai ASN. Serta, Pasal 69C yang mengatur ketentuan jangka proses waktu alih status selama 2 tahun sejak UU KPK mulai berlaku.
Dua pasal itu diuji terhadap Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian, Pasal 28D Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Juga, pasal 28D ayat (2) yang mengatur setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Dua pasal di UU KPK itu juga diuji terhadap Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. “Yang mengajukan permohonan (uji materi) ada sembilan orang,” kata Hotman. Selain Hotman, pemohon lainnya adalah Harun Al Rasyid, Rasamala Aritonang, Novariza, Faisal, Lakso Adinito, Andre Dedy Nainggolan, Benydictus Siumlala Martin Sumarno, dan Tri Artining Putri.
Di sisi lain, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus melanjutkan pemeriksaan secara maraton atas dugaan pelanggaran dalam TWK. Sejumlah pegawai KPK kembali dihadirkan untuk mendalami laporan dan pengaduan dari 75 perwakilan pegawai KPK.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyatakan, kemarin tim yang dia pimpin memeriksa delapan pegawai KPK. “Pendalaman soal pelaksanaan dan background kerja,” ungkap Anam. Pemeriksaan dilaksanakan mulai sekitar pukul 10.00 WIB.
Menurut Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, pemeriksaan tersebut penting untuk mengurai peristiwa yang terjadi. “Pendalaman keterangan itu juga bertujuan menggali karakteristik dan dinamika pola kerja dan hubungannya dengan TWK,” jelasnya.
Sampai kemarin, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pimpinan KPK memang belum dilakukan. Namun, Komnas HAM memastikan sudah menyiapkan jadwal untuk memanggil mereka.
Dua hari lalu, KPK telah melantik dan mengambil sumpah jabatan pegawai yang memenuhi syarat menjadi ASN. Total ada 1.271 pegawai yang dilantik secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).
Setelah pelantikan, Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan pegawai yang hadir secara fisik mengikuti acara pelantikan sebanyak 85 orang. Di antaranya pemangku jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya (Eselon 1). Yakni, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Cahya Hardianto Harefa serta Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan.
Berikutnya 10 pemangku JPT pratama sebanyak 10 orang. Kemudian 13 orang pemangku jabatan administrator dan 1.246 pemangku jabatan fungsional dan pelaksana. “Hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom sebanyak 820 pegawai,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung KPK.
Firli menegaskan, pengalihan itu merupakan amanat UU Nomor 19/2019 tentang KPK yang harus dilaksanakan. Dia menyebut, dalam Pasal 1 Angka 6 UU itu menyatakan bahwa pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.
Terkait nasib 51 pegawai yang dipecat, Firli menegaskan, itu masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Sementara 24 pegawai yang masih bisa dibina, Firli menyebut, solusi telah dibahas bersama dengan pihak-pihak terkait. “Saya katakan tidak ada upaya menyingkirkan siapa pun,” ungkapnya.
KEJAR HARUN MASIKU
Sementara itu, KPK kemarin mengumumkan perkembangan pencarian Harun Masiku, tersangka suap terhadap komisioner KPU yang buron sejak Januari 2020. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia agar dapat diterbitkan red notice. “Upaya ini dilakukan agar HM (Harun Masiku, Red) segera ditemukan,” kata Ali.
Ali menambahkan, surat ke NCB Interpol itu dikirim pada Senin (31/5). Terkait posisi Harun, Ali belum bisa memaparkan lebih jauh. Namun, menurut informasi yang dihimpun Jawa Pos, Harun sempat terdeteksi di sejumlah tempat. Salah satunya, Bintaro. Harun juga sempat diketahui pergi ke luar negeri, yakni ke Malaysia dan Filipina. “Informasinya habis Lebaran dia (Harun) kembali ke Indonesia,” kata sumber Jawa Pos di internal KPK.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menambahkan, pencarian Harun terus dilakukan berkerja sama dengan organisasi lain. “Kami pasti terus lakukan pencarian bekerja sama dengan instansi lain dan internal KPK,” paparnya.
Di bagian lain, Polri menarik tiga anggotanya yang menjadi penyidik KPK. Yakni, Kompol Edward Zulkarnain, Kompol Petrus Parningotan Silalahi, dan Kompol Ardian Rahayudi. Ketiganya ditarik kembali ke Polri melalui surat telegram Kapolri nomor ST/1109/V./k8KEP./2021 tertanggal 31 Mei 2021.
Dalam surat telegram tersebut disebutkan bahwa Kompol Edward dan Kompol Petrus dimutasikan menjadi Pamen Polda Metro Jaya. Lalu, Kompol Ardian dimutasikan menjadi Pamen SSDM Polri. Alasan penarikan itu belum begitu jelas.
Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono hanya membenarkan terkait kebijakan penarikan tiga penyidik KPK dari Polri. Alasannya sangat formal. “Penyegaran dalam organisasi,” terang mantan kabidhumas Polda Metro Jaya. (tyo/syn/JPG/rom)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!