Sebagian Besar Alutsista Memprihatinkan, Kemhan Yakinkan Modernisasi Terlaksana

Tidak tanggung, orang nomor satu di Kementerian Pertahanan (Kemhan) tersebut ingin melakukan pengadaan untuk lima renstra sekaligus. Kamis (3/6) Juru Bicara (Jubir) Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa alutsista yang kuat masuk dalam rencana strategis Prabowo. "Memiliki alat peralatan pertahanan dan keamanan yang efektif dan mutakhir," jelas dia. Tentu dengan dukungan industri pertahanan (inhan) berkualitas.

 Keinginan itu didorong berbagai ancaman. Mulai dari ancaman aktual, ancaman potensial, sampai ancaman hibrida. Selain itu, Kemhan pun melihat kondisi alutsita TNI saat ini sudah perlu dibenahi. "Dengan juga melihat kondisi alpalhankam yang faktualnya memang sudah tua," jelasnya. Bahkan Dahnil menyebut 60 persen dari total alutsista berusia sangat tua, usang, dan memprihatinkan. "Dengan demikian modernisasi alpalhankam adalah keniscayaan," imbuhnya. 

Sejak 2007 pemerintah sudah memetakan minimum essential force (MEF) yang kemudian masuk dalam renstra TNI. Tujuannya memastikan TNI terus bertambah kuat. Sayangnya, pemenuhan kebutuhan TNI berdasar renstra tidak melulu mulus berjalan. Rencana pengadaan pesawat tempur guna menggantikan pesawat F-5 Tiger misalnya. Sampai saat ini masih belum terlaksana. Padahal menhan sebelum Prabowo sudah mengupayakan hal tersebut. 

Belum lagi, insiden-insiden kecelakaan melibatkan alutsista yang terjadi. Kondisi itu sedikit banyak ikut mempengaruhi capaian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan TNI. Tenggelamnya KRI Nanggala-402 akhir April lalu misalnya. Insiden tersebut menjadi kehilangan luar biasa bagi TNI AL. Mereka kehilangan 53 personel terbaik dan alutsista kapal selam yang jumlahnya tengah diupayakan terus ditambah. Sebab, angka ideal kapal selam sesuai postur yang sudah di susun sebanyak 12 unit. 

Tidak heran, munculnya raperpres alpalhankam dengan rincian uang USD 124.955.000.000 untuk belanja alutsista langsung mendapat sorotan dari banyak pihak. Sebab, dengan uang yang dihitung mencapai 1,7 ribu triliun atau kuadriliun tersebut, Kemhan akan membeli alutsista yang disebut mampu memenuhi kebutuhan TNI sesui postur ideal. Dan dengan uang sebanyak itu pula, postur tersebut diyakini akan bertahan sampai 2044 mendatang. 

Menurut Analis Utama Politik Keamanan LAB 45 Andi Widjajanto, langkah yang dilakukan Prabowo termasuk baru. "Pertama kalinya ada perencanaan di mana belanja alutsista dicoba seratus persen dari pinjaman luar negeri," jelas pria yang juga punya tugas sebagai penasihat kepala staf presiden (KSP) itu. Keterangan tersebut, dia sampaikan menilik raperpres yang ada. Dari dokumen tersebut, timnya kemudian membuat kajian lebih lanjut.

 Dari kajian itu, Andi bersama timnya berusaha menjawab pertanyaan terkait dengan anggaran jumbo dalam raperpres alpalhankam. "Jadi, kami berusaha memaparkan angka 1,7 kuadriliun itu normal atau tidak untuk perencanaan sampai 2044," bebernya. Total ada tiga permodelan. Berdasar kajian yang dilakukan LAB 45. "Dari tiga model itu, kemudian kami menyimpulkan pada dasarnya yang diajukan 1,7 kuadriliun itu sangat normal untuk 2044," jelasnya. 

Andi berani menyampaikan hal itu lantaran salah satu dari tiga permodelan yang ditemukan timnya mendapati angka 1,7 kuadriliun untuk pemenuhan alutsista sampai 2044. "Ketemu juga bahwa 1,7 kuadriliun itu normal banget. Pertumbuhan ekonominya lima persen, anggaran pertahanannya satu persen dari PDB, lalu belanja alutsistanya 27 persen (dari anggaran pertahan), pinjaman luar negerinya 30 persen. Ketemu 1,7 kuadriliun itu," jelasnya.

 Namun demikian, Andi mengingatkan bahwa Kemhan tetap harus cermat mengukur beban hutang yang akan mereka panggul ke depan. Itu sangat penting mengingat pinjaman luar negeri yang muncul dalam rapepres sangat besar. Terkait dengan renstra dan MEF yang sudah disusun pemerintah, dia menyebut, sejak awal yang dirancang oleh pemerintah adalah mendorong seluruh matra TNI saling terintegrasi dengan kekuatan yang memadai.

 Karena itu, tidak ada istilah mengutamakan matra tertentu meski Presiden Joko Widodo berulang kali menyatakan Indonesia mesti jadi poros maritim dunia. TNI AD, TNI AL, TNI AU dibangun bersama. "Wujud paling kelihatannya ya itu, pembentukan kogabwilhan yang sekarang sudah ada I, II, III. Jadi, pasukan disebar mengikuti gelar gabungan itu," jelasnya. Lebih lanjut, dalam renstra dan MEF yang ada, Andi menyatakan, Kemhan diberi tugas untuk memastikan setiap matra TNI memiliki sembilan platform senjata utama.

 Sembilan platform senjata utama tersebut, sambung dia, terdiri atas kendaraan tempur untuk TNI AD. Kapal korvet, kapal fregat, kapal selam, kapal amfibi untuk TNI AL. Pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat latih, dan pesawat patroli untuk TNI AU. Jumlahnya ada yang puluhan, ada yang ratusan, ada pula yang diperlukan mencapai ribuan unit seperti kendaraan tempur untuk Angkatan Darat. "Dan itu sudah berkali-kali Pak Jokowi memberikan perintah itu," jelasnya. 

Di luar terkendalanya beberapa pemenuhan alutsista, belakangan TNI memang menerima senjata-senjata yang dinilai bisa diandalkan. Selain tiga kapal selam anyar hasil kerja sama dengan Korea Selatan, sejumlah pesawat dari PT Dirgantara Indonesia diterima TNI AU. Tidak hanya itu, Matra Udara berhasil melakukan upgrade kemampuan pesawat tempur F-16 yang mereka miliki. Sedang di TNI AD, mereka kini sudah memiliki helikopter tempur modern, AH-64E Apache dan meriam Astros. 

Meski belum menjelaskan secara terbuka apa saja yang akan dibeli oleh Kemhan menggunakan uang 1,7 kuadriliun, langkah-langkah yang dilakukan oleh Menhan Prabowo bisa jadi menunjukkan apa saja alutsista yang akan datang untuk memperkuat TNI. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo sudah menyampaikan bahwa instansi yang dia pimpin akan kedatangan F-15 EX dan Dassault Rafale. Kemudian radar GCI, pesawat berkemampuan airborne early warning dan pesawat tanker multi role tanker transport. 

Fadjar juga sempat menyampaikan untuk kebutuhan angkut, mereka akan diperkuat dengan Hercules C-130 J. Sementara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa sempat menyampaikan keinginan instansinya mendatangkan Blackhwak serta Osprey. Di TNI AL, kebutuhan menambah kapal permukaan pernah disampaikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Pasca tenggelamnya KRI Nanggala-402, terungkap juga keinginan TNI AL memiliki kapal penyelamat kapal selam. 

Mantan KSAU Chappy Hakim menyampaikan, pengadaan alutsista untuk TNI memang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Namun demikian, tetap harus ada keterbukaan. Termasuk berkenaan dengan rencana pembelian alutsista. Salah satu tujuannya untuk mencegah munculnya polemik serta spekulasi yang tidak benar. "Harus ada keterbukaan, tentu saja dibatasi dengan kerahasiaan. Itu pasti, di mana-mana itu kerahasiaan itu harus," jelasnya.

 Sebagai mantan perwira tinggi di institusi militer tanah air, Chappy paham betul ada hal-hal yang harus dirahasiakan. Namun, jangan sampai itu membuat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tertutup. Menurut dia, itu yang kini seringkali memicu banyak pertanyaan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan. "Jadi, harus ada penjelasan kita sedang membangun sistem pertahanan keamanan negara yang seperti ini, karena kita pengen postur angkatan perang yang seperti ini," tutur dia. (syn/)