JAKARTA- Komnas HAM siap memeriksa pimpinan KPK pada Kamis mendatang (17/6). Pemeriksaan itu agak mundur dari jadwal sebelumnya kemarin (15/6). Dengan adanya tambahan waktu, Komnas HAM optimistis dapat menambah bahan untuk pemeriksaan, termasuk persiapan dokumen-dokumen untuk dikonfirmasi kepada pimpinan KPK.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menjelaskan bahwa pada Senin sore (14/6), perwakilan KPK telah berkomunikasi dengan Komnas HAM perihal pemanggilan tersebut. Pimpinan KPK diwakili oleh Biro Hukum menyampaikan bahwa mereka bersedia mengikuti pemeriksaan terkait tes wawasan kebangsaan dan disepakati harinya pada Kamis.
"Sore kemarin terjadi dialog antara kami Komnas HAM bersama tim dengan Biro Hukum KPk, terus disepakati soal waktunya hari Kamis, jamnya belum ditentukan," jelas Anam kemarin. Dia menyampaikan juga kepada Biro Hukum KPK terkait apa-apa saja yang perlu disiapkan lembaga antirasuah tersebut untuk proses pendalaman klarifikasi, bahkan pembelaan jika diperlukan, agar informasi yang diberikan lebih komprehensif.
Choirul menegaskan sudah ada komitmen dari KPK setelah sebelumnya Komnas HAM melayangkan dua surat ke KPK. Pertama soal pemanggilan untuk pemeriksaan, kedua terkait jawaban atas pertanyaan KPK tentang tujuan pemeriksaan. Tim Komnas HAM pun menjelaskan bahwa belum ada bentuk pelanggaran yang dipermasalahkan. "Bentuk pelanggaran masih dalam proses," lanjutnya.
Komnas HAM memanggil kelima pimpinan KPK beserta satu orang sekretaris jenderal KPK dalam pemeriksaan ini. Mereka berharap keenam-enamnya bisa hadir dan nanti akan diperiksa satu per satu. Choirul menjelaskan bahwa kesemua pimpinan diapnggil, bukan hanya perwakilan, lantaran mereka semua memiliki peran masing-masing yang berkaitan dengan tugas fungsi KPK.
Ada sejumlah dokumen yang sudah dikumpulkan Komnas HAM dari berbagai sumber yang akan dikonfirmasi ke masing-masing pimpinan KPK tersebut. "Persiapan kami bisa lebih bagus. Kalau kemarin hanya persiapan pertanyaan, sekarang sudah kami siapkan juga konfirmasi dokumen-dokumen," jelasnya.
Selain pimpinan KPK, Komnas HAM juga menjadwalkan pemeriksaan lanjutan pada BKN dan beberapa ahli yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ada tiga background ahli yang rencananya akan dipanggol, bisa bertambah atau berkurang tergantung kebutuhan. Ketiga latar belakang tersebut antara lain bidang hukum, bidang psikologi, dan bidang wawasan kebangsaan.
Sementara itu, pihak KPK menyampaikan saat ini mereka tengah mengupayakan permintaan salinan hasil tes wawasan kebangsaan tersebut. Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan, Pusat Pengolahan Informasi dan Data (PPID) KPK sedang berkoordinasi dengan BKN.
"KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku," jelas Ali. Salinan data tersebut nantinya bisa berguna dalam proses pemeriksaan dengan Komnas HAM juga. (deb)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!