Bos dan Server Pinjol Ilegal di Luar Negeri

Sesuai data Bareskrim, terdapat 47 kasus pinjol illegal yang ditangani Bareskrim dan Polda se-Indonesia. Yang paling banyak terdapat di Polda Metro Jaya dengan 30 kasus. Diikuti dengan Polda Jawa Barat dan Sumatera Selatan dengan masing-masing empat kasus. Serta, Bareskrim yang menangani dua kasus pinjol illegal.  

Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Kombespol Ma’mun menjelaskan, di Bareskrim ini untuk kasus pinjol ilegal ada dua, satu kasus pinjol ilegal Rp Cepat yang telah ditangkap beberapa orang dan satu kasus masih dalam penyelidikan. ”Kalau di jajaran polda banyak sekali,” terangnya.

Dalam menangani kasus pinjol ilegal, terkadang penyidik menemukan tantangan besar. Tantangan yang kemudian memaksa penyidik untuk menangani kasus pinjol lainnya. ”Satu diikutin, lalu mentok. Kita pindah ke yang lainnya,” paparnya.

Ada sejumlah hal yang biasanya membuat penyidik harus bekerje ekstra keras. Salah satunya, pinjol illegal mengubah alamat situs atau web. Tak hanya itu, saat di tengah penyelidikan pinjol ilegal ini juga memindah server dan pengendalinya bosnya. ”Baru di sentuh, sudah pindah,” paparnya.

Bahkan, bos dan server pinjol ilegal ini berada di luar negeri. Menurutnya, banyak sekali pinjol ilegal yang menempatkan server di luar negeri. ”Pengendalinya juga tidak di Indonesia,” paparnya kepada Jawa Pos. Bos atau pengendali ini tidak bisa dilacak karena memang menggunakan nomor handphone luar negeri. Dalam kasus pinjol Rp Cepat memang dua bos merupakan warga negara Tiongkok berinisial XW dan GK. ”Belum ketangkap sekarang pelaku utamanya,” paparnya.

Belum bisa dipastikan apakah kedua pelaku utama itu berada di dalam negeri atau di luar negeri. ”Ya kalau sudah di luar negeri, minimal pelaku ini tidak bisa lagi ke Indonesia,” terang mantan Diresnarkoba Polda Sumatera Barat tersebut. Dia menuturkan, bos pinjol illegal ini biasanya ke Indonesia hanya untuk merekrut pegawai. Dengan begitu memang tampaknya pinjol ilegal memiliki modus untuk bekerja dari luar negeri. Jelas, untuk menghindari penegakan hukum terhadap mereka. ”Semua pelaku kejahatan pasti berupaya tidak kena jerat,” ujarnya.

Apakah ada solusi untuk menghentikan modus bos dan server di luar negeri? Dia menjelaskan bahwa memang salah satu jalannya dengan menahan pelakunya, tapi bila terkait kebijakan negara bisa berbeda. ”setelah menangani kasus pinjol illegal ini, saya merasa membutuhkan kebijakan negara untuk mengendalikan orang menelepon dari luar negeri,” paparnya.

Langkah Bareskrim untuk menindak pinjol ilegal diapresiasi oleh DPR. Anggota Komisi XI Wihadi Wiyanto menyatakan agar dalam upaya menindak tegas pinjol ilegal, Bareskrim perlu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wihadi menyebutkan bahwa OJK sebenarnya memiliki satuan tugas untuk mengawasi praktik-praktik keuangan ilegal di masyarakat. Namun, fungsi satgas ini tidak sampai pada penindakan secara hukum atau belum maksimal. Karena itu, Wihadi berharap dengan turun tangannya Bareskrim, maka ada sanksi hukum tegas yang berlaku untuk para pinjol ilegal tersebut.

Dia menambahkan, upaya Bareskrim dalam membersihkan praktik pinjol ilegal yang merajelela itu harus dibarengi dengan keterbukaan atau transparansi dari OJK maupun Bareskrim sendiri. Dia berharap OJK bisa memberikan informasi selengkap-lengkapnya yang bisa mempermudah penindakan.

"Pada prinsipnya, OJK harus bisa bicara terbuka dan Bareskrim juga harus transparan dalam melakukan penertiban pinjol ini," lanjutnya. Sebab, tidak menutup kemungkinan bahwa ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam instansi yang memang sengaja membiarkan pinjol ilegal beroperasi dengan bebas.

Hingga Juni 2021, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (SWI OJK) telah memblokir 3.193 pinjol ilegal. Saat ini jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin di OJK sebanyak 125 perusahaan. Selain itu, ada enam pembatalan tanda bukti terdaftar fintech lending. Yakni, PT Mikro Kapital Indonesia, PT Pasar Dana Teknologi, PT Teknologi Finansial Asia, PT Artha Simo Indonesia, PT Empat Kali Indonesia, dan PT Indo Fintek Digital.

Ketua SWI OJK Tongam Lumban Tobing mengatakan, saat ini jumlah nasabah fintech mencapai 60 juta orang. Dari jumlah tersebut nilai pinjaman dana akumulatif mencapai Rp 150 triliun. Artinya, pinjol sebenarnya sangat membantu keuangan masyarakat. “Yang menyengsarakan itu kalau masyarakat masuk ke pinjol ilegal,” ujarnya.

Tongam menyebut, menangani pinjol ilegal harus dari dua sisi. Baik dari pelaku maupun konsumen. Pihaknya melakukan patroli siber bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengantisipasi adanya penyedia jasa pinjol ilegal. Tegas, langsung diblokir situsnya. "Namun, kita blokir hari ini, besoknya bikin baru. Makanya sangat sulit bagi kami kalau cuma memberantas dari sisi pelaku,” ujarnya.

Sedangkan dari sisi konsumen, lanjut Tongam, pentingnya literasi keuangan masyarakat. Dari pengamatannya, ada dua tipe konsumen. Pertama, yang memang tidak mengetahui terkait status ilegal dari pinjol. Kedua, yang terpaksa meminjam karena kebutuhan dana.

Makanya, ketika muncul kasus pinjol di masyarakat harus melihat dari dua sisi. Sehingga tidak melulu menyalahkan perusahaan penyelenggara fintech. “Kesalahan terbesar di masyarakat kita itu meminjam untuk gali lubang tutup lubang,” ungkapnya.

Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menekankan, penawaran pinjaman melalui SMS atau chat Whats App adalah ciri-ciri pinjol ilegal. Karena OJK melarang perusahaan pinjol legal menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. “Abaikan dan hapus segera!” tegasnya.

Sekar mengimbau agar masyarakat jeli. Pastikan selalu mengecek legalitas pinjol kontak OJK 157. Dan ketika mengajukan, meminjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasi pinjaman. (idr/deb/han)