JAKARTA- Usulan jabatan presiden tiga periode yang diwacanakan sejumlah kalangan mendapat respon dari MPR RI. Pimpinan lembaga tinggi negara itu menegaskan bahwa rencana amandemen UUD NRI 1945 tidak akan membahas masa jabatan kepala negara.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani. Menurut dia, sampai saat ini belum ada pembahasan terkait perpanjangan masa jabatan presiden dalam rencana amandemen konstitusi. "Tidak ada pembicaraan di MPR, apalagi mewacanakan soal-soal itu,” terangnya.
Arsul mengatakan, yang sekarang tengah dibahas MPR adalah rencana amandemen terbatas untuk memasukkan pokok-pokok haluan negara (PPHN). Jadi, kata dia, saat ini yang dikaji oleh Badan Pengkajian MPR ialah kemungkinan amandemen terbatas untuk memasukkan keperluan adanya PPHN ke dalam konstitusi.
Terkait pro kontra adanya pihak yang menginginkan Jokowi tiga periode, Wakil Ketua Umum PPP itu mengatakan, dinamika itu wajar terjadi. Namun, sampai saat ini MPR tidak pernah membahas amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden.
Menurut Arsul, masih terlalu dini bagi MPR untuk menanggapi isu tiga periode kepala negara tersebut. Bagi masyarakat yang tidak setuju dengan wacana jabatan presiden tiga periode, mereka mempunyai hak untuk menolak. "Yang pasti, terlalu prematur bagi MPR untuk menanggapi setiap isu yang menggelinding di ruang publik," tegasnya.
Kendati MPR telah menyatakan tidak ada pembahasan tentang wacana presiden tiga periode, tetapi pengamat menilai skenario yang dilakukan sekelompok orang untuk mendorong Jokowi tiga periode masih mungkin berlanjut. Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menyebutkan bahwa ada tiga skenario yang mesti diantisipasi.
Salah satunya adalah klaster para pengusung Jokowi-Prabowo 2024 yang pekan lalu telah membentuk sekretariat komunitas. Ari menilai sejatinya ada dua agenda yang mungkin dijalankan dengan mengangkat wacana Jokpro. "Yang pertama ingin menggoda Pak Jokowi diharapkan bisa tiga periode. Kedua, kalau yang pertama gagal karena amandemen tidak bisa, skenario kedua adalah menarik gerbong Jokowi untuk mengalihkan dukungan ke Prabowo," jelas Ari.
Skenario kedua ini menurut dia bisa terjadi apabila Jokowi menyatakan dengan tegas tidak akan maju ketiga kali dan elit di legislatif telah berkomitmen tidak akan mengamandemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan Presiden. Dilihat dari popularitas dan elektabilitas, belum banyak figur yang mampu menyamai Jokowi selain Prabowo. Sehingga sangat mungkin mengalihkan gerbong dukungan ke Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Hal itu disusul dengan dugaan bahwa ada semacam post-power syndrome pada pihak-pihak yang saat ini berada di sekitar kekuasaan. "Kalau Presidennya bukan Jokowi atau Prabowo lagi, tentu gerbong sekitar kekuasaan akan berganti. Daripada berganti ke siapa, lebih baik teruskan saja," jelas Ari. Sedangkan skenario lain yang juga mungkin terjadi adalah penambahan masa jabatan karena situasi pandemi dan dilihat dari konteks konstelasi figur serta partai pada 2024. Namun, dia menjelaskan bahwa sejauh ini sudah banyak nama atau figur yang dipotret oleh lembaga survei di Indonesia yang dinilai berpotensi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Seharusnya hal tersebut cukup untuk meyakinkan publik bahwa masa jabatan tidak harus diperpanjang di era Jokowi ini.
Terpisah, dalam rapat paripurna luar biasa ketiga (24/6), DPD RI menyetujui hasil kajian Tim Kerja PPHN terkait usulan perubahan ke-5 UUD NRI secara terbatas. Menurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Tim Kerja PPHN ini telah bekerja dan menyelesaikan rumusan draf usulan perubahan ke-5 UUD NRI dalam rangka fungsionalisasi haluan negara dan penataan kewenangan MPR, DPR, dan DPD untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tim Kerja juga bertugas untuk melakukan persiapan langkah-langkah politik kelembagaan DPD RI dalam rangka mengantisipasi serta mendorong isu PPHN melalui materi yang disusun oleh Kelompok DPD di MPR. "Dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPD RI,” terangnya.
LaNyalla mengatakan, Timja PPHN menghasilkan pokok-pokok pikiran usul pengubahan pasal-pasal UUD NRI 1945 secara terbatas yang akan diusung oleh DPD RI. Pertama, usul pengubahan Pasal 3 UUD NRI 1945. Menambahkan satu ayat baru, yakni ayat (4), yaitu MPR menetapkan haluan negara atas usul presiden setelah dibahas bersama DPD.
Kedua, usul pengubahan Pasal 23 UUD NRI 1945, sehingga ayat (2) berbunyi rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR setelah mendapatkan persetujuan DPD sepanjang menyangkut pelaksanaan haluan negara dalam program tahunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Ayat (3) berbunyi DPR dan DPD sesuai kewenangan masing-masing dapat menolak rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh presiden. Sedangkan ayat (4) menyebutkan, apabila DPR dan DPD, sesuai kewenangan masing-masing, tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu.
LaNyalla mengatakan, selanjutnya Pimpinan DPD RI menugaskan Kelompok DPD RI di MPR untuk menindaklanjuti hasil kajian itu dan menghimbau kepada seluruh senator untuk segera menyatakan dukungannya melalui penandatanganan dukungan usul perubahan Ke-5 UUD NRI 1945 secara terbatas. "Sebelum pelaksanaan sidang paripurna lenutupanasa sidang V tahun sidang 2020-2021," ucap LaNyalla. (lum/deb)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!