JAKARTA- Kasus positif kembali memecahkan rekor. Kemarin, data Satgas Covid-19 melaporkan 20.574 kasus baru. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari sehari sebelumnya, yakni 15.308 dan jauh lebih tinggi dari puncak kurva kenaikan kasus pada Februari 2021 yakni 14.518 kasus baru. Di sisi lain, Kemenkes menemukan 211 variant of concern dari Covid-19.
Dengan jumlah kasus baru ini, jumlah kasus aktif melejit ke angka 8,4 persen dengan positivity rate 16,07 persen. Jika dilihat dalam perkembangan kasus mingguan, kasus nasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 42 persen.
Kenaikan ini telah berlangsung selama lima minggu berturut-turut dan dikontribusikan oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan penambahan mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan dengan minggu lalu.
Terdapat lima provinsi di Pulau Jawa yang berkontribusi terhadap kenaikan kasus positif COVID19 yaitu: DKI Jakarta yang naik sebesar 13.022 kasus; Jawa Barat yang naik sebesar 6.449 kasus; Jawa Timur naik 1.756 kasus; Daerah Istimewa Yogyakarta yang naik sebesar 1.322 kasus; dan Jawa Tengah yang naik sebesar 1.012 kasus.
Sejalan dengan kenaikan kasus positif, kematian di Provinsi ini juga menjadi yang tertinggi di minggu ini. “Hanya DIY yang angka kematiannya tidak meningkat tajam sehingga tidak masuk ke dalam lima besar,” ujar Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito kemarin.
Secara rinci, lima provinsi yang mencatatkan kenaikan kematian tertinggi adalah: DKI Jakarta yang naik sebesar 200 kasus; Jawa Tengah yang naik sebesar 96 kasus; Jawa Timur naik yang naik sebesar 79 kasus; Jawa Barat yang naik sebesar 73 kasus; dan Lampung yang naik sebesar 72 kasus.
Perlu dijadikan catatan, bahwa meskipun Provinsi Lampung kenaikannya tidak tajam, namun kematiannya masuk ke dalam 5 besar tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa efek dari periode libur panjang bisa terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya dengan kenaikan kematian.
“Pembelajaran yang dapat diambil adalah kesiagaan daerah terhadap situasinya masing-masing merupakan kunci untuk mengendalikan kasus”, jelas Wiku.
Kenaikan kesembuhan yang tidak terlalu signifikan di minggu ini, yaitu 20.1 persen, juga menunjukkan bahwa perlu segera dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar kematian dapat dicegah dan kesembuhan dapat ditingkatkan.
Lebih lanjut, Wiku menambahkan bahwa situasi COVID-19 saat ini sudah hampir mendekati puncak pandemi pasca periode libur akhir tahun lalu, dimana kasus aktif saat ini mencapai 160,524 sedangkan kasus aktif tertinggi adalah 176,672 pada 5 Februari lalu.
Untuk itu, Wiku mengatakan penguatan PPKM mikro menjadi hal utama yang harus dilakukan saat ini untuk menekan laju kasus positif khususnya yang terpusat di Pulau Jawa. ”Sampai saatini disimpulkan bahwa PPKM mikro masih menjadi cara penanganan yang paling efektif karena dilakukan hingga tingkat terkecil dan dapat berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat.” jelas Wiku.
Balitbangkes per 20 Juni sudah menemukan 211 variant of concern. Jumlah itu didapat dari 2.242 spesimen yang dilakukan genom squancing. Balitbangkes merinci, ada 45 spesimen alpha atau B.1.1.7, enam spesimen beta atau B.1.351, dan 160 spesimen delta atau B.1.617.2.
Varian tersebut ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Hampir seluruh provinsi di Jawa memiliki pasien dengan variant of concern. Hanya DI Jogjakarta saja yang terbebas dari tiga varian itu. Sementara Jawa Tengah merupakan provinsi dengan temuan varian Delta terbanyak, yakni 80 spesimen.
Peneliti Lembaga Molekuler Eijkman Herawati Sudoyo menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada yang menyatakan bahwa varian Delta ini menyebabkan kegawatan yang lebih dari varian lain. “Yang ada jumlahnya terlalu banyak untuk ditangani setiap negara. Itu yang menyebabkan kematian,” katanya.
Sementara itu, beberapa hari dibuka sebagai tempat karantina pasien Covid-19, Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sudah merawat banyak pasien Covid-19. Saat ini di gedung Arafah Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sudah merawat 44 pasien Covid-19. Total ada tiga gedung asrama yang digunakan untuk tempat perawatan dan karantina pasien Covid-19.
Perinciannya adalah Gedung A terdiri dari 44 kamar dengan kapasitas 172 orang. Lalu Gedung B terdiri dari 36 kamar dengan kapasitas 144 orang. Kemudian Gedung C berisi 36 kamar dengan kapasitas 240 orang. Sehingga total kapasitas Asrama Haji Pondok Gede Jakarta untuk menampung pasien Covid-19 mencapai 556 orang.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi kemarin meninjau kondisi Asrama Haji Pondok Gede. Dia menjelaskan khusus untuk Gedung Arafah Asrama Haji Pondok Gede digunakan untuk merawat pasien katerogi sedang sampai berat. Kemudian Gedung A, B, dan C untuk karantina pasien atau orang tanpa gejala (OTG).
Dia mengatakan secara keseluruh ada 26 unit asrama haji di Indonesia yang digunakan untuk tempat isolasi Covid-19. ’’Total ada sebanyak 3.308 kamar yang siap digunakan untuk pasien Covid-19,’’ katanya. Dengan total daya tampung mencapai 10 ribu orang.
Zainut mengingatkan pengelola asrama haji tidak hanya perlu menyiapkan sarana karantina. Tetapi juga harus komunikasi dan koordinasi dengan gugus tugas penanganan Covid-19 setempat. Sebab Kemenag hanya menyediakan kamar asrama haji saja. ’’Sementara tenaga medis, obat-obatan, tenaga pengamanan, dan konsumsi diserahkan ke Pemda dan Dinas Kesehatan masing-masing,’’ paparnya.
Sesditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Ramadhan Harisman mengatakan dalam waktu dekat Kemenag akan mengundang Satgas Covid-19, BNPB, Kodam, dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pertemuan ini khusus untuk membahas penggunaan asrama haji sebagai tempat karantina pasien Covid-19. Dia mengatakan penanganan pasien Covid-19 menjadi kewenangan dinas kesehatan setempat. Kemudian untuk konsumsi, tenaga medis, obat-obatan, dan tenaga pengamanan juga menjadi kewenangan pemda setempat.
Sementara itu Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan supaya rencana dibuka kembali pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas ditunda dulu. Dia mengatakan rencana membuka PTM secara terbatas diambil sebelum terjadi ledakan baru Covid-19 yang terjadi baru-baru ini.
Dia menjelaskan pemerintah sejatinya sudah melakukan evaluasi rencana membuka kembali PTM awal Juli depan. ’’Solusinya tetap kembali PJJ (pembelajaran jarak jauh, Red) seperti semula. Kita tidak mau mengambil resiko,’’ paparnya usai pembukaan Dies Natalis Universitas Terbuka ke-37 kemarin (24/6).
Politikus Partai Golkar itu berharap vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah semakin digencarkan. Sehingga tujuan mencepai herd immunity atau kekebalan kelompok bisa dicapai sesuai jadwal. Bamsoet, begitu dia akrab disapa, mengatakan target pemerintah kekebalan kelompok bisa dicapai akhir tahun ini. Untuk sementara bali di Bali saja yang vaksinasinya sudah lebih dari 50 persen penduduknya. Sehingga diharapkan kekebalan kelompok di pulau Dewata itu bisa segera terbentuk.
Pada bagian lain, irektur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Jumeri kembali menegaskan, bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTm) bersifat dinamis. Tak ada penyamarataan situasi yang kemudian mengharuskan semua daerah melakukan PTM terbatas secara bersamaan.
"Jadi, disesuaikan dengan kondisi daerah," tegasnya.
Selain itu, ia pun telah meminta kepala dinas pendidikan di daerah agar guru diberi keleluasaan dalam mengajar dari rumah. Menurutnya, banyak guru yang takut-takut harus berangkat ke sekolah meski sedang tidak enak badan karena tunjangan kinerja atau TPP-nya bakal dipotong.
Kondisi ini yang disinyalir menjadi penyebab munculnya klaster sekolah selama ini. Sudah sakit namun tetap memaksakan diri lalu menularkan pada anggota sekolah. Padahal, dalam SKB empat menteri jelas diamanatkan bagi siswa ataupun guru yang sakit tidak diperkenankan datang ke sekolah.
"Mereka takut tidak dibayar, kasarnya seperti itu. Maka kepala dinas harap tidak memotong tukin guru yang sakit atau mengajar jarak jauh," paparnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga pun meminta agar PTM terbatas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi rill di lapangan. PTM harus didasarkan pada asesmen yang kuat dan terukur oleh pemda, satuan pendidikan, dan dinas.
"Kami harapkan dari setiap keputusan satuan pendidikan melakukan PTM, maka prinsipnya harus menjamin kesehatan dan keselamatan anak," tegasnya.
Kemudian, lanjut dia, PTM harus diikuti monitoring dan evaluasi secara berjenjang dengan sistim pengawasan ketat. Satuan pendidikan juga wajib menyiapkan mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi saat perjalanan ke sekolah, di sekolah, dan perjalanan kembali pulang.
Menurutnya, meski nantinya satuan pendidikan memutuskan membuka sekolah namun orang tua tetap menjadi penentu apakah mengijinkan sang buah hati kembali ke sekolah atau tidak. Bila tidak, anak tetap dibolehkan mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Tambahan PPKM
Sementara itu, Komisi IX DPR menilai kebijakan PPKM mikro yang diputuskan pemerintah sudah tepat. Sebab, menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Lakalena, pemilihan PPKM mikro ini dianggap yang terbaik di antara metode-metode lain dalam menghadapi lonjakan kasus. Sebab, pengawasan di level komunitas dimaksimalkan.
"PPKM mikro ini tentunya akan membantu agar di level hulu masyarakat dibatasi atau dikendalikan untuk beraktivitas dan itu berbasis pada skala mikro sehingga di level RT/RW, dusun, kampung, desa, kelurahan masyarakat betul-betul bisa dikendalikan agar tidak beraktivitas secara besar-besaran," jelas Melki kemarin.
Namun, dia mengingatkan bahwa penerapan PPKM mikro ini harus dibarengi juga dengan testing dan tracing yang lebih efektif. Melki meyakini jika pengawasan sudah dilakukan hingga level komunitas, proses testing dan tracing akan lebih mudah karena pemetaan dan identifikasi bisa lebih cepat. "Itu lebih mudah dan cepat dilakukan apabila pada level komunitas, sehingga membantu pemetaan dan identifikasi terhadap pasien Covid-19," lanjutnya.
Di sisi lain, ada pula anggota dewan yang masih berpendapat bahwa PPKM mikro selama ini belum terbukti efektif. Untuk itu, perlu ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya nanti. Terutama dari sanksi terhadap tempat-tempat atau kelompok masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan.
"Kalau masih ada tempat-tempat yang seharusnya jam tutup masih buka, kalau yang lalu mungkin baru dikasih peringatan, sekarang langsung ditutup saja. Karena itu berpotensi enjadi klaster baru," jelas Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (tau/lyn/wan/mia/deb)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!