JAKARTA- Asa 75 pegawai KPK yang menjadi korban polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) belum meredup. Mereka kembali menyerukan permohonan keterbukaan informasi hasil asesmen TWK. Permohonan yang ditujukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK itu masih terkait hasil tes pribadi masing-masing pegawai.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pembelajaran Antikorupsi (nonaktif) Hotman Tambunan mengatakan permohonan keterbukaan informasi itu telah diperbaharui sesuai arahan KPK. Sebelumnya, pihaknya meminta KPK membuka hasil asesmen TWK 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dialihkan menjadi ASN.
Namun, permohonan itu urung dipenuhi KPK. Alasannya, permohonan itu harus dikoordinasikan lebih dulu dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Karena itu, Hotman selaku perwakilan 75 pegawai membuat surat permohonan baru. "Saya menghormati proses koordinasi KPK ke BKN dalam permintaan data," ujarnya, (30/6).
Hotman mengakui hasil tes bersifat pribadi. Sehingga termasuk dalam kategori data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana pasal 17 huruf g dan h UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Maka dari itu, dalam permohonan yang baru Hotman memberikan persetujuan tertulis kepada petugas untuk membuka, membaca dan membuat salinan hasil tes sebagai bagian dari proses permintan data sebagaimana dipersyaratkan pasal 18 ayat (2) huruf a UU KIP.
Hasil TWK itu penting untuk diketahui. Sebab hasil tersebut memberikan dampak signifikan kepada pegawai. Akibat tes itu, 75 pegawai dinyatakan TMS dan diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung. Mereka juga mendapat stigma sebagai warga negara yang tidak taat, tidak setia dan/atau tidak bisa dibina lagi karena bermasalah dalam syarat kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah yang sah.
"Kami rencanakan salinan data dan informasi itu untuk dibuka seluas-luasnya kepada publik," kata Hotman. Sesuai aturan perundangan yang berlaku, Hotman meminta salinan hasil tersebut dalam bentuk salinan yang dilegalisir atau disahkan oleh KPK. Hotman berharap dengan permintaan baru ini, KPK bisa segera memberikan hasil TWK kepada pegawai.
"Semoga kali ini KPK tidak mencari alasan lain untuk tidak memberikan hasil kepada kami, karena kami berhak melihat hasil kami sendiri," imbuh dia. (tyo)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!