Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gugat Syarat Wajib Mundur jadi Penyelenggara

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

Dua pegawai negeri sipil mengajukan sengketa uji materi terkait rekrutmen KPU dan Bawaslu. Mereka keberatan terkait pasal yang dinilai merugikan birokrat atau pejabat yang ingin mencalonkan sebagai penyelenggara atau pengawas pemilu.


Advertisement

Gugatan itu diajukan oleh Siti Wasilah dan Evarina Uswatun Hasanah secara online. Mereka menguji konstitusionalitas pasal 21 huruf j dan 117 huruf j UU 7/2017 tentang Pemilu. Kedua pasal tersebut mengatur kewajiban mundur dari jabatan politik dan jabatan di pemerintahan/BUMN/BUMD bagi yang mendaftarkan diri sebagai calon.

Kuasa hukum pemohon, Waway Warsiman mengatakan, frasa mengundurkan diri dari jabatan saat mendaftar bertentangan dengan konstitusi pasal 28D UUD 1945. Sebab tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

Waway menjelaskan, adanya norma mundur saat mendaftar merugikan pejabat pemerintah. Di satu sisi, dia harus mundur dari jabatan yang sudah lama diperjuangkan. Namun di sisi lain, saat menjalani seleksi belum ada jaminan keterpilihan. Imbasnya, jika tak terpilih, yang bersangkutan akan kehilangan posisinya.

Advertisement

"Untuk bisa menduduki jabatannya kembali seperti sebelum mengundurkan diri, harus melalui proses panjang dan memakan waktu," imbuhnya. Dia berharap MK dapat mengubah tafsir atas norma itu. Dari mengundurkan diri saat mendaftar, menjadi mengundurkan diri saat diterima.

Lebih lanjut lagi, Waway juga berpendapat, norma itu juga merugikan bagi kelembagaan KPU/Bawaslu. Sebab, secara tidak langsung telah mempersempit potensi kedua lembaga memiliki komisioner dari birokrat yang pengalaman. Padahal, pengelolaan internal yang baik juga akan mempengaruhi kesuksesan pemilu. "ASN yang syarat dengan pengalaman birokrasi yang sangat diperlukan untuk pengelolaan organisasi KPU/Bawaslu, namun minatnya jadi hilang (akibat pasal itu)," tuturnya.

Sebagai catatan, rekrutmen KPU-Bawaslu RI akan dibuka pada Agustus atau awal September. Sebab, masa jabatan komisioner dua lembaga itu akan habis pada April 2022. Sesuai ketentuan UU Pemilu, seleksi harus dimulai delapan bulan sebelum akhir masa jabatan. (far/bay)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer