Realisasi Insentif Nakes dibawah 25 Persen, Kemendagri Beri Teguran 410 Kepala daerah

Sanksi berupa teguran tertulis itu diberikan setelah progres pencairan dana Insentif Tenaga Kesehatan Daerah (Inakesda) berjalan lambat. "Di cut off tanggal 14 Juli 2021, realisasi terhadap insentif nakesnya masih di bawah 25 persen," ujar Dirjen Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto, (19/7). 

Ardian menambahkan, meski terkesan hanya teguran, namun dalam konteks administrasi bukan hal yang ringan. Bahkan UU Pemda mengatur, jika beberapa sanksi teguran diberikan tidak ada perbaikan, maka bisa berkonsekuensi fatal. "Bisa saja kepala daerah diberhentikan sementara. Jadi mohon jangan dilihat teguran ini sebagai sesuatu yang ringan atau biasa saja. Ini sanksi," tegasnya. 

Dia mengingatkan, keterlambatan Inakesda bukan persoalan sepele. Bahkan di beberapa daerah, masih ada yang realisasi di bawah 1 persen. Padahal, tahun anggaran sudah memasuki bulan Juli. Lebih parahnya lagi, ada yang belum mengalokasikan dana (data di grafis, Red). 

Jika sudah masuk pertengahan tahun, idealnya realisasi sudah 50 persen. Pihaknya berharap, teguran tersebut bisa membuat Pemda tergugah. Sebab, nakes merupakan kelompok garda depan penanggulangan pandemi. Mereka berhak untuk mendapatkan apresiasi.

 "Kalau hak tidak diterima, khawatirnya ada demoralisasi," tuturnya. Untuk mengawasi perkembangannya, Ardian memastikan akan terus memantau secara harian. 

Terkait penyebab lambatnya realisasi, dia mensinyalir ada sejumlah hal. Di antaranya kesalahan penempatan dana. "Karena di tahun 2020 bahwa Inakes berasal dari DAK non fisik. Sehingga tidak dianggarkan," ujarnya. 

Selain itu, beberapa daerah mengaku masih melakukan refocusing dana. Mereka beralasan prosesnya berjalan lambat. Faktor lainnya adalah kendala sinkronisasi pada sistem yang dibuat Kementerian Kesehatan dan rumah sakit di beberapa daerah. "Itupun Kemenkes sudah memberikan arahan bisa manual nanti diinput dalam sistem inakesda," jelasnya. 

Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ikut angkat bicara, terkait daerah-daerah yang belum maksimal dalam penyerapan anggaran Covid-19 termasuk Inakesda. Para kepala daerah harus menanggapi dan merespon surat teguran dari Mendagri dengan cara berkomitmen secara penuh.

 Selain itu, Bamsoet juga meminta mereka untuk menyampaikan hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan anggaran untuk penanganan Covid-19. "Agar dapat diberikan bantuan maupun solusi dari pemerintah pusat," paparnya. 

Mantan Ketua DPR RI itu menyatakan, selain memberikan teguran, pemerintah pusat juga harus turun tangan langsung. Pemerintah bisa memberikan arahan dan bantuan kepada daerah yang masih kesulitan merealisasikan anggarannya. 

Dia juga meminta pemda berkomitmen merealisasikan secara maksimal, anggaran daerah yang ditujukan untuk penanganan pandemi. "Baik untuk insentif tenaga kesehatan, alat kesehatan, infrastruktur, sarana, dan prasarana rumah sakit," tegasnya. (far/lum/bay)

Data Realisasi Inakesda

Provinsi Belum Anggarkan:

Sumatera Barat

Sulawesi Selatan

Papua

Lima Provinsi dengan Realisasi Terendah:

Sulut: 7,85 persen

Kalteng: 2,52 persen

Sultra: 0 persen

Sumsel: 0 persen

Babel: 0 persen

Kabupaten/Kota Belum Anggarkan:

51 kabupaten/kota

Lima Kabupaten/Kota dengan Realisasi Terendah:

Sleman: 0,41 persen

Belitung Timur: 1,03 persen

Padang Lawas Utara: 1,24 persen

Gresik: 1,24 persen

Teluk Bintuni: 1,32 persen

Sumber: Kemendagri