JAKARTA– KPK era Firli Bahuri cs kembali membuat kontroversi. Kali ini, dipicu terbitnya Peraturan Pimpinan (Perpim) KPK Nomor 6/2021 tentang Perubahan Perpim Nomor 6/2020 tentang Perjalanan Dinas di KPK. Aturan itu dinilai membuka celah pimpinan/pegawai KPK menerima ‘uang transport’ secara legal. Itu lantaran biaya perjalanan dinas ditanggung panitia penyelenggara acara.
Celah ‘uang transport’ itu tertuang dalam pasal 2A ayat (1) yang menyebutkan ‘Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan KPK untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara’. ”Peraturan itu sangat membuka ruang terjadinya praktik gratifikasi,” peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kepada Jawa Pos, (9/8).
Kurnia khawatir aturan baru tersebut bisa dijadikan pihak penyelenggara untuk menyajikan berbagai fasilitas mewah. Seperti penerbangan kelas VIP hingga kamar hotel bintang 5. ”Hal-hal semacam ini (aturan kontroversi, Red) memang tidak bisa dihindari akan terjadi selama Pimpinan KPK masih diisi oleh orang-orang bermasalah,” kritik Kurnia.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman tegas menyatakan bahwa pihaknya menolak aturan tersebut. ”Sangat buruk dan saya minta perkom itu dicabut,” tegasnya. Menurut dia, aturan tersebut berpotensi menimbulkan masalah. Lewat ketentuan tersebut, bukan tidak mungkin terjadi penyelewengan yang selama ini haram bagi KPK.
Boyamin menyebut, sejak dulu KPK dikenal sebagai lembaga penegak hukum yang paling ogah didekati pihak manapun. Melihat aturan baru yang belakangan dikritik banyak pihak, dia menyatakan bahwa KPK seolah-olah malah minta didekati. ”Bahasanya dulu tahan godaan dan tidak mau digoda, sekarang kesannya malah minta digoda,” jelas dia.
Sejak era pimpinan pertama, lanjut Boyamin, KPK sudah punya aturan yang bagus. Semua insan KPK, kata dia, enggan diberi jajan, oleh-oleh, atau dilayani berlebihan saat berkunjung maupun mengisi acara di luar kantor. ”Hotel bayar sendiri, minta dijemput saja tidak mau. Mereka (pegawai KPK, Red) lebih baik menyewa kendaraan sendiri,” jelasnya.
Alhasil tidak ada yang berani macam-macam terhadap KPK. Masyarakat hormat dan makin yakin bahwa KPK benar-benar independen. Sikap-sikap itu juga menunjukkan nilai yang luar biasa besar di masyarakat. ”Nilai yang mana mereka tidak berkompromi terhadap sesuatu yang masyarakat anggap seperti budaya,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa menjelaskan perubahan aturan perjalanan dinas itu merupakan harmonisasi dari peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dia menggarisbawahi, perjalanan dinas itu bisa ditanggung KPK ketika penyelenggara tidak menanggung biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2).
Dia menegaskan aturan pembebanan biaya perjalanan dinas kepada pihak penyelenggara itu hanya berlaku antarkementerian/lembaga atau lingkup ASN. Peraturan itu tidak berlaku untuk kerjasama dengan pihak swasta. ”Kami perlu sampaikan juga bahwa bilamana pegawai KPK menjadi narasumber, maka pegawai tersebut tidak diperkenankan menerima honor,” jelasnya.
Cahya pun menepis bahwa aturan baru tersebut membuka celah terjadinya praktik gratifikasi dan suap. Sebab, perjalanan dinas merupakan biaya operasional untuk melaksanakan kegiatan yang diatur dan memiliki standar nominalnya. ”Untuk pembiayaan pada proses penanganan suatu perkara, KPK memutuskan seluruh kegiatan tetap menggunakan anggaran KPK,” ujarnya. (tyo/syn)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!