JAKARTA - Penyelesaian Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) belum menemukan titik terang di satu poin. Yakni posisi lembaga pengawas. Komisi I DPR berharap persoalan itu bisa mencapai titik temu, agar RUU PDP bisa segera disahkan.
Anggota Komisi I DPR Sukamta menyampaikan bahwa Komisi I akan segera memulai lagi pembahasan RUU PDP. Pekan depan, dewan akan kembali memulai masa sidang periode 2021-2022. "Mudah-mudahan setelah reses bisa dilanjutkan. Targetnya selesai semua pada masa sidang ya," jelas Sukamta kepada Jawa Pos (11/8).
Sukamta berharap RUU PDP bisa selesai juga tahun ini. Sebab, menurut Wakil Ketua Fraksi PKS itu, keberadaan UU yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif sudah amat mendesak.
Selama RUU PDP belum disahkan, lanjut dia, keamanan data pribadi siber masyarakat Indonesia belum bisa dijamin. Padahal data siber masyarakat semakin mudah diakses karena kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus dicantumkan di setiap urusan administrasi. Belum lagi yang terbaru, penggunaan NIK untuk vaksinasi Covid-19.
Di lain pihak, pembobolan data pribadi masyarakat sudah beberapa kali terjadi. Namun, kasusnya tidak bisa ditindaklanjuti dengan tegas oleh pemerintah. "Terakhir BRI. Bukan hanya data NIK, tetapi dokumen-dokumen, ada 460 dokumen yang ikut bisa didownload dan diperjualbelikan," kata legislator dapil DI Jogjakarta itu.
Tanpa instrumen regulasi yang jelas, sulit menindak tegas oknum-oknum yang memperjualbelikan data tersebut. Belum ada juga sanksi tegas bagi pihak-pihak yang gagal menjaga keamanan data pengguna. Termasuk kompensasi apa yang bisa didapatkan oleh pengguna.
Posisi lembaga pengawas dalam RUU PDP belum mencapai kesepakatan. Komisi I DPR menginginkan dibentuk lembaga pengawas bersifat independen. Sementara pemerintah berpandangan lembaga tersebut cukup berada dalam koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Desakan pengesahan RUU PDP juga disuarakan Chairman Lembaga Riset Siber CISSReC Pratama Persadha. Dia mengatakan, peringatan hari Kebangkitan Teknologi Nasional pada 10 Agustus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam bidang tersebut. Perlindungan data jadi salah satu aspek kuncinya. "Hari kebangkitan teknologi ini juga sebaiknya menjadi pengingat kita semua betapa pentingnya perlindungan data pribadi di era digital saat ini," ujarnya.
Pratama mengingatkan, molornya RUU PDP memperpanjang ancaman penyalahgunaan data seluruh masyarakat tanah air. Kasus demi kasus peretasan dan jual beli data di Indonesia terus datang silih berganti. Mulai dari data BPJS, data dinas dukcapil, data marketplace hingga yang terakhir kebocoran data nasabah BRI Life bulan lalu.
“Kita berharap nantinya isu keamanan siber nanti menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam birokrasi maupun ekonomi," imbuhnya. Pratama menekankan, kemandirian di dunia siber dan data akan membuka jalan bagi Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia bisa menjadi negara yang disegani masyarakat global dalam hal teknologi informasi.
Apalagi, dia memprediksi arah perkembangan dunia ke depan tidak akan jauh dari internet dan teknologi. Dia juga mendesak Indonesia memaksimalkan Palapa Ring sebagai backbone internet. Hal itu wajib dimaksimalkan agar dalam beberapa tahun mendatang, bisa menjadi faktor penentu naiknya ekonomi digital tanah air. (deb/far/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!