KINERJA DPR masih mendapat rapor merah dari kelompok perwakilan masyarakat. Dari hasil evaluasi DPR Masa Sidang V 2020-2021, kinerja dewan saat ini dinilai paling minim dalam menghasilkan produk legislasi.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyatakan, selama masa sidang V DPR hanya mengesahkan satu RUU prioritas, yakni Revisi UU Otonomi Khusus (Otsus). Jika ditarik selama dua tahun bekerja, jumlah RUU prioritas yang disahkan DPR periode 2019-2024 masih bisa dihitung dengan jari.
"Bayangkan, sampai berakhirnya dua tahun pertama DPR, baru empat undang-undang prioritas lima tahunan yang berhasil disahkan," terang Lucius dalam rilis virtual kemarin (12/8). Tiga RUU prioritas lain yang disahkan DPR saat ini adalah UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU MK.
Jumlah itu, menurut catatan Formappi, jauh lebih sedikit dibanding kinerja dua tahun pertama DPR masa bakti 2014-2019. Kala itu, mereka mampu mengesahkan 16 UU prioritas. Hasil kinerja DPR saat ini diprediksi menjadi potret kinerja mereka sampai 2024 mendatang. "Ini akan menjadi DPR dengan kinerja terburuk di era reformasi," lanjutnya.
Dengan situasi pandemi Covid-19, seharusnya DPR berkontribusi besar dalam membantu masyarakat dan pemulihan ekonomi. Namun, justru DPR nampak gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
DPR seharusnya bisa memanfaatkan kekuasaan untuk berbuat banyak bagi masyarakat di tengah pandemi. Misalnya, lewat bantuan dan turut aktif dalam penganggaran. Tetapi, Lucius melihat, anggota legislatif terutama jajaran pimpinan justru masih menggunakan cara-cara konvensional, seperti pemasangan baliho yang belakangan banyak disoroti masyarakat.
"Padahal sebagai wakil rakyat, mestinya sarana DPR untuk memperkenalkan diri kepada rakyat itu dengan melaksanakan fungsi (pengawasan dan penganggaran), ujarnya. Ketika fungsi itu melempem, dewan pun mencari media lain lewat baliho. ”Ini tentu sesuatu yang bermasalah dan keliru," papar Lucius. (deb/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!