DPR Siap Tuntaskan Tujuh RUU, Masyarakat Minta Tak Sekadar Janji

Menurut dia, DPR memiliki komitmen tinggi untuk memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan dengan baik meski di tengah kondisi pandemi Covid-19. Karena itu, dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada masa sidang ini dewan akan memfokuskan penyelesaian sejumlah pembahasan RUU pada tingkat I bersama pemerintah. ’’Ada tujuh RUU yang akan kami selesaikan,’’ paparnya dalam sidang paripurna.

Di antaranya, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, RUU tentang Penanggulangan Bencana, RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian, RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, RUU tentang Jalan, RUU tentang Badan Usaha Milik Desa, dan RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Selain itu, kata Puan, DPR bersama pemerintah akan mempersiapkan pembahasan RUU lainnya yang telah menjadi komitmen bersama. ”Dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021,” ungkap Puan.

Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu menyampaikan, kinerja legislasi merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, Puan meminta agar hal tersebut menjadi perhatian bersama antara DPR dan pemerintah dalam mencapai target prolegnas. ’’Untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan dalam mendukung penyelenggaraan negara,” tuturnya.

Selain legislasi, DPR juga akan berfokus pada pengawasan penanganan pandemi Covid-19. Termasuk pengawasan terhadap strategi dan kebijakan pertahanan negara 2020–2024.

Selanjutnya, pembahasan terkait konsep dan desain penyelenggara Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Lalu, pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah persebaran Covid-19. Selain itu, DPR akan melakukan pengawasan terhadap tata kelola obat dan tata kelola alat kesehatan. Terakhir, pengawasan dan pendampingan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat guna dan tepat sasaran.

Terpisah, janji DPR untuk menyelesaikan tujuh RUU itu menjadi sinyalemen positif. Namun, masyarakat mendesak agar hal tersebut bukan sekadar janji. Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menyebutkan, selain tuntas, pembahasan juga harus berjalan transparan dan partisipatif, tidak asal cepat atau buru-buru.

”Pastikan ketujuh RUU yang akan dibahas tersedia dokumen-dokumen terkait, khususnya draf RUU dan NA (naskah akademik, Red) yang dapat dengan mudah diakses oleh publik,’’ jelasnya kepada Jawa Pos.

Ruang publik, kata dia, tetap harus dibuka seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat dan masukan. Termasuk respons dari dewan atas masukan tersebut. Fajri menambahkan, ruang dan akses terhadap proses legislasi juga harus dibuat semudah-mudahnya untuk dijangkau semua masyarakat walaupun pandemi.

”Di tengah pandemi Covid-19, di mana mobilitas dan ruang berkumpul dibatasi, maka harus ada ruang alternatif,’’ lanjutnya. Misalnya, dalam website atau suatu forum online yang memungkinkan publik bergabung dan bersuara. Selain itu, kelompok rentan juga harus diperhatikan agar mendapatkan akses informasi yang sama dengan masyarakat. (lum/deb/c6/bay)