TWK KPK Langgar HAM, Komnas HAM Kirim Rekomendasi ke Presiden Jokowi

Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama komisioner Komnas HAM lainnya kemarin. Melalui konferensi pers dalam jaringan (daring), Damanik menyebutkan, tebal laporan penyelidikan yang dibuat oleh timnya lebih dari 300 halaman. Dalam laporan itu, Tim Pemantauan dan Penyelidikan yang dipimpin oleh Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengurai bagian per bagian proses TWK. Mulai perancangan aturan sampai TWK tuntas dan pelantikan dilaksanakan oleh KPK. 

Atas dasar pemantauan dan penyelidikan tersebut, Damanik menyatakan bahwa seluruh konstruksi peristiwa TWK di KPK melanggar HAM. "Keseluruhan konstruksi peristiwa penyelenggaraan asesmen TWK merupakan pelanggaran hak asasi manusia," ungkap dia. Dilihat dari berbagai sisi, pihaknya menilai TWK tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Baik dilihat dari kacamata kebijakan, tindakan, perlakuan, serta ucapan dalam pertanyaan dan pernyataan, tes tersebut dinilai melanggar HAM. 

Damanik pun membeber sebelas pelanggaran HAM dalam TWK di KPK. Mulai pelanggaran hak atas keadilan dan kepastian hukum, pelanggaran hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi, dan hak atas privasi. Selain itu, TWK KPK yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga dinyatakan melanggar hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak atas kebebasan berpendapat. 

Atas temuan tersebut, lanjut Damanik, pihaknya mengirimkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Komnas HAM merekomendasikan supaya presiden memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). "Untuk dapat diangkat menjadi ASN KPK yang dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan bapak presiden Republik Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik," bebernya. 

Komnas HAM juga merekomendasikan supaya presiden mengevaluasi penyelenggaraan TWK secara menyeluruh, melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat kementerian dan lembaga yang terlibat dalam TWK termasuk penguatan wawasan kebangsaan; hukum; dan hak asasi manusia, serta pemulihan nama baik pegawai KPK yang dinyatakan TMS. "Laporan pemantauan dan penyelidikan ini akan disampaikan kepada presiden," tegas Damanik. 

Dalam kesempatan yang sama, Anam menyebutkan bahwa pihaknya melihat TWK di KPK tidak hanya dijadikan alat untuk menjembatani peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Berdasar temuan timnya, dia melihat ada upaya menyingkirkan pegawai tertentu melalui tes tersebut. ”Proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui asesmen TWK hingga pelantikan pada 1 Juni 2021 diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu, khususnya mereka yang terstigma atau terlabel Taliban,” ungkapnya.

Sementara itu, Yudi Purnomo Harahap selaku perwakilan tim 57 pegawai KPK mengapresiasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait polemik asesmen TWK. Menurut dia, temuan Komnas HAM telah mengungkap sisi lain TWK yang sarat pelanggaran HAM. ”Pelanggaran itu bukti yang menunjukkan bahwa ada masalah yang lebih luas (dalam polemik TWK, Red),” ujarnya. 

Yudi pun mendesak rekomendasi Komnas HAM itu ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait. Sehingga pelanggaran HAM yang terjadi tidak berlanjut di kemudian hari. Dia juga berharap dengan adanya temuan itu pegawai KPK yang dinyatakan TMS tetap diangkat menjadi ASN. 

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menyatakan pihaknya menghormati pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM tersebut. Namun, Ali belum bisa bicara lebih banyak lantaran KPK belum menerima hasil tersebut. ”Setelah menerimanya, kami tentu akan mempelajarinya lebih rinci temuan, saran, dan rekomendasi dari Komnas HAM kepada KPK,” terangnya. 

Meski begitu, Ali menegaskan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bukan tanpa dasar. Proses itu merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. ”Proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN saat ini juga sedang dan masih menjadi objek pemeriksaan di MA (Mahkamah Agung) dan MK (Mahkamah Konstitusi),” tuturnya. 

Ali meminta semua pihak menjunjung tinggi asas hukum dengan menunggu hasil pemeriksaan dari MK dan MA. ”(Hasil pemeriksaan MA dan MK) untuk menguji apakah dasar hukum dan pelaksanaan alih status ini telah sesuai sebagaimana mestinya atau belum,” imbuh dia. (syn/tyo)