RUU PKS Batasi Jenis Pelanggaran

Dari sembilan jenis kekerasan seksual yang diusulkan diatur, hanya empat jenis pelanggaran yang masuk dalam draf awal RUU PKS. Badan Legislasi (baleg) beralasan supaya UU itu tidak tumpang tindih dengan UU yang sudah eksis seperti KUHP. Seperti ketentuan KUHP terkait tindak pidana perkosaan. 

Anggota baleg Christina Aryani menyampaikan bahwa belum ada penjabaran terkait perbandingan draf awal RUU PKS dengan UU lain yang mengatur tindak pidana terkait. Hal tersebut patut disayangkan. Hal itu untuk memastikan supaya tidak ada tumpang tindih aturan satu dengan yang lain. ''Jadi, apakah ada (jenis kekerasan) yang hilang atau berubah, ini masih berproses semua," jelas Christina dalam diskusi tentang RUU PKS di Kompleks Parlemen Senayan, (7/9). 

Anggota Fraksi Partai Golkar itu menegaskan bahwa sikap partainya sangat tegas mendukung RUU PKS. Secara pribadi, dia juga mengharapkan isu perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender online (KBGO) juga dimasukkan dalam RUU tersebut. 

Namun, masalah kekerasan seksual sangat cair dengan paradigma yang berbeda-beda. Dia menegaskan tumpang tindih hukum harus dihindari. ''Agar tidak menimbulkan kebingungan di aparat penegak hukum,'' jelasnya. 

Anggota Baleg dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah menambahkan, agar tidak tumpang tindih, baleg nantinya tinggal mengacu pada KUHP dan UU eksisting lain. Sebab, saat pembahasan nanti bisa jadi ada perbedaan paradigma atau sudut pandang kekerasan seksual. Hal ini yang bakal memicu perdebatan panjang. "Menyatukan paradigma ini yang dinamikanya akan keras. Tumpang tindih justru akan lebih mudah dibahas," jelas Neng Eem. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mendorong agar RUU PKS segera disahkan. Kalau bisa, sesuai dengan target masa sidang, RUU tersebut bisa diselesaikan bulan depan. "Kayaknya Oktober sudah harus diselesaikan. Saya nggak tahu apakah itu masuk akal tapi kami akan tetap mendorong untuk disahkan," jelasnya. 

Mariana pun menegaskan pentingnya RUU PKS agar menjadi acuan tindak pidana yang lex specialis atau khusus. Sebab, dia meyakini bahwa kasus kekerasan seksual tidak bisa disamakan penanganannya dengan tindak pidana biasa. "Ini bukan soal tumpang tindih, ini soal kekhususan karena kekerasan seksual masih ditabukan masyarakat dan orang tidak mudah melaporkan. Seperti kasus KPI, misalnya," tegas Mariana. (deb/bay)

Jenis Kekerasan Seksual dalam Draf RUU PKS

1. Pelecehan seksual (fisik dan nonfisik)

2. Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi

3. Pemaksaan hubungan seksual

4. Eksploitasi seksual

Jenis Kekerasan Seksual yang Diusulkan Masyarakat Sipil

1. Pelecehan seksual (fisik dan nonfisik)

2. Pemerkosaan

3. Pemaksaan perkawinan

4. Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi

5. Pemaksaan pelacuran

6. Pemaksaan aborsi

7. Penyiksaan seksual

8. Perbudakan seksual

9. Eksploitasi seksual

Dari berbagai sumber, diolah