JAKARTA —Piranti lunak berbentuk private ransomware dengan nama julukan “Thanos” dilaporkan telah diluncurkan ke dunia maya untuk meretas basis data Pemerintah Indonesia. Kabar yang beredar, 10 kementerian/lembaga telah terkena dampaknya.
Bermula dari laporan Insikt Group tentang yang mendeteksi aktivitas peretasan di 10 KL pemerintah Indonesia. Insikt menyebut bahwa serangan tersebut di dalangi oleh kelompok peretas asal Tiongkok Mustang Panda Group.
Sejauh ini Thanos diketahui memiliki kemampuan untuk mengakses data-data kredensial seperti username maupun password yang biasa digunakan untuk login untuk kemudian dikirimkan pada CNC (command and control) peretas. Sehingga komputer target bisa dikendalikan oleh peretas.
Berdasarkan Cyber Threat/Actor Profiling yang dilakukan oleh Communication & Information System Security Research Center (CISSRec), Thanos dibuat oleh Kelompok hacker Mustang Panda yang anggotanya sebagian besar berasal dari Tiongkok. Thanos memiliki 43 konfigurasi untuk mengelabui firewall dan antivirus dan sangat berbahaya.
Menurut Chairman Lembaga Riset Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan, serangan ini banyak dikaitkan dengan upaya spionase antar negara yang dilakukan oleh Tiongkok dalam rangka menghadapi situasi yang beberapa kali menghangat terkait sengketa Laut China Selatan.
Pratama mengungkapkan sejauh ini belum ada bukti bahwa data 10 kementerian bocor ataupun serangan itu sendiri ”Kita belum mengetahui persis kebenaran dari informasi ini. Jadi bisa saja ini baru klaim sepihak. Menurutnya kita perlu menunggu buktinya seperti pada kasus eHAC Kemenkes beberapa waktu lalu,” kata Pratama kemarin (13/9)
Pratama melanjutkan, jika pihak peretas ataupun Insikt group sudah merilis bukti bukti peretasannya baik berupa data maupun upaya de-face, baru bisa disimpulkan bahwa memang benar-benar terjadi peretasan.
”10 kementeriannya yang mana juga masih belum jelas. Namun bila ini spionase antar negara, memang bukti akan lebih sulit untuk didapatkan, karena motifnya bukan ekonomi maupun popularitas,” jelas Pratama.
Meski demikian, Pratama mengungkapkan, laporan serangan ini tetap bagus sebagai alarm awal bagi seluruh KL di pemerintah untuk segera melakukan pengecekan mendalam terhadap sistem informasi dan jaringannya. ”Lakukan security assesment di sistemnya masing-masing. Perkuat pertahanannya, upgrade SDM nya, dan buat tata kelola pengamanan siber yang baik di institusinya masing-masing,” kata Pratama.
Para pengelola sistem di pemerintahan kata Pratama harus segera melakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki. Kemudian melakukan simulasi peretasan mandiri (penetration test) secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan. Teknologi Honeypot bisa digunakan untuk pengamanan. Sehingga ketika terjadi serangan, maka hacker akan terperangkap pada sistem honeypot ini ”sehingga tidak bisa melakukan serangan ke server yang sebenarnya,” terang Pratama.
Penting juga untuk memasang sensor Cyber Threads Intelligent untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem.
Serangan macam ini kata Pratama bukan pertama kali terjadi. Pada pertengahan 2020 juga sempat terjadi di lingkungan Kemenlu dan beberapa BUMN. Saat itu ada peringatan yang dikeluarkan oleh Australia bahwa email salah satu diplomat Indonesia mengirimkan malware ke email salah satu pejabat di Australia Barat.
Diduga kuat, email dari diplomat Indonesia yang bersangkutan sudah berhasil diambil alih oleh peretas, yang diperkirakan kelompok Naikon asal Tiongkok. Namun hingga saat ini juga belum diketahui persis apakah hanya email yang berhasil diambil alih ataukah sampai keseluruhan perangkat diplomat yang bersangkutan.
Pratama menyebut, sudah banyak malware yang dibuat dengan kemampuan yang menyamai Pegasus. Sebuah malware yang terkenal bisa mengambil alih (take over) perangkat smartphone
Bobolnya data pemerintah ini lagi-lagi membuat legislatif geregetan. Pasalnya, belum selesai masalah kebobolan data yang satu, sudah disusul dengan kasus lain dan tidak jelas penyelesaiannya bagaimana. Bahkan, menurut Komisi I DPR RI, kebocoran data yang diduga dilakukan oleh kelompok hacker asal Tiongkok ini jauh lebih serius karena berkaitan dengan dat-data strategis pemerintah Indonesia.
Anggota Komisi I DPR Sukamta meyakini bahwa serangan hacker di bidang politik strategis ini bakal berdampak lebih kuat daripada ekonomi, kesehatan, dan sosial. Untuk itu, dia mendorong pemerintah mengevalusi dan membenahi tata kelola data dunia siber Indonesia secara menyeluruh. Terutama jika kemudian berkaitan dengan kerja sama luar negeri.
Sukamta menilai, serangan hacker secara masif dari negara yang menjalin kerja sama ekonomi dengan Indonesia sangat penting diperhatikan. "Menjadi aneh ketika data-data strategis di Kementerian/Lembaga disasar oleh hacker Tiongkok. Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestise dan ekonomis bagi nama kelompok hacker atau terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," ungkapnya kemarin.
Menurut politisi PKS ini, spionase yang dilakukan kelompok hacker tersebut kemungkinan bukan satu-satunya upaya pembobolan data strategis. Bisa jadi terjadi pembobolan lain, tetapi belum terungkap. Di sini, Sukamta mendorong peran BSSN untuk menangkal dan mengungkap setiap spionase data strategis Indonesia agar kasus pembobolan ini bisa tuntas.
Bahkan, Sukamta menambahkan bahwa pemerintah Indonesia perlu melakukan komunikasi government to government atau antarpemerintah dengan Tiongkok. "Bila ditemukan ini spionase yang direncanakan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan protes kepada Pemerintah Tiongkok," pungkasnya.(tau/deb)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!