Kaji Peluang Zakat Saham, Sukuk, YouTuber, Hingga Kontrakan, Baznas Meminta Fatwa ke MUI

Keterangan soal perzakatan kontenporer tersebut disampaikan jajaran anggota Baznas di Jakarta (29/9). Anggota Baznas Muhammad Nadratuzzaman Hosen mengatakan keuangan masyarakat saat ini terus berkembang. Sehingga potensi penghimpunan maupun penyaluran zakat juga mengikuti.

’’Misalnya zakat saham. Sekarang saham sudah berkembang, termasuk ke generasi milenial,’’ katanya. Nadratuzzaman mengatakan ada wacana membayar zakat untuk kekayaan atau kepemilikan saham. Tentunya saham-saham yang masuk dalam kategori syariah.

Dia mengatakan banyak orang muslim kaya di Indonesia yang memiliki saham dalam jumlah besar. Karena masuk dalam kekayaan, maka saham tersebut juga bisa menjadi objek yang harus dibayar zakatnya. Namun Nadratuzzaman mengatakan Baznas lebih memilih hati-hati. Maka mereka berkonsultasi sekaligus meminta fatwa kepada MUI.

Selain itu Nadratuzzaman mengatakan ada wacana zakat kepemilikan sukuk atau surat berharga Syariah negara (SBSN). Menurut dia saat ini kepemilikan sukuk sangat luas. Masyarakat secara individual banyak yang memiliki sukuk. Apalagi Indonesia saat ini adalah penerbit sukuk terbesar di dunia.

Nadratuzzaman kemudian juga menyampaikan potensi zakat dari penghasilan sebagai YouTuber. Dia mengatakan banyak masyarakat yang mendapatkan penghasilan puluhan sampai ratusan juta sebagai konten kreator di YouTube. Ada juga para tokoh agama yang ikut mendulang uang dari YouTube. ’’Itu tadi contoh-contoh penghasilan baru yang bisa jadi potensi pembayaran zakat,’’ tuturnya.

Ketua Baznas Noor Achmad mengatakan persoalan zakat saham dan sejenisnya itu cukup rumit. Sehingga mereka perlu konsultasi kepada MUI. ’’Apalagi Baznas itu bukan lembaga jual beli saham,’’ katanya.

Noor Achmad menyebut diantara kerumitan zakat saham diantaranya soal nilainya yang fluktuatif. Pada saat seseorang membayar zakat saham, pada saat itu bisa jadi nilainya sesuai dengan persentase kekayaan sahamnya. Tetapi bisa jadi besoknya nilainya berubah menjadi kecil karena harga saham tersebut turun di pasaran.

’’Jadi apakah saham yang dizakatkan itu dibiarkan dulu karena ada potensi harganya akan naik,’’ katanya. Tetapi kalau tidak dijual pada saat itu juga, ada potensi harga saham tersebut bakal turun. Sehingga tidak sampai dengan 2,5 persen dari kekayaan saham seseorang.

Persoalan-persoalan seperti ini harus dipecahkan terlebih dahulu. Sebelum nantinya zakat saham benar-benar diberlakukan. Noor Achmad mengatakan Baznas tetap berpatokan kebijakan zakat harus aman secara Syariah maupun NKRI. Artinya zakat itu tetap harus sesuai dengan Syariah Islam. Kemudian juga tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia.

Seperti diketahui saham Syariah di Indonesia terus berkembang. April 2021 lalu jumlah investor Syariah pasar modal di Indonesia berjumlah 91.703 investor atau tumbuh 647 persen. Data per 31 Maret 2021 ada 434 saham Syariah. Jumlah ini lebih besar dibandingkan periode 2016 yang tercatat ada 331 saham Syariah.

Saat ini ada indeks khusus yang berisi Syariah. Yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Saat ini ada lebih dari 400 emiten saham masuk dalam indeks ini. Kemudian ada Jakarta Islamic Index (JII) yang berisi 30 emiten saham. Diantara syarat saham masuk JII adalah tidak menjalankan usaha perjudian. Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba. Serta usahanya tidak memproduksi dan memperdagangkan minuman haram.

Upaya Baznas meminta fatwa MUI soal potensi zakat kontemporer tersebut mendapatkan dukungan dari Kementerian Agama (Kemenag). Sekjen Kemenag Nizar mengatakan upaya tersebut sesuai dengan rencana strategis Kemenag 2020-2025. ’’Khususnya dalam meningkatkan optimalisasi potensi zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya,’’ katanya. (wan)