Cakupan Beberapa Kelompok Masih Rendah, Vaksin Booster Belum Terlalu Penting

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginginkan adanya pemerataan vaksin Covid-19 ke seluruh penjuru Indonesia. Meski demikian, masih ada catatan terkait vaksinasi Covid-19 yang dibeberapa sisi masih perlu diperbaiki.
Kemarin (3/10) Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat dan pelajar di halaman Kantor Bupati Merauke. "Saya ingin memastikan bahwa dari Sabang sampai Merauke pemerataan vaksin itu ada dan vaksinasi itu berjalan dengan baik,” ucap Jokowi seusai meninjau acara tersebut.
Sayangnya pada beberapa kelompok vaksin masih rendah. Pada sasaran lanjut usia misalnya, vaksinasi Covid-19 dosis pertama baru 30,81 persen atau 6,641.860 orang. Lalu dosis kedua baru 20,59 persen atau 4.436.984 orang. Kemudia pada masyarakat umum dan rentan cakupan vaksinasi dosis pertana baru 37,19 persen atau 52.512.712 orang dan dosis kedua 16,49 persen atau sebanyak 23.286.006 orang.
Kepala Negara berharap vaksinasi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penularan virus korona. Dengan begitu sekaligus menghambat penyebarannya. Jokowi mengapresiasi antusiasme masyarakat Kabupaten Merauke terkait kegiatan vaksinasi. "Saya harapkan di semua kabupaten dan kota di Provinsi Papua juga melakukan hal yang sama,” ucapnya. Jokowi meminta agar masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Sebab, harus berdampingan hidup dengan Covid-19. "Perlu saya ingatkan bahwa Covid-19 ini tidak mungkin hilang secara total," ungkapnya.
Sementara itu Relawan Data LaporCovid-19 Natasha Devanand kemarin mengungkapkan bahwa vaksinasi untuk populasi sekolah terutama siswa masih rendah. Menurut data yang diterimanya pada 2 Oktober lalu, vaksinasi pertama untuk usia 12-17 tahun baru 14,72 persen. Lalu vaksinasi Covid-19 dosis keduanya baru 9,98 persen. "Capaian ini masih tergolong rendah untuk usia pelajar," ungkapnya.
Pada guru dan tenaga pendidik, jumlahnya juga masih kecil. Terutama pada vaksinasi kedua yang baru menyentuh 2.112. 292 orang . Sedangkan untuk dosis kedua mencapai 2.550.107 dosis. Data tersebut dipublikasikan oleh vaksin.kemkes.go.id.
Dari data tersebut, Natasha khawatir ada risiko penularan. Apalagi ada pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah untuk usia di bawah 12 tahun. Selain itu LaporCovid, menurutnya, menerima 167 aduan sekolah yang melanghar protokol kesehatan. Terhitung dari Januari hingga 27 September. Pada September saja ada 22 kasus.
"Meskipun kasus positif mereka cukup rendah dibanding dewasa, kasus (Covid-19) pada anak juga dapat berakibat fatal," ujarnya. Angka kematian akibat Covid-19 pada anak mencapai 2 persen.
Selanjutnya, dia juga menyatakan data positifity rate yang diklaim pemerintah meragukan. Alasannya, pemerintah masih memasukkan hasil antigen sebagai perhitungan. "Harusnya dihitung berdasar PCR," ucapnya.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyinggung wacana vaksin booster atau vaksin dosis ketiga bagi masyarakat umum. Ia menyebut bahwa pemerintah tidak perlu terburu-buru untuk memberikan booster pada populasi umum. “Paling tidak tahun depan,” kata Dicky.
Dosis ketiga atau booster kata Dicky memang memiliki landasan ilmiah. Ada basis studi dan riset uji efektivias yang menunjukkan semua vaksin Covid-19 memerlukan penguatan karena efikasi yang terus menurun dan menghadapi mutasi dari virus yang menjadi banyak varian.
“Makanya vaksin berbasis RNA itu sedang dimodifikasi untuk merespon varian baru. Jangan kita ngomong MU yang memiliki kemampuan menurunkan efikasi yang besar. Delta saja bisa menurunkan efikasi sampai 30 persen. Apalagi masih ada potensi varian lain,” jelas Dicky.
Tapi kata Dicky, urgensi dosis ketiga bukan urgensi dalam waktu dekat. Tahun depan pun masih cukup ideal. Saat ini pemerintah harusnya memprioritaskan cakupan vaksin dosis lengkap (2 dosis). ”Ini yang harus dikejar dulu. Setidaknya sudah tercapai 50 persen plus, atau 60 persen dari total populasi telah di vaksinasi lengkap, maka cukup fair dan adil pemerintah memberikan booster bagi populasi lain selain tenaga kesehatan, lansia atau komorbid,” kata Dicky.
Pemerintah bisa memberikan booster ketiga pada kelompok-kelompok prioritas. Baik itu dari sisi pekerjaan seperti tenaga kesehatan, tenaga pendukung kesehatan misalnya yang bekerja di hotel-hotel pusat isolasi, puskesmas, maupun lab testing. Juga prioritas dari sisi kondisi tubuh. Seperti kelompk lansia, difabel, dan komorbid ”Ini contoh yang harus di prioritaskan. Setelah ini tercapai, baru bergerak ke populasi umum. Minimal 90 persen sudah ter-cover,” jelas Dicky.
Percepatan vaksinasi bagi 21,5 juta lansia masih terus digencarkan. Data dari Kemenkes menunjukkan per 30 September, sudah sekitar 30 persen dari sasaran lansia yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama atau setara 6,4 juta orang, dan sekitar 20 persen di antaranya sudah mendapatkan dosis lengkap.(lyn/tau)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

