Banyak Pihak Minta Batalkan Syarat PCR untuk Transportasi Udara

Epidemiolog dan peneliti pandemi Covid-19 dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengungkapkan, ada banyak contoh kejadian di mana tingkat penyebaran Covid-19 pesawat terbukti rendah.

Laporan yang dimuat dalam The New England Journal of Medicine (NEJM), diceritakan bahwa pada 1 Februari 2020 lalu, sebuah operasi penerbangan dilakukan oleh angkatan udara Jerman untuk mengevakuasi 126 warga negara Jerman dari Hubei, Tiongkok.

Dari total 126 penumpang, 10 orang diisolasi karena kontak erat dan menunjukkan gejala. Namun, hanya dua orang yang positif Covid-19 setibanya di Jerman. Penelitian itu melaporkan hanya 1,8 persen tingkat infeksi dari 114 spesimen yang diambil.  

Rendahnya tingkat penularan Covid-19 di dalam pesawat di antaranya disumbangkan oleh sistem filtrasi udara high efficiency particulate air (HEPA) yang disuplai dalam kabin bertekanan selama penerbangan. Sistem sirkulasi udara itu dikatakan sama bagusnya dengan filter udara di rumah sakit.

Dicky mengatakan, jika merujuk pada manajemen pengendalian pandemi berbasis risiko, moda transportasi udara paling kecil risikonya. “Risiko terjadinya klaster pesawat sangat kecil, bahkan paling kecil dibanding moda transportasi lainnya,” jelas Dicky kemarin (24/10).

Dia menyebut, HEPA filter di pesawat setara dengan sirkulasi udara 20 kali dalam 1 jam, sehingga menurunkan potensi penularan. Belum lagi dengan adanya penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. “(Risikonya) Rendah bahkan sebelum ada vaksin. Kalau semua prokes diterapkan ketika penuh sekalipun pesawatnya tidak terjadi itu klaster penularan meski ada penumpang yang teridentifikasi positif Covid-19,” bebernya.

Tidak hanya ke Jerman, ada beberapa penerbangan evakuasi dari Wuhan ke negara-negara lain seperti Kanada pada awal-awal pandemi. Penularannya juga relatif rendah. Maka, dia setuju jika syarat screening tidak terlalu ketat. “Walaupun tidak dilonggarkan sama sekali tidak. Tapi kalau bicara PCR, ini ‘kan satu alat konfirmasi diagnostik. Namanya konfirmasi ya sebelum itu ada screening. Yakni memakai antigen,” kata Dicky.

Menurutnya, SE Satgas yang sebelumnya boleh menggunakan antigen asalkan sudah divaksin adalah tepat. Syarat vaksinasi, tidak bergejala, dan tidak dalam status kontak bisa dijadikan patokan dalam screening perjalanan. “Bahkan nanti kalau perjalanan domestik, antardaerah yang sudah populasinya divaksin 80 persen,” sarannya.

Penggunaan antigen pada syarat penerbangan bukan dalam maksud melonggarkan. Namun, lebih mempertimbangkan cost effectiveness dari tes. PCR, kata Dicky, adalah opsi terakhir. Efektivitas cost itu harus dipenuhi tidak hanya soal murah, namun juga harus mudah, cepat, dan memakan sumber daya yang lebih sedikit. “Kecuali pemerintah mau memberi subsidi,” ucapnya.

Meski demikian, menurut mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama, perjalanan udara tetap sebaiknya menggunakan tes PCR. “Karena memang tes PCR merupakan gold standard dengan tingkat akurasi paling tinggi. Artinya, hasil negatif tes PCR memberi keamanan yang lebih tinggi untuk pencegahan penularan Covid-19,” katanya 

ONGKOS MEMBENGKAK

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai bahwa syarat wajib tes PCR untuk pesawat akan membuat traveling cost wisatawan membengkak. Hal itu berpotensi mengurangi minat orang untuk bermobilitas. “Pergerakan pasti terhambat. Itu pasti kembali menghantam pelaku wisata, perjalanan, dan perhotelan. Karena tes PCR itu masih sangat mahal harganya,” ujar Sekjen PHRI Maulana Yusran.

Menurut Maulana, adanya syarat wajib tes PCR kontras dengan upaya mendorong pertumbuhan di sektor pariwisata. Lepas Juli-Agustus, Maulana menyebut, pelaku perhotelan mulai mendulang pemasukan lewat peningkatan yang terjadi pada September. “Dengan adanya pelonggaran, di Jawa-Bali lumayan ada peningkatan 5-10 persen,” tambahnya.

Maulana membeberkan bahwa biasanya kontribusi okupansi di kuartal ketiga dan keempat mayoritas datang dari kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) terutama sektor pemerintahan. Ditambah dengan periode liburan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Jika tes PCR memang menjadi persyaratan mutlak, seharusnya hasil tes bisa di bawah 10 jam dan harganya bisa lebih murah agar tidak signifikan menambah traveling cost,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesia National Air Carrier’s Association (INACA) Denon Prawiraatmadja juga mengeluhkan pengetatan perjalanan udara domestik melalui wajib tes PCR. “Sejumlah daerah status PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) turun tapi syarat perjalanan udara makin diperketat,” ujar pria yang juga menjabat sebagai wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan tersebut.

Denon menyebut, perubahan persyaratan dari antigen menjadi PCR kurang sejalan dengan menurunnya level PPKM, serta tidak membantu program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. ”Dampak yang lebih luas, bukan hanya kepada industri penerbangan tapi juga kepada kegiatan sosial ekonomi nasional. Kebijakan tes antigen untuk transportasi udara sudah cukup baik,” pungkasnya.

MEMBERATKAN WARGA

Diwawancarai terpisah, kebijakan wajib PCR penumpang pesawat ditanggapi dingin oleh dewan. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat Irwan menilai aturan itu memberatkan masyarakat yang sudah terpukul akibat pandemi. Dia berpendapat semestinya biaya tes PCR ditanggung pemerintah.

“Sejak awal sudah minta pemerintah agar ambil alih tanggung jawab terkait biaya PCR. Jangan rakyat yang sudah susah harus menanggung beban deritanya,” ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah berkontribusi besar menambah derita rakyat dengan mewajibkan PCR bagi penumpang pesawat tanpa menanggung biaya PCR-nya atau menurunkan harga menjadi terjangkau.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR itu mendorong agar pemerintah harus bijak dan tidak menambah beban masyarakat. Terlebih di tengah cakupan vaksinasi yang belum optimal.

“Saya sepakat jika masih rendahnya persentasi realisasi vaksinasi oleh pemerintah, maka wajib PCR menjadi salah satu kunci menekan kenaikan Covid-19 di Tanah Air. Tetapi yang utama adalah pemerintah harus punya solusi yang bijaksana dan bukan justru menambah derita rakyat,” jelasnya.

Maka, kata dia, jika pemerintah tidak mampu menanggung biaya PCR, setidaknya pemerintah bisa menurunkan kembali standar biaya PCR. Sebab, nominal tes PCR di kisaran Rp 450.000-Rp 550.000 terbilang masih tinggi. “Tentu harga PCR ini harus bisa diturunkan ke harga yang terjangkau oleh seluruh pengguna transportasi udara,” desak legislator asal Kaltim itu.

Penolakan pemberlakuan PCR untuk penerbangan juga disampaikan oleh Fraksi PKS di DPR. Anggota Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menilai, pemberlakuan PCR untuk penerbangan itu ironi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang justru mulai membaik. Menurut hemat Suryadi, justru persyaratan perjalanan seharusnya dibuat lebih mudah.

“Karena saat ini kondisi sudah jauh lebih baik, sehingga menjadi ironi jika ketentuan penerbangan malah diperketat,” jelas Suryadi lewat keterangan tertulis kemarin. Aturan itu menurut dia, semakin memberatkan masyarakat, khususnya calon penumpang. Apalagi dia menilai bahwa persyaratan maksimal 2x24 jam juga amat singkat dan sulit dipenuhi.

Lebih lanjut, Suryadi menyebut, pemberlakuan aturan untuk Jawa dan Bali itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Daerah di Jawa dan Bali rata-rata sudah berada pada level 2 dan 1 serta tingkat penerimaan vaksin sudah tinggi, sehingga kewajiban PCR tidak relevan. Selain itu, kewajiban PCR dinilai diskriminatif karena hanya diterapkan pada perjalanan via udara.

Padahal, Suryadi berpendapat bahwa perjalanan udara relatif lebih singkat dan lebih aman karena adanya fitur HEPA untuk menyaring virus dan bakteri. “Padahal perjalanan udara relatif lebih singkat dibandingkan perjalanan darat, sehingga interaksi antar-penumpang justru bisa diminimalkan,” lanjutnya. (tau/agf/JPG/rom/k16)