JAKARTA – Partai Demokrat menyambut positif putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan uji materi AD/ART kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Tinggal satu gugatan yang dikawal partai berlambang logo mercy itu, yaitu sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan apresiasi lewat video dari Rochester, Amerika Serikat. AHY yang tengah mendampingi sang ayah berobat menerima kabar putusan MA itu dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan pada Selasa (9/11) waktu setempat.
’’Tentu kami menyambut gembira keputusan ini. Keputusan yang sebenarnya kami perkirakan sejak awal,’’ ungkap AHY. Dia meyakini bahwa gugatan kubu Moeldoko itu hanya akal-akalan dan menabrak etika politik, moral, serta merendahkan supremasi hukum di Indonesia.
AHY juga menegaskan, pihaknya menerima kembali kader-kader yang sebelumnya tergabung di kubu KLB Deli Serdang. Mereka telah menyadari dan mau memperbaiki kesalahan. ’’Saya tentu memaafkan dan menerimanya kembali sebagai kader Partai Demokrat,’’ lanjut AHY.
Anggota tim kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva menyatakan perkara 150 dan 154 di PTUN segera rampung. ’’Perkara 150 masuk ke kesimpulan akhir dan perkara 154 dalam sidang-sidang pemeriksaan ahli. Kira-kira 2–3 kali (sidang) sudah selesai,’’ ujarnya.
Di sisi lain, Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko mengatakan, pihaknya menghormati putusan MA. Meski dia menilai putusan MA sumir dan tidak mendalam.
Dalam putusannya, MA menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena AD/ART partai bukanlah peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dan hanya mengikat ke dalam. Selain itu, parpol bukanlah lembaga negara sehingga MA tidak berwenang.
Yusril tidak sepakat. Sebab, dalam praktiknya, AD/ART tidak hanya mengikat ke dalam, tapi juga ke luar. Contohnya, AD/ART parpol mengatur syarat seseorang menjadi anggota partai. ’’Itu mengikat setiap orang yang belum ingin menjadi anggota parpol tersebut,” ucapnya kemarin.
Dia juga mengakui bahwa parpol bukan lembaga negara. Namun, harus diakui, posisinya sangat menentukan kehidupan negara. Contohnya, mencalonkan ikut pemilu dan mencalonkan presiden. (deb/far/c18/bay)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!